http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1517-infrastruktur-yang-menyatu
/*Infrastruktur yang Menyatu*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu, 27 Okt 2018, 05:05 WIB Editorial
MI <http://mediaindonesia.com/editorials>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1517-infrastruktur-yang-menyatu>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1517-infrastruktur-yang-menyatu>
PEMBANGUNAN infrastruktur sebuah negara sangat berhubungan erat dengan
pertumbuhan ekonomi negara itu. Bila infrastrukturnya baik, negara itu
akan memiliki daya tarik yang baik untuk investasi.
Sebaliknya, bila kondisi infrastruktur suatu negara buruk, daya tarik
negara tersebut bagi investasi pun menjadi tidak menarik. Bila kondisi
negara itu tidak menarik bagi investasi, dapat dipastikan ekonomi di
wilayah tersebut juga tidak dapat bertumbuh dengan baik.
Konsekuensi dari perekonomian yang tidak tumbuh dengan baik ialah
sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan berbagai proyek
infrastruktur bukanlah upaya untuk gagah-gagahan sejalan dengan semangat
tersebut.
Saat meresmikan Bandara Maratua dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung
(APT) Pranoto yang dipusatkan di Bandara APT Pranoto, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, Kamis (27/10), Jokowi menyatakan pembangunan yang
dikerjakan pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan untuk
gagah-gagahan, juga bukan demi keren-kerenan.
Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur tersebut meningkatkan
mobilitas orang dan barang ke seluruh penjuru Tanah Air.
"Bayangkan 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, bagaimana
mempersatukannya kalau tidak ada konektivitas? Pelabuhan, bandara, dan
jalan menyatukan Indonesia ini," tegas Presiden. Pernyataan Presiden
tersebut jelas benar adanya dan disampaikan pada saat yang tepat.
Kita mencatat bahwa belakangan ini banyak yang nyinyir kepada pemerintah
dengan melontarkan berbagai kritik terkait dengan pembangunan
infrastruktur di hampir seluruh wilayah Tanah Air. Pada umumnya, kritik
tersebut disampaikan untuk men-downgrade upaya pemerintah sebagai
sesuatu yang tidak urgen dan sekadar upaya untuk pencitraan.
Kita tentu menolak keras pendapat dan kritik semacam itu. Adalah fakta
bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air masih jauh dari merata. Di
lain sisi, selama 70 tahun lebih negeri ini merdeka, ketersediaan
infrastruktur pun relatif lebih terpusat di Pulau Jawa.
Orientasi pembangunan infrastruktur yang Jawa-sentris itu jelas
menciptakan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Kesenjangan antara
Jawa dan luar Jawa itu, jika dibiarkan, selain akan menghambat
pertumbuhan ekonomi, dapat memicu perasaan ketidakadilan di antara
sesama anak bangsa.
Visi Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur hingga ke
seluruh wilayah Tanah Air, bukan hanya di Jawa, jelas akan mengurangi
kesenjangan dan mencegah munculnya sentimen ketidakadilan tersebut.
Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh
wilayah Nusantara, konektivitas dan/atau keterhubungan antarwilayah
menjadi lebih meningkat. Keterhubungan dan konektivitas antarwilayah itu
pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga
meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.
Karena itu, sekali lagi, membangun infrastruktur tidak lagi sekadar
perlu, tetapi telah menjadi urgensi. Pemerintahan Joko Widodo tidak
perlu ragu untuk meneruskan dan mewujudkan visi pembangunan
infrastruktur yang belum pernah dicapai dalam sejarah.
Pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai apakah pembangunan
infrastruktur itu merupakan proyek gagah-gagahan atau kerja, kerja, dan
kerja nyata bagi Indonesia.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1517-infrastruktur-yang-menyatu>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1517-infrastruktur-yang-menyatu>
