http://mediaindonesia.com/read/detail/173664-pungli-merebak-di-dki-jakarta-karena-
pengawasan-memble
*Pungli Merebak di DKI Jakarta Karena
*
*Pengawasan Memble*
Penulis: *Selamat Saragih* Pada: Senin, 23 Jul 2018, 15:48 WIB
Megapolitan <http://mediaindonesia.com/megapolitan>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/173664-pungli-merebak-di-dki-jakarta-karena-pengawasan-memble>
<http://twitter.com/home/?status=Pungli%20Merebak%20di%20DKI%20Jakarta%20Karena%20Pengawasan%20Memble%20http://mediaindonesia.com/read/detail/173664-pungli-merebak-di-dki-jakarta-karena-pengawasan-memble%20via%20@mediaindonesia>
Pungli Merebak di DKI Jakarta Karena Pengawasan Memble
/Ilustrasi/
SETELAH ditinggal Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI Jakarta,
digantikan gubernur DKI baru, Anies Baswedan, pengawasan pelayanan
masyarakat baik di kelurahan maupun kecamatan kini melemah dan kendor.
Hal itu membuat pungutan liar (pungli) mulai marak lagi merajalela di
kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Kali ini, pungli marak dialami warga saat mengurus sertifikasi tanah di
kantor-kantor kelurahan. Program sertifikasi tanah gratis menjadi obyek
menguntungkan bagi oknum aparat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun
tetangga (RT). Warga berharap agar mendapatkan sertifikasi tanah gratis.
Namun mereka diminta uang nilainya bervariasi dari Rp900.000 hingga Rp4
juta per orang.
Seperti kejadian pungli di kawasan Pondok Kopi, Kelurahan Penggilingan,
Jakarta Timur. Warga yang sudah mendapatkan sertifikat dimintai uang
nilainya Rp1 juta. Salah seorang warga mengungkapkan pihak yang meminta
uang adalah oknum ketua RT. Padahal, sertifikat tanah miliknya sudah di
tangan.
“Padahal sertifikat sudah saya pegang lho. Dan saya terima waktu
pembagiannya di Bekasi. Saat serah terima secara simbolis oleh Presiden
Jokowi. Kan waktu itu Presiden bilang sertifikat gratis. Namun kenapa
justru saya dimintai uang Rp1 juta oleh ketua RT dengan alasan
pengurusan sertifikat dilakukan dari dana swadaya. Dan uang itu akan
diserahkan ke RW dan lurah. Ya terang saja ya tolak. Saya enggak mau
kasih. Ini kan program gratis,” kata warga yang lebih berani tersebut.
Hal yang sama juga dialami warga di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan. Pendataan calon penerima program ini dilakukan
ketua RT secara tertutup. Kemudian, nama-nama orang yang bersedia
memberikan uang disetorkan ke RW untuk kemudian diteruskan kepada
"pengurus" di tingkat kelurahan.
Salah seorang warga Kelurahan Pondok Pinang mengatakan, tindakan pungli
tersebut melibatkan oknum staf kelurahan, ketua RW dan RT.
“Program ini sangat tertutup. Oknum ketua RT yang mendata nama-namanya.
Setiap warga yang sudah didata masuk dalam program sertifikasi tanah
gratis ini diminta uang besarannya mulai Rp4 juta. Bahkan, ada yang
diminta sampai puluhan juta. Perhitungannya tidak jelas kenapa sampai
harus ke luar uang segitu banyak,” kata warga yang tidak mau disebutkan
namanya.
Dugaan adanya pungli dalam program sertifikasi tanah gratis ini mencuat
dari pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Dia menengarai
telah marak terjadi pungli dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik
Lengkap (PTSL) di kelurahan.
“Ini bukan isapan jempol. Sudah banyak warga yang mengadu ke kami,
karena mereka dimintai bayaran tinggi untuk pengurusan PTSL. Baik dari
oknum kelurahan maupun oknum RT dan RW,” kata Prasetio, di Jakarta,
Senin (23/7).
Prasetio menduga, maraknya pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah ini
karena longgarnya pengawasan oleh Gubernur DKI. Kalau dulu, warga boleh
mengadu langsung kepada Gubernur DKI di Balai Kota bila mengalami atau
mendapatkan bukti pungli di kelurahan maupun di kecamatan. Dan laporan
warga langsung ditindaklanjuti hari itu juga.
Sehingga warga merasa aman, nyaman dan mudah dalam mendapatkan pelayanan
publik apa pun, karena adanya pengawasan Gubernur yang sangat ketat.
Bahkan tidak tanggung-tanggung akan memecat lurah atau camat yang
bermain-main dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau sekarang semuanya seperti diperbolehkan. Perbaikan pelayanan yang
dulu transparan dan gratis di era Jokowi (Joko Widodo), Ahok (Basuki
Tjahaja Purnama), dan Djarot mulai hilang. Pungli kembali marak,” ungkap
ketua Dewan.
Maraknya pungli sertifikasi tanah telah didengar Gubernur DKI, Anies
Baswedan. Dengan tegas, dia menyatakan, pihaknya akan memberhentikan
oknum lurah yang melakukan pungli. Dia minta warga segera melaporkan
bila ada kejadian pungli oleh oknum lurah atau aparat kelurahan langsung
ke Pemprov DKI. Dan jika terbukti ada lurah yang melakukan pungli, maka
ia tak segan-segan akan memecat lurah tersebut.
“Saya minta namanya. Jika ada yang melakukan pungli, langsung
diberhentikan. Jadi minta laporannya, saya akan berhentikan," kata
Anies. (OL-4)