Aksi "#2019GantiPresiden" dinilai demokrasi kebablasan
Senin, 27 Agustus 2018 00:45 WIB
Aksi "#2019GantiPresiden" dinilai demokrasi kebablasan
Arsip Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Ahmad Dhani (kedua kiri)
berpose saat akan mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan
dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus ujaran kebencian di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Dhani
ditetapkan menjadi tersangka atas laporan pendiri BTP Network Jack
Lapian karena kicauannya di sosial media Twitter dan dianggap menghasut
serta penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan
memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai
kapasitas kita masing-masing."
Putussibau, Kalbar (ANTARA News) - Warga perbatasan Indonesia-Malaysia,
Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menganggap aksi
#2019GantiPresiden merupakan demokrasi kebablasan. "Mau ganti presiden
pada 2019 tidak harus membuat aksi, karena itu dapat menimbulkan konflik
di masyarakat," kata warga Badau, Markus Antonius (36), di Badau, Kapuas
Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.
Menurut Markus, sebagai warga Indonesia seharusnya menghargai seorang
kepala negara, jangan sampai masyarakat diprovokasi untuk kepentingan
tertentu.
Dia katakan siapa pun yang menjadi presiden jika sekelompok
masyarakatnya seperti saat ini, maka tidak akan ada sisi baiknya seorang
pemimpin.
"Kami prihatin atas aksi ganti presiden yang dilakukan sekelompok
masyarakat, kenapa harus menyuarakan hal-hal yang membuat negara ini
semakin kacau," kata dia.
Sebagai warga perbatasan, Markus mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan saling mengisi dalam
membangun bangsa Indonesia.
Tidak hanya itu, warga Kecamatan Embaloh Hulu yang juga daerah
perbatasan, Adrianus mengatakan aksi #2019GantiPresiden tersebut hanya
membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau, karena dikhawatirkan
dapat menimbulkan dampak sosial.
"Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan
memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai
kapasitas kita masing-masing," ujar Adrianus.
Salah satu pemuda perbatasan, Dominkus (35) menyampaikan masih banyak
cara yang jauh lebih terhormat dalam berdemokrasi, jangan melakukan aksi
yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Kami sebagai masyarakat kecil menganggap aksi ganti presiden itu
merupakan cerminan demokrasi yang sudah kebablasan, hargailah pemimpin
bangsa ini," kata dia pula.
*Baca juga:Separtai, alasan Fadli Zon datangi sidang Ahmad Dhani
<https://www.antaranews.com/berita/703947/separtai-alasan-fadli-zon-datangi-sidang-ahmad-dhani>
Baca juga:Elemen Bela NKRI minta Ahmad Dhani tinggalkan Surabaya
<https://www.antaranews.com/berita/741841/elemen-bela-nkri-minta-ahmad-dhani-tinggalkan-surabaya>*
Pewarta:Teofilusianto Timotius
Editor: Kunto Wibisono
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
