https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi
Selasa 07 Agustus 2018, 14:52 WIB
Kolom
Terjebak Koalisi Jokowi
Arie Putra - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
Arie Putra
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#> Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#> Share
*0* <https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#> 15
komentar <https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
Terjebak Koalisi Jokowi Sekjen parpol koalisi Jokowi berkumpul (Foto:
Faiq Hidayat/detikcom)
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4154195/terjebak-koalisi-jokowi#>
*Jakarta* - Pengunduran batas waktu pendaftaran capres dan cawapres
Pemilu 2019 tampaknya bakal terjadi. Sampai memasuki hari pendaftaran,
hitung-hitungan partai politik masih belum tuntas. Jika hanya satu
pasangan calon yang memenuhi syarat, pendaftaran akan diperpanjang
hingga empat belas hari.
Koalisi Petahana Presiden Joko Widodo yang mengklaim mendapatkan
dukungan dari sembilan partai tampak belum yakin mendeklarasikan
pasangan calon usungan. Di menit akhir atau perpanjangan waktu, berbagai
kejutan pun bisa saja terjadi.
/Presidential threshold/ (PT) 0% atau pencalonan Jusuf Kalla kembali
sebagai cawapres mungkin saja mendapat legitimasi Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, menit-menit akhir dapat juga mengantarkan partai-partai ke
dalam perhitungan baru yang tadinya tidak terbayang.
*Keraguan Terbesar*
Jebakan PT 20% sangat berpotensi menyandera partai-partai pendukung Joko
Widodo, meskipun secara kasat mata aturan tersebut tampak membatasi
gerak barisan penantang. Kemunculan pasangan calon alternatif jadi
tampak nyaris mustahil, meski kemungkinan masih tetap ada.
Tentunya, pertarungan Jokowi melawan Prabowo di 2019 lebih dari sekadar
tanding ulang. Aturan main pemilu yang baru mengharuskan setiap pemain
kembali beradaptasi dalam melakukan kalkulasi.
Meski selalu punya elektabilitas paling tinggi, pihak Presiden Jokowi
belum bisa tidur dengan nyenyak. Hingga menit akhir, partai-partai
pendukung Jokowi tampak belum mendapatkan kesepakatan nilai kontrak yang
memuaskan. Sehingga, isu berbeloknya PKB dari koalisi petahana semakin
berembus kencang.
Keraguan terbesar tentu bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Tidak
ada jaminan partai pengusung mampu mengamankan kebijakan-kebijakan
strategisnya setelah terpilih nanti. Sebelum hasil pemilu dirilis pada
April, Jokowi tidak pernah tahu seberapa besar nanti kekuatan
partai-partai pengusungnya di parlemen.
Proses kandidasi Capres-Cawapres berpatokan pada angka imajiner yang
sangat politis. Sumbangan /threshold/ yang didapatkan oleh pasangan
calon presiden bukanlah angka riil yang merupakan representasi dari
kekuatan partai di parlemen untuk lima tahun ke depan.
Berbeda dengan Pemilu 2014, angka yang dimiliki partai politik untuk
mengusung pasangan kandidat presiden merupakan kekuatan definitif. Dalam
aturan main sebelumnya, hasil pemilu legislatif menjadi pertimbangan
untuk menentukan arah koalisi. Sedangkan sekarang, pencalonan presiden
mengacu kepada angka yang murni sekedar hasil kesepakatan antarpolitisi.
Ketika PDIP memperoleh suara Pemilu Legislatif 2014 sebesar 19%, maka
angka tersebut secara otomatis menjadi jaminan kekuatan dukungan
parlemen bagi Presiden Jokowi selama lima tahun berkuasa. Oleh karena
itu, komposisi kabinet pun bisa langsung dihitung jelang pencalonan
capres-cawapres.
Sementara hari ini, Jokowi tentu tidak bisa menawarkan pembagian kue
yang proporsional menjelang masa pencalonan. Apalagi, sebagian besar
partai pendukung petahana berisiko tidak akan memiliki kursi signifikan
di legislatif.
Lihat saja hasil-hasil survei terakhir, beberapa partai pendukung
petahana memiliki status siaga satu. Partai Hanura yang baru saja
melewati konflik internal misalnya, harus siap-siap ditendang Jokowi
setelah pemilu April nanti. Tidak akan ada faedahnya buat Jokowi
memasukkan partai dengan angka nol koma menjadi bagian dari kabinetnya.
Merujuk pada kebiasaan Presiden membagi-bagikan sertifikat, Partai
Hanura tak ubahnya pemegang surat tanah yang sudah kehilangan lahan.
Menjadi pengusung saat kandidasi, namun dianggap "timun bungkuk" ketika
petahana memenangkan pemilu nanti.
Tidak semua partai politik menikmati /coat-tail effect/ dari keunggulan
Jokowi. PDIP tentunya merupakan penikmat dampak terbesar. Sementara,
partai pendukung lainnya hanya menjadi bagian dari sukacita.
Kepanikan tampak juga menyerang Partai Nasdem. Kerena dampak ekor jas
Jokowi yang ternyata tidak terlalu mengangkat elektabilitas, mereka pun
merekrut sebanyak-banyaknya selebritis dan membajak anggota DPR petahana
partai lain sebagai pendulang suara. Nasdem pastinya tidak mau
kehilangan daya tawar, seperti yang akan dialami oleh Partai Hanura.
Berbagai hasil survei memperlihatkan paling tidak hanya ada tiga partai
pendukung yang akan memiliki capaian menjanjikan untuk mengawal
pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan, yakni PDIP, Golkar, dan
PKB. Sisanya, menembus angka 5% saja sudah terasa seperti mukjizat.
*Peluang Besar*
Berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintahan, pihak penantang
malah memiliki peluang besar menjadi bagian dari kekuasaan. Jika jumlah
kursi parlemennya menjanjikan, Jokowi tentu tidak berpikir panjang untuk
mengajak bergabung di kursi kabinet.
Partai-partai semenjana pendukung Jokowi pun harus siap ditendang kapan
saja. Mereka tidak akan punya banyak argumentasi untuk mempertahankan
diri di dalam lingkar istana. Politisi rasional seperti Jokowi tentu
tidak akan ragu-ragu melakukannya.
Sementara itu, dampak elektoral Prabowo bisa saja terdistribusi relatif
merata kepada semua partai pendukungnya. Sejauh ini, hanya empat partai
yang memberi sinyal sebagai penantang. Untuk berebut efek ekor jas,
kompetisi antarpartai penantang tentunya tidak seberat apa yang dialami
koalisi pemerintah dengan sembilan partainya.
Selain itu, ada banyak tokoh berpengaruh berada di belakang poros
Prabowo yang berpotensi memberikan angka kepada masing-masing partai
pengusung. Amien Rais dapat memberi sumbangan elektoral kepada PAN.
Salim Assegaf yang disebut-sebut sebagai cawapres akan berpengaruh pada
capaian PKS. Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti bakal
mendongkrak Partai Demokrat. Tentunya, Prabowo sendiri yang akan
mengangkat elektabilitas Partai Gerindra. Perolehan masing-masing partai
penantang tentu akan jauh lebih menjanjikan, meski capresnya kalah.
Jika petahana kembali berkuasa, Partai Gerindra dan Partai Demokrat bisa
saja menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Pilihan tersebut menjadi
realistis bagi partai penantang untuk mengumpulkan kekuatan menjelang
2024, pertarungan baru tanpa petahana.
Di periode kedua, Jokowi tentu ingin dukungan yang kuat dari parlemen
agar mempermudah pekerjaan untuk meninggalkan /monumental legacy/.
Tentunya, tidak ada tempat untuk partai-partai bersuara kecil duduk di
kursi empuk kabinetnya nanti.
Tidak mengherankan, Jokowi tampak begitu menikmati permainan di menit
akhir. Petahana terkesan tidak mau ditekan oleh partai pendukung soal
penentuan nama cawapres atau pembagian kursi-kursi menteri. Sebab,
dukungan partai pendukungnya belum tentu memiliki dampak besar setelah
petahana kembali berkuasa.
Namun, skenarionya akan berbeda jika poros Prabowo yang jadi juara.
Sebagian besar partai pendukung Jokowi bisa saja tidak dianggap. Koalisi
Prabowo hanya perlu menarik satu dari tiga partai dominan pendukung
petahana agar menjadi pemegang kekuatan mayoritas di DPR, bisa saja itu
Partai Golkar atau PKB.
Tidak akan ada pembagian posisi hari ini. Angka imajiner yang digunakan
parpol-parpol untuk mendukung capres-cawapres tidak mewakili kekuatan
mereka di parlemen selama lima tahun ke depan. Partai-partai yang
sekarang sedang menikmati pesta belum tentu mendapatkan kursi dalam
jamuan makan para raja. Sebaliknya, partai-partai yang sedang menahan
haus dan lapar malah bisa saja duduk paling dekat dengan meja penguasa.
*Arie Putra* /CEO Inpolin (Inkubator Politik Indonesia)/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
