http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1466-kegagalan-partai-politik
*/Kegagalan Partai Politik/*
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Kamis, 30 Agu 2018, 05:00 WIB Editorial
MI <http://mediaindonesia.com/editorials>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1466-kegagalan-partai-politik>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1466-kegagalan-partai-politik>
ADAGIUM bahwa partai politik hanya memproduksi politikus, bukan
negarawan, terus mendapat konfirmasi dalam kultur politik di negeri ini.
Bahkan lebih parah, alih-alih menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang
cemerlang, parpol malah lebih sering diidentikkan sebagai entitas
penghasil koruptor.
Identifikasi itu mungkin terlalu berlebihan, tapi tentu juga bukan tanpa
alasan. Tak bisa dibantah, sampai hari ini sangat banyak politikus
partai yang terjerat kasus korupsi, termasuk mereka yang duduk sebagai
kepala daerah, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun
anggota DPRD. Bahkan, tak sedikit ketua umum parpol yang tersangkut
kasus korupsi. Beberapa di antara mereka malah sudah mendekam di bui.
Ditersangkakannya Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan
yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), oleh
penyidik tipikor Polres Kota Depok dalam kasus korupsi pengadaan lahan
untuk pelebaran jalan di Kota Depok, semakin menambah panjang daftar
ketua umum dan eks ketua umum parpol yang terlibat rasywah. Sebelumnya,
dalam daftar itu terdapat nama Anas Urbaningrum (Partai Demokrat),
Luthfi Hasan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto
(Partai Golkar).
Kasus yang disangkakan kepada Nur Mahmudi, mantan menteri kehutanan dan
perkebunan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi pada
2015 ketika ia menjabat Wali Kota Depok di periodenya yang kedua
(2011-2016). Fakta itu pun mengonfirmasikan bahwa seseorang yang pernah
menjadi ketua umum parpol, memimpin kementerian, bahkan juga menjadi
pemimpin daerah, ternyata tak selalu mampu menjadi anutan.
Sungguh ironis, bukankah dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini
salah satu tugas utama parpol ialah memberikan pendidikan politik kepada
rakyat? Lalu bagaimana mungkin publik akan mendapatkan pendidikan
politik yang baik bila institusi yang ditugasi sebagai 'pendidiknya'
malah kerap bertingkah tanpa kontrol, gemar berperilaku lancung?
Jangankan mau mendidik rakyat, mencetak kader sampai ketua umumnya yang
bisa menjadi anutan saja sangat sulit.
Tidak bisa tidak, parpol mesti berbenah total. Sistem internal
kepartaian perlu dirombak, terutama dalam hal rekrutmen kader yang saat
ini ditengarai menjadi salah satu biang keladi kegagalan parpol
menjalankan fungsinya, juga menjadi akar dari maraknya korupsi kader parpol.
Sistem politik uang, mahar, yang membuat politik seolah-olah menjadi
sesuatu yang selalu berongkos mahal, harus dibinasakan dari tubuh parpol
jika mereka betul-betul ingin merekrut kader, terutama kaum muda, yang
bermental bersih, jujur, idealistis, dan berkualitas tinggi. Jika
Indonesia memang bercita-cita menjadi negara demokrasi yang
sesungguhnya, sosok-sosok seperti itulah yang kita butuhkan.
Sudahlah, buang jauh-jauh pengelolaan parpol model lama yang tak hanya
sudah ketinggalan zaman, tapi juga tanpa kita sadari menghancurkan
sistem politik dan demokrasi itu sendiri. Jangan lagi ada kader yang
membiayai parpol, tapi sebaliknya parpollah yang mesti mengongkosi biaya
politik kader-kader cemerlang. Kader yang dihasilkan dengan proses
seperti itulah yang bisa kita harapkan kelak akan menjadi negarawan.
Minimal ia akan menjadi pemimpin daerah atau pemegang jabatan publik
yang berkualitas, berintegritas, dan layak menjadi anutan.
Nur Mahmudi, Anas, Luthfi Hasan, Suryadharma, dan Novanto cukuplah
menjadi contoh kegagalan parpol memproduksi negarawan. Parpol mesti
merombak dirinya karena sesungguhnya ia tak layak terus dipersepsikan
sebagai kubangan politik yang siap menjebloskan siapa saja ke dalam
kekotorannya.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1466-kegagalan-partai-politik>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1466-kegagalan-partai-politik>
