EMPAT TAHUN JOKOWI-JK
*Istana Jawab Kontroversi Politik dan HAM 4 Tahun Terakhir*
*Tim*, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 10:30 WIB
Istana Jawab Kontroversi Politik dan HAM 4 Tahun TerakhirJuru Bicara
Presiden Johan Budi. (Foto: Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun ke empat. Kontroversi dan prestasi
mewarnai pemerintahan ini.
/CNNIndonesia.com/berkesempatan berbincang dengan Juru Bicara Presiden,
Johan Budi mengenai pro dan kontra pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun
terakhir pada pekan ini.
*Secara garis besar, apa prestasi pemerintahan Jokowi?*
Dari indikator ekonomi. Inflasi kecil dalam sejarah inflasi empat
persen, 3,5 persen baru sekarang. Kedua, kemiskinan yang diukur secara
statistik di BPS. Angka kemiskinan turun.
[Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami persentasi
kemiskinan terendah sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada
Maret 2018].
Sekarang mengenai kesenjangan dari dulu jadi persoalan. Ketika Pak
Jokowi memerintah, Gini Ratio 0,41 sekarang jadi 0,39. Meski tidak
terlalu banyak tapi ada penurunan.
Angka ini kan bisa berarti banyak. Bisa diterjemahkan banyak. Tidak
hanya gap kesenjangan itu menurun. Harus lihat data. Indikator
menunjukkan Indonesia dinilai sebagai negara kemudahan berinvestasi.
*Bagaimana komitmen pemerintahan Jokowi menyelesaikan permasalahan HAM,
terutama kasus Novel Baswedan?*
Pertama, ketika Novel disiram, Presiden itu langsung mengirim dokter
Kepresidenan. Ini bukti Presiden aware terhadap Novel. Kemudian, biaya
pengobatan (ditanggung pemerintah).
Secara langsung, kalau dilihat, seorang penyidik mengalami penganiayaan,
Presiden langsung memerintahkan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian)
membentuk tim dan pengusutan. Ini porsinya Presiden.
Ketika ada progres dan dinilai tidak menggembirakan, Kapolri dipanggil
lagi oleh Presiden. Ini menunjukkan Pak Presiden/concerns/terhadap kasus
Novel.
Kalau kemudian Polri belum berhasil mengungkap pelaku di balik itu, itu
tidak bisa dibebankan kepada Presiden. Tanya ke Kapolri, permasalahannya
apa? Polri pasti punya jawaban kasus Novel apakah kesulitan penyidikan
atau yang lain. Itu porsi Kapolri.
Yang pasti, Presiden tidak abai atas kasus ini. Kalau tidak salah lebih
dari dua kali Presiden memanggil Kapolri dan menyampaikan ada progres
dalam penyelidikan penyiraman Novel. Progres itu ada jangan dibilang
tidak ada.
Publik harus diberi ruang Polri serius menangani ini. Kemudian belum
ditemukan, ada kendala yang dialami Polri. Kendalanya bisa ditanya ke
Kapolri.
Mengenai TGPF, itu sempat dibahas Presiden bersama Kapolri. Tapi Kapolri
menyatakan Polri masih sanggup karena ada progres saat itu.
*Presiden pernah bilang pemerintahannya ramping, tapi kenyataannya
banyak lembaga baru?*
Itu bukan mengingkari. Orang menyampaikan pada posisi saat itu. Kan ada
perkembangan baru yang dituntut publik juga misalnya membentuk BPIP. Itu
terkait kebutuhan implementasi nilai-nilai Pancasila. Itu kan penting.
Itu sangat bergantung situasi dan kondisi berjalan.
Jangan disamakan dengan ketika sebelumnya menginginkan pemerintahan
ramping. Definisi ramping juga tidak dijelaskan seberapa ramping. Kalau
badan bisa dilihat, kalau pemerintahan?
Situasi dan kondisi berubah. Ada perkembangan baru di masyarakat.
Merespons itu maka Presiden membentuk badan.
Ini sama seperti Undang-Undang. UU kan mengalami pasang surut perubahan
yang terjadi masyarakat. Kan ada UU baru juga.
*Pembentukan badan bukan mengakomodasi pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019?*
Enggak. Itu karena kebutuhan. Kalau tidak, enggak akan dibentuk badan.
*Sekarang banyak menteri rangkap jabatan padahal Presiden sempat bilang
menteri tidak rangkap jabatan?*
Kan di jabatan politik. Yang sebelumnya mengundurkan diri tidak apa-apa.
Yang tidak mengundurkan diri juga tidak apa-apa. Yang disebut rangkap
jabatan mana? Menteri Presiden sebagian dari partai politik. Ketika
masuk punya posisi di partai politik.
Kebijakan Presiden tidak melarang, soal partai politik, dalam posisi itu
karena jabatan yang di politik dan pemerintahan bisa dilakukan dan
mereka diminta komitmen jabatan sebagai menteri.
*Menteri rangkap jabatan dikhawatirkan sarat kepentingan?*
Kalau melakukan itu kan banyak pengawas ada BPKP, BPK, wartawan yang
bisa memberikan masukan. Kan tetap ada audit. Ada KPK juga. Menterinya
ini kan juga sudah komitmen.
*Komunikasi di lingkaran Istana yang dinilai kurang terutama dalam
pengumuman kebijakan?*
Itu ada inpresnya (Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik). Jadi kalau kebijakan harus diselesaikan dulu di
tingkat Menko, kalau menyangkut sensitif maka harus dibahas di tingkat
kabinet. SOP sudah dibuat Presiden.
Kalau ada satu dua menteri menyampaikan kebijakan kemudian kebijakan
dianulir itu kan kasus per kasus. Tapi aturannya memang ada.
Apalagi yang melibatkan masyarakat harus melalui rapat terbatas dan
sidang kabinet.*(asa)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
