Nah, lagi-lagi pemerintahan Jokowi bekerja tanpa
mempedulikan dasar hukum. Harusnya kan dibuat saja dulu
payung hukumnya. Nyatakan secara legal dari mana
anggarannya lalu masukkan dalam APBN. Jangan seenak udel
jeplak secara lisan, "akan dicuil dari Dana Desa di APBN 2019".
Bikin cuilan itu jadi legal!
Bekerjalah sebagai pemerintah. Sebagai pengurus negara yang
mengerti bahwa seluruh langkah pemerintah harus legal, harus
berdasarkan undang-undang. Segeralah kerja kerja kerja
membuat payung hukumnya. Tunjukkan usaha keras memberantas
korupsi!
Puasa dululah dari kebiasaan memancing kegaduhan, apalagi
di musim kampanye begini.
Apa cara berkuasa yang sewenang-wenang, yang tak peduli aturan,
yang sembrono, yang menghalalkan segala cara kayak gini, masih
tetap dibela sebagai cara berkuasa yang benar?
Yang bener aje.
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin (Lampung) mengatakan, meski belum ada
payung hukum khusus, Undang-Undang APBN dapat menjadi pintu masuk anggaran dana
kelurahan.
--- SADAR@...wrote:
Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan
Reporter:
Tempo.co
Editor:
Rina Widiastuti
Selasa, 23 Oktober 2018 09:49 WIB
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tak satu suara
dalam menanggapi rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Fraksi partai oposisi menolak
rencana itu. Sebaliknya, partai pemerintah mendukung.
Baca: Jokowi Ingin Ada Dana Kelurahan, Ini Bedanya dengan Dana Desa
Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan payung hukum berupa
peraturan pemerintah harus lebih dulu dibuat sebelum mengucurkan dana. Ia
mengatakan dasar hukum diperlukan bukan hanya untuk mekanisme penyaluran, tapi
juga untuk pengawasan penggunaannya. “Jangan karena mengejar keuntungan politik
sesaat, aturan ditabrak,” kata dia, Senin, 22 Oktober 2018.
Anggota Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay (Sumatera Utara), mengatakan
aspirasi dana kelurahan sudah muncul dalam pembahasan Undang-Undang Desa pada
2014. Saat itu, kata dia, pemerintah tak mengakomodasi usul ini. Ia mengatakan
persetujuan tiba-tiba oleh Jokowi tak dapat dipisahkan dengan agenda pemilihan
presiden. “Fraksi PAN setuju dana kelurahan, tapi tak setuju kalau caranya
begini,” kata dia.
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mempertanyakan rencana tersebut.
Menurut dia, segala sesuatu yang melibatkan uang rakyat harus dilakukan dengan
perencanaan yang matang. “Jangan digelontorkan begitu saja,” katanya. Hal
senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi. Ia menyatakan
mekanisme dana harus transparan. “Ini agar tak dicurigai demi kepentingan
politik,” katanya.
Baca: Gerindra Tolak Alokasi Dana Kelurahan karena Tak Ada Dasar Hukum
Polemik dana kelurahan mencuat sejak pekan lalu. Dalam rapat kerja di Banggar,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada perubahan komposisi dana
desa. Usul dana desa tahun depan sebesar Rp 73 triliun akan dicuil sebagian
untuk dibagi ke kelurahan. Pernyataan Sri Mulyani itu lalu diperkuat oleh
pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dana kelurahan diperlukan untuk
mengimbangi desa yang mendapat miliaran rupiah setiap tahun dari pemerintah
pusat.
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin (Lampung) mengatakan, meski belum ada
payung hukum khusus, Undang-Undang APBN dapat menjadi pintu masuk anggaran dana
kelurahan. “Ini usul pemerintah dan kami rasa perlu diakomodasi dalam APBN
kita,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
ADVERTISEMENT
Anggota Badan Anggaran dari PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman (Sumatera Barat),
mengatakan fraksinya akan memperjuangkan dana kelurahan. Ia menyatakan landasan
hukum APBN cukup untuk mengakomodasi dana kelurahan. “Ini demi pemberantasan
kemiskinan di kelurahan dan kota,” katanya.
Baca: Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Tak Berkaitan dengan Tahun Politik
Wakil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Bima Arya Sugiarto,
mengatakan organisasinya memperjuangkan agar dana kelurahan disetujui. Masalah
perkotaan, seperti kemiskinan dan pengangguran, kata dia, juga perlu
diperhatikan pemerintah pusat. “Kebijakan ini sudah kami tunggu,” kata dia.
ARKHELAUS WISNU | BUDIARTI UTAMI PUTRI | INDRI MAULIDAR
