https://tirto.id/demokrat-tak-teken-deklarasi-kampanye-damai-apa-konsekuensinya-c15Z
Demokrat Tak Teken Deklarasi
Kampanye Damai, Apa
Konsekuensinya?
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan barisan
pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di parade kampanye
damai pemilu 2019, Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). tirto.id/Lalu
Rahardian
<https://tirto.id/demokrat-tak-teken-deklarasi-kampanye-damai-apa-konsekuensinya-c15Z>
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan
barisan pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di
parade kampanye damai pemilu 2019, Monas, Jakarta, Minggu
(23/9/2018). tirto.id/Lalu Rahardian
Oleh: Lalu Rahadian - 23 September 2018
Dibaca Normal 1 menit
/Demokrat tak tanda tangan deklarasi kampanye damai. Meski begitu mereka
berjanji tak akan keluar dari ketentuan ketika kampanye berlangsung
mulai hari ini (23/9/2018) hingga 13 April tahun depan./
tirto.id <https://tirto.id/> - Partai Demokrat dapat dianggap tidak
sepakat dengan kampanye damai. Anggapan itu muncul karena partai
berlambang Mercy tersebut tidak menandatangani deklarasi yang diteken di
Monas, Minggu (23/9/2018) pagi. Deklarasi itu diteken bersama ketua umum
atau pengurus parpol serta calon presiden-wakil presiden Joko Widodo
Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Bisa dianggap tidak bersepakat, atau bisa dianggap karena secara
administratif tidak hadir," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
RI Hasyim Asy'ari di kantornya, beberapa jam setelah deklarasi.
Penyelenggara deklarasi kampanye damai adalah KPU. Deklarasi itu menjadi
penanda bahwa masa kampanye telah dimulai hingga 13 April tahun depan.
Meski tak ikut, akan tetapi menurut Hasyim, Demokrat tak bakal dikenai
sanksi.
"Secara administratif tidak ada sanksinya, karena deklarasi ini [hanya]
penegasan dan peneguhan dari kebersediaan berkampanye melaksanakan
pemilu dengan asas-asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil," ujarnya.
Bukan tanpa sebab Demokrat tak tanda tangan. Semua terjadi karena
insiden parade atau pawai rombongan peserta pemilu sebelum momen tanda
tangan. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan
untuk /walkout/.
Dia kecewa dengan penyelenggara acara. Menurutnya ada banyak ketentuan
yang dilanggar—terutama pada keberadaan relawan serta pendukung pasangan
calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca juga:
* Kronologi SBY Walkout Saat Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
<https://tirto.id/kronologi-sby-walkout-saat-deklarasi-kampanye-damai-pemilu-2019-c13N>
Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief menyebut
<https://twitter.com/AndiArief__/status/1043702868539129858?s=19>,
secara spesifik SBY marah lantaran merasa diprovokasi saat kendaraan
yang ditumpanginya melewati massa Projo (Pro Jokowi, kelompok relawan
yang lahir tahun 2014).
Tak Perlu Deklarasi Kampanye Damai
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand
Hutahaean menyebut partainya tak perlu deklarasi kampanye damai. Meski
begitu, katanya, Demokrat akan tetap menjaga ketentraman selama masa
kampanye.
"Kami protes atas ketidakadilan dan ketidakdamaian deklarasi tersebut.
Bagaimana mau damai jika ada provokasi tak beretika yang dilakukan
pendukung Jokowi? Kami tak perlu deklarasi yang cuma seremonial," ujar
Ferdinand.
Sebenarnya Demokrat tak tanda tangan bukan hanya karena kepergian SBY.
Partai itu tak hadir saat penandatanganan deklarasi karena Sekjen
Demokrat Hinca Panjaitan terlambat sampai di panggung utama.
Hinca terlambat lantaran diminta SBY menggantikannya memimpin parade.
"Belum kami masuk di situ [panggung utama tempat deklarasi], acara sudah
selesai. Kami tak bisa tanda tangan," ujar Hinca.
Ia mengaku telah memprotes keras KPU, terutama ketuanya Arief Budiman.
Baca juga:
* Pakaian Adat Pilihan Jokowi dan Prabowo di Deklarasi Kampanye Damai
<https://tirto.id/pakaian-adat-pilihan-jokowi-dan-prabowo-di-deklarasi-kampanye-damai-c12R>
Mengenai ini, Arief Budiman mengatakan kalau keberadaan relawan di luar
parade resmi tidak bisa diatur lembaganya. "Tidak bisa membatasi," ujar
Arief. Dia cuma memastikan sudah mengontrol semua peserta parade yang
ada dalam barisan.
Anggapan bahwa tanpa tanda tangan pun Demokrat akan berkampanye damai
juga muncul dari kubu lawan. Direktur Program Tim Kampanye Nasional
(TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, yakin menteri pada era Megawati
Soekarnoputri ini pasti menginginkan kampanye yang tak bikin orang-orang
ribut.
"Saya tahu betul Demokrat dan Pak SBY ingin situasi damai," ujar Bima di
Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta.
Meski begitu, Bima menggarisbawahi kalau peristiwa tersebut harus tetap
jadi catatan para kandidat dan penyelenggara pemilu.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
<https://tirto.id/author/lalurahadian?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
Demokrat tetap sepakat kampanye damai meski tak teken tanda tangan
deklarasi.
