Seandainya dikabulkan MK, bukan hanya JK bisa jadi cawapres lagi tetapi bahkan 
SBY juga bisa jadi presiden lagi. Rame juga!
 

 Sedikit diatur bisa bergantian misalnya 2x Presiden terus jadi ketua DPR atau 
MPR atau Wakil Presiden, kemudian balik lagi jadi Presiden. He he he. Abadi 
juga.
 

kutipan: Kepada MK, Partai Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan 
presiden dan wapres maksimal dua periode hanya berlaku jika presiden dan wapres 
menjabat secara berturut-turut. Artinya, jika tidak menjabat secara beruntun, 
presiden dan wapres yang sudah dua periode berkuasa boleh mencalonkan lagi 
untuk jabatan yang sama.


---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote :

 

 Apakah ada kemungkinan Jusuf Kalla dinobatkan raja neo-Mojopahit? Hehehehehe
 
 
 
http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 
http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 

 Mempertanyakan Kalla Penulis: Media Indonesia Pada: Rabu, 25 Jul 2018, 05:00 
WIB Editorial MI 
  
http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kallahttp://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 
 MI/Duta
. 
 SALAH satu esensi demokrasi yang diperjuangkan dengan keringat, darah, bahkan 
nyawa beberapa anak negeri lewat reformasi ialah adanya pembatasan kekuasaan. 
Namun, tatkala reformasi sudah 20 tahun berjalan, semangat untuk meniadakan 
kembali pembatasan itu justru menggebu-gebu.
 Reformasi ada untuk menghidupkan demokrasi yang dimatikan rezim Orde Baru. 
Karena itulah, begitu Orde Baru tumbang, perombakan besar-besaran terhadap 
sistem dan tatanan yang mengekang demokrasi dilakukan. Salah satunya dengan 
membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode.
 
 
 Pembatasan itu diatur lewat persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang 
digariskan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas dan tegas disebutkan 
bahwa capres dan cawapres harus belum pernah menjabat presiden dan wapres 
selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 Pembatasan baik menyangkut wewenang maupun masa jabatan ialah keniscayaan 
untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan korup. Tanpa pembatasan, mereka 
yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa pembatasan, penguasa 
yang tadinya demokratis amat mungkin menjadi diktator.
 Itulah yang terjadi di rezim Orde Baru. Ironisnya, masih ada pihak yang malah 
hendak mengembalikan negara ini ke zaman itu. Mereka menyoal ketentuan 
pembatasan masa jabatan presiden dan wapres di Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017. 
Uji materi pasal itu lantas dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi lantaran dinilai 
bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
 Kepada MK, Partai Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden 
dan wapres maksimal dua periode hanya berlaku jika presiden dan wapres menjabat 
secara berturut-turut. Artinya, jika tidak menjabat secara beruntun, presiden 
dan wapres yang sudah dua periode berkuasa boleh mencalonkan lagi untuk jabatan 
yang sama.
 Uji materi itu pun terang-terangan dijadikan jalan untuk mengusung wakil 
presiden saat ini, Jusuf Kalla, sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Padahal, 
Kalla sudah dua kali menjadi wapres. Pada periode 2004-2009, dia mendampingi 
Susilo Bambang Yudhoyono.
 Kita menghormati hak konstitusional setiap anak bangsa untuk menggugat 
pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Mereka sah-sah saja meminta MK 
membatalkan aturan itu. Namun, tidak salah pula jika ada yang bersikap 
sebaliknya bahwa pembatasan masa jabatan mutlak dipertahankan karena ia 
instrumen ampuh untuk mencegah munculnya kembali autoritarian.
 Sah-sah pula jika kita mengkritisi kesediaan Kalla menjadi pihak terkait dalam 
gugatan uji materi tersebut. Kesediaan itu ialah wujud dukungan terhadap upaya 
peniadaan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Kesediaan itu bisa jadi 
mewakili isi hati Kalla bahwa dia sejatinya masih berambisi untuk menjadi 
wapres lagi.
 Kenegarawanan Kalla kini patut dipertanyakan. Apalagi, dua bulan lalu dia 
pernah mengatakan ingin pensiun dari politik dan menghabiskan masa tuanya 
bersama keluarga. Rupanya, daya pikat kekuasaan terlalu kuat untuk dilawan 
seorang Kalla.
 Atas nama bangsa dan negara, itulah alasan klise yang biasa dilontarkan mereka 
yang mabuk jabatan. Padahal, dalam kekuasaan, batas antara niat mengabdi kepada 
rakyat dan nafsu pribadi amatlah tipis, setipis rambut dibelah tujuh.
 Kita berharap MK bijak dalam memutus uji materi pasal pembatasan masa jabatan 
presiden dan wakil presiden. Pertimbangan hukum memang penting, tetapi masa 
depan demokrasi tak kalah penting untuk mereka pertimbangkan. Bangsa ini tak 
ingin kembali ke era kegelapan, era kekuasaan tanpa batas.
 
 
 
 
 
 
 



  

Kirim email ke