http://www.tabloidjubi.com/artikel-17802-separuh-tanah-papua-sudah-jadi-milik-perusahaan.html



   1.

   Separuh tanah Papua sudah jadi milik perusahaan?


   -

   Rabu, 18 Juli 2018 — 18:15
   -

   4730x views

*Separuh tanah Papua sudah jadi milik perusahaan?*

kolaborasi negara dan bisnis mengancam masyarakat adat di Papua

Yason Ngelia saat melakukan demonstrasi - (Jubi/doc)

*Hengky Yeimo*

[email protected]

*Editor : Syam Terrajana*


Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa
seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang
sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

*Papua No. 1 News Portal | Jubi *

Jayapura, Jubi - Aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua
(GempaR-Papua) Yason Ngelia menilai, separuh tanah Papua telah menjadi
milik perusahaan (tidak termasuk milik negara), bukan milik masyarakat adat
Papua lagi.

Pernyataannya itu  merujuk ke data Yayasan Pusaka Jakarta pada 2016 silam
yang mencatat, perusahaan tambang di Papua Barat telah menguasai lahan
seluas 3.178.722 ha dengan 115 izin perusahaan.

Sedangkan pertambangan di Papua seluas 5.932.071 ha dengan 125 izin
perusahaan. Perusahaan HPH (hak penguasaan hutan) di Papua barat seluas
5.388.983 ha dengan 35 izin perusahaan, Papua seluas 7.945.277 ha dengan 41
izin perusahaan. Perusahaan sawit secara keseluruhan Papua dan Papua barat
seluas 2.453.484 ha. Sedangkan perusahaan HTI secara keseluruhan tercatat
seluas 4.321.118 ha.

Menurutnya, persoalan indutrialisasi di Papua dipastikan akan menjadi
masalah baru. Sehingga akan menambah penderitaan Rakyat yang selama ini
telah menderita pelanggaran HAM pada bidang sipil dan politik (SIPOL).

Katanya, kolaborasi negara dan bisnis mengancam masyarakat adat di Papua.
Padahal konstitusi Indonesia menjamin HAM warganya termasuk masyarakat
adat. Melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945 (telah diamandemen),
Undang-undang Hak Asasi Manusia (UUHAM) No 39 Tahun 1999, keputusan MK No
35 tahun 2013 Tentang Hutan Adat. Pelanggaran HAM bidang sipil politik
(SIPOL) masih terus terjadi.

Terkait hal itu, pada peringatan hari Masyarakat Adat (Madat) Internasional
pada 9 Agustus 2018 mendatang, mereka akan melakukan demonstrasi damai ke
kantor-kantor pemerintahan. Baik pemerintah Provinsi Papua maupun Papua
Barat. Di antaranya Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Merauke.

Ngelia mengatakan, aksi ini dapat mengakomodir isu-isu masyarakat adat di
daerah masing-masing, Katanya, aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Papua, yang semakin meluas sejak
Migas di Sorong 1935, Freeport di Timika 1967, Korindo di Boven Digoel
1990, LNG Tangguh di Bintuni 2005, MIFEE di Merauke 2010.

“Perusahaan-perusahaan tersebut bukan saja telah merusak jutaan hektar
hutan Papua, tetapi secara bersamaan memiskinkan masyarakat adat secara
absolut,” kata Yason sebagaimana tercantum dalam pers rilisnya, Rabu
(19/8/2018).

Selain itu katanya, negara bahkan mengancam masa depan masyarakat adat
Papua dengan mengizinkan berbagai investasi untuk beroperasi. Menjadikan
Papua sebagai daerah industri dan “pasar” bagi perusahaan nasional dan
asing untuk menanamkan investasinya.

“Pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi trauma,
pembungkaman ruang demokrasi, penembakan-penembakan polisi dan TNI secara
bebas kepada penduduk, penangkapan dan pemenjarahan aktivis karena tuduhan
makar dan separatis. Diikuti permasalah dibidang kesehatan, ekonomi, bahkan
diskriminasi rasial,” katanya.

Aktivis GempaR lainnya, Nelius Wenda menambahkan, perusahaan-perusahaan
bahkan bebas beroperasi karena tidak ada satu aturan hukum yang memberikan
sanksi tegas atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

“Semua dampak dan resiko tersebut tidak memiliki sanksi dan hanya
dibebani pembenahan-pembenahan yang tentu tidak menyelesaikan masalah.”
katanya.

Nelius mengatakan, rakyat perlu menyadari apa yang sedang
dilakukan penguasa kepada masyarakat aat di Papua, dengan mengambil tanah
mereka dan membiarkan mereka menjadi penonton atas kekayaan alamnya,
sebelum akhirnya datang stigma bodoh, malas, untuk semakin melegalkan
perampasan tanah, perusakan lingkungan, pengusiran, hingga pelanggaran HAM
lainnya.(*)

Kirim email ke