https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/10/2018/pembangunan-infrastruktur-di-era-jokowi-dinilai-banyak-abaikan-ham Catatan Komnas HAM Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Dinilai Banyak Abaikan HAM
hukum & kriminal <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal> 19/10/2018, 22:30 WIB | Editor: Estu Suryowati [image: Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Dinilai Banyak Abaikan HAM] ILUSTRASI. Pemerintah garap proyek jalan nasional nontol di Jalintim Sumatera Selatan dan Riau. (Budiman/Sumatera Ekspres/Jawa Pos Group) Share this image *JawaPos.com* - Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai banyak mengabaikan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak rakyat atas tanah (agraria). Demikian disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyoroti empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyampaikan, berdasarkan data Komnas HAM, sejak rezim ini gencar membangun infrastruktur, ada sekitar 400 aduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM di sana. "Aduan ini mengenai isu pembangunan jalan tol, revitalisasi jalur dan stasiun kereta api, pembangunan bandara, waduk, dan sejenisnya," katanya dalam kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Choirul menambahkan, aduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang diduga melanggar HAM itu menambah daftar merah penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dia menyebut, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, padahal beberapa sudah sampai Kejaksaan Agung. Misalnya, peristiwa penembakan misterius (petrus) yang terjadi pada 1982 hingga 1985. Kemudian, peristiwa penghilangan aktivis pada masa Orde Baru 1997-1998. Lalu tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, dan kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada saat bersamaan. "Jadi, belum ada upaya konkret Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus itu ke tahap penyidikan dan penuntutan. Padahal, hukum telah mengamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ucapnya. Choirul pun melihat, banyak aduan kasus pelanggaran HAM yang dibiarkan mandek. Artinya, tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Choirul berharap, di sisa waktu pemerintahan Jokowi-JK ini sejumlah kasus pelanggaran HAM bisa diusut tuntas. "Penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah salah satu janji yang digembar-gemborkan bakal dituntaskan pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK," katanya mengingatkan.
