Anggota DPR: Ujung pemerintahan Indonesia di desa
Minggu, 21 Oktober 2018 07:03 WIB
Anggota DPR: Ujung pemerintahan Indonesia di desa
Idham Samawi (kiri). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Bantul, Yogyakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
Idham Samawi dalam Sosialisasi Kebangsaan di Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta mengatakan ujung Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia itu terdapat di desa.
"Ujung dari semua pemerintahan di NKRI itu di desa, apalagi setelah
pejabat publik desa dan kepala desa dipilih oleh rakyat. Sebetulnya
demokrasi ala Indonesia itu di desa," katanya di sela Sosialisasi
Kebangsaan, di Bantul, Sabtu (20/10).
Sosialisasi Kebangsaan yang digelar anggota DPR asal DIY itu mengambil
tema Peran Strategis Desa Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala desa se-Bantul.
Menurut Idham, pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa itu memiliki
peran sangat strategis serta menjadi ujung tombak dalam segala kehidupan
masyarakat. Selain itu, desa juga mempunyai `local wisdom`.
"Begitu strategisnya desa itu, jadi kalau kita mau membangun cinta Tanah
Air, cinta pada bangsa negara harus dimulai dari cinta kepada desanya,
lalu cinta kepada kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya
bangsa negara," katanya pula.
Mantan Bupati Bantul dua periode ini menjelaskan, bupati atau pun wali
kota dengan rakyat masih ada jarak, tetapi kalau lurah atau kepala desa
dengan rakyat sangat dekat karena dalam kehidupan sehari-hari sering ketemu..
"Jadi keluhan yang pertama bisa disampaikan rakyat kepada pemerintah itu
di desa, itu konkret, karena tiap hari ketemu, di warung, di pasar. Jadi
tidak ada sekat, misalnya rakyat lapar, anak kurang gizi putus sekolah
dan sebagainya," katanya lagi.
Karena itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia dalam memajukan desa dan
masyarakatnya sudah menjadi perhatian utama, salah satunya dengan
penggelontoran dana desa yang besarannya minimal Rp1 miliar, bahkan
hingga Rp3 miliar.
"Angka yang cukup besar, dan saya dengar dalam pembahasan APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2019 akan ditambah dana desa itu, dan
menurut saya itu yang paling benar," katanya pula.
Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Program
Nawacita yang membangun bangsa dari pinggiran-pingiran itu merupakan
langkah yang tepat.
"Pinggiran-pingitan kota/kabupatan itu ya desa, kalau pinggiran negara
itu perbatasan, jadi desa strategis sekali, sehingga pada sosialisasi
ini kita bicara Pancasila di depan para kepala desa sebagai ujung
pemerintahan," katanya menegaskan.
*Baca juga:Kemendagri: Dana desa baru terserap Rp30 triliun
<https://www.antaranews.com/berita/640147/kemendagri-dana-desa-baru-terserap-rp30-triliun>*
*Baca juga:Pemerintahan desa tetap di Kemendagri
<https://www.antaranews.com/berita/473645/pemerintahan-desa-tetap-di-kemendagri>
Baca juga:Mendes : Desa semakin maju sejak pemerintahan Jokowi
<https://www.antaranews.com/berita/717006/mendes-desa-semakin-maju-sejak-pemerintahan-jokowi>*
Pewarta:Hery Sidik
Editor: Ruslan Burhani
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
