Orang yang jadi presiden tidak akan tahu precies peraturan2 di kementerian. Kementerian2 sudah diberi tugas. Menterinya sendiri juga akan mendeleger sebagian tugasnya ke Dirjennya yang punya staf dan adviseur. Di Tiongkok yang jadi adviseur kebanyakan dari universitas ternama. Di jaman bung Karno, yang sering dimintai advies soal Teknik adalah Prof.Dr.Ir. Sumantri Brojonegoro, dulu dekan bagian Kimia Teknik ITB, ayah dari menteri Brojonegoro sekarang. Yang lain adalah Pofessor Dr.ir.O Hong Djie, dekan bagian Mesin dan Elektro ITB, dan direktur PTT seluruh Indonesia. Di kementerian, Dirjen nya atau pejabat senior biasanya lebih tahu peraturannya dari menterinya, apa lagi kalau menteri baru. Kementerian2 dilengkap macam2 ahli sebagai penasehat. Kalau penasehatnya belum punya pengalaman dalam ambil alih perusahaan dari satu negara oleh perusahaan dari negara lain, ya bisa terjadi yang aneh2. karena itu ada perusahaan yang menyewa penasehat dari perusahaan asing yang berpengalaman, supaya tidak kejeblos. Kalau pengembilan alih oleh Inalum tidak merugikan perusahaan Tiongkok, mestinya tidak lama persoalannya terselesaikan.
On Sat, 20 Oct 2018 at 07:25, ajeg <[email protected]> wrote: > Bukan rahasia lagi, yang namanya aturan internasional > memang dibuat untuk sebesar-besar kemakmuran imperialis. > Makanya ajaib sekali Jokowi, seorang presiden, tidak tahu > aturan "perizinan internasional" yang harus dihadapi. Padahal, > dia seorang pendekar pemangkas perizinan, pemegang belasan > jilid kitab deregulasi. > > Tambah ajaib lagi, Joko Widodo (presiden) tidak tahu manfaatkan > aturan-aturan bikinan "internasional" itu sendiri. Antara lain, > manfaatkan kontrak PTFI yang berakhir tahun 2021 sehingga > tidak perlu cari utangan untuk *membayari *pelepasan saham PTFI. > > Jadi, apa alasan Joko memaksa PTFI merobah status dari Kontrak > Karya menjadi Izin Usaha selagi kontrak sedang berjalan? - dan > hampir habis pula. > > Yang Rakyat saksikan dengan mata telanjang kan cuma parade > pernyataan lucu seperti, "menegakkan kedaulatan"; "menaklukkan > Freeport"; "baru terjadi di era Jokowi"; dan segenap kenorakan lain > yang intinya membuktikkan pengakuan bahwa rezim ini memang > cuma buka puasa kekuasaan - dan haus pujian pula. > > Cuma gagah-gagahan melodramatis. > > > --- djiekh@... wrote: > > > Kalau sudah ada aturan internasionalnya, ya harus dipenuhi. > Mestinya ada aturannya, berapa hari paling lama sudah ada jawaban. > Kalau jawabannya negatif, kan seharusnya ada badan arbitrasenya ? > Kalau Indonesia oper dari Free port, kan sama sekali bukan bikin trust, > malah memperbesar persaingan. > > On Fri, 19 Oct 2018 at 19:31, ajeg wrote: > > > *Luhut: Pihak yang Ributkan Divestasi Freeport Tak Mengerti Dagang > <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/02/054800526/luhut-sebut-pihak-yang-ributkan-divestasi-freeport-tak-mengerti-dagang>* > > > Luhut Sebut Pihak yang Ributkan Divesta... > <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/02/054800526/luhut-sebut-pihak-yang-ributkan-divestasi-freeport-tak-mengerti-dagang> > > Dagang?? > Lha kalau nekolim, ngerti? > > Langsung lepas tangan dia soal Meikarta > > *Dulu Bilang Perizinan Meikarta Aman, Kini Apa Kata Luhut? > <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/152430826/dulu-bilang-perizinan-meikarta-aman-kini-apa-kata-luhut>* > > > Dulu Bilang Perizinan Meikarta Aman, Ki... > <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/152430826/dulu-bilang-perizinan-meikarta-aman-kini-apa-kata-luhut> > > > > --- jetaimemucho1@... wrote: > > > Bukankah semakin jelas Indonesia di bawah pemerintahan ORBA tanpa Suharto, > tidak berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri!! > > > On Friday, October 19, 2018 5:07 PM, ajeg ... wrote: > > Menurut pangakuan Budi Gunadi, Dirut Inalum, uang baru ada > November 2018. Tetapi masalah yang lebih lucu lagi, Budi > baru tahu ternyata pemerintah tidak tahu bahwa ada masalah > perizinan. Bahwa untuk bayar, ulang: untuk bayar saham mayoritas > PT Freeport *Indonesia* maka si Indonesia / Inalum harus dapat > izin antitrust dari 9 negara. > > Nah, di antara negara pemberi izin yang paling menghambat, > kata Budi, adalah RRC. > > Otomatis pertanyaannya kan, ke mana itu si pendekar pemangkas > perizinan? > > --- jetaimemucho1@... wrote: > Aduh, aduh!!!! Padahal para pendukungnya sudah pada berjingkrak > kegirangan. Dimana masalahnya? Nggak punya uang untuk bayar atau harus > utang dulu baru bisa bayar? Atau uangnya nyangsang, nggak tahu dimana?? > Anggota Komisi VII Sebut Akuisisi Saham Freeport Pembohong Publik > [image: Ilustrasi. CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson > bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani > menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait divestasi saham di > Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari] > <https://tirto.id/anggota-komisi-viinbspsebut-akuisisi-saham-freeport-pembohong-publik-c7l1?fbclid=IwAR3EJvYIlLqHujQXg556z7pFR9KzLDyIsu_zwCoHjm_yEw2Xg_nJY439PWY> > > lustrasi. CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson bersama > Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani > menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait divestasi saham di > Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari > Oleh: Hendra Friana - 17 Oktober 2018 > *Dalam rapat bersama dengan PT Inalum, Anggota Komisi VII fraksi Demokrat > Muhammad Nasir mempertanyakan kabar soal divestasi Freeport.* > tirto.id - Proses akuisisi saham Freeport kembali dipertanyakan dalam > rapat bersama komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII fraksi Demokrat > Muhammad Nasir mempertanyakan kabar simpang siur divestasi Freeport. > > Sebabnya, Dirut PT Inalum (Persero) yang dimandatkan untuk mengakuisisi 51 > persen saham Freeport menyampaikan bahwa pihaknya belum melaksanakan > pembayaran sepeserpun. > > "Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sudah diambil > sahamnya 51 persen. Sekarang beda lagi. Bedanya, sekarang Inalum yang > diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun," ujarnya > dalam rapat komisi VII, di komplek parlemen Senayan, Rabu (17/10/2018). > > Nasir juga geram lantaran merasa dibohongi Pemerintah soal divestasi saham > yang telah tuntas dilakukan usai penandatanganan telah meneken Head of > Agreement (HoA) pada 27 September lalu. > [image: alt] > > > HoA itu merupakan kesepakatan awal untuk transaksi senilai 3,85 miliar > dolar AS atau setara Rp53 triliun ini pada 12 Juli 2018 lalu. > > HoA ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan 3 dokumen > perjanjian yakni exchange agreement ketiga pihak, stakeholder agreement > antara Inalum dan Freeport McMoran, dan sales and purchase agreement. > > "Ini menurut saya, mempermainkan publik seperti ini," imbuhnya. > > Ketua Komisi VII Gus Irawan juga menyampaikan juga merasa geram lantaran > dalam rapat-rapat sebelumnya kementerian/lembaga yang turut serta dalam > akuisisi saham Freeport saling lempar pendapat saat dicecar soal akuisisi > saham. > > "Kemarin saya tanya, menteri ESDM, buangnya ke Kemenkeu, soal fiskal di > kementerian keuangan. Ini dibangun opini sudah akuisisi gagah-gagahan aja.. > Sudah lah. Akuisisi ini pembohongan publik" ujarnya. > > Baca juga: > > - PT Inalum Menyatakan Siap Akuisisi Saham Freeport > <https://tirto.id/pt-inalum-menyatakan-siap-akuisisi-saham-freeport-cjQf> > - Tinggal Selangkah Lagi, Inalum Tuntas Akuisisi 51% Saham Freeport > > <https://tirto.id/tinggal-selangkah-lagi-inalum-tuntas-akuisisi-51-saham-freeport-c3bR> > > > Baca juga artikel terkait PT FREEPORT INDONESIA > <https://tirto.id/q/pt-freeport-indonesia-ff?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword> > atau > tulisan menarik lainnya Hendra Friana > <https://tirto.id/author/hendrafriana?utm_source=internal&utm_medium=topauthor> > (tirto.id - Ekonomi) > > Reporter: Hendra Friana > Penulis: Hendra Friana > Editor: Yandri Daniel Damaledo > > >
