Rabu, 21 Nov 2018 16:23 WIB Jokowi Minta Sri Mulyani Banyak-banyak 'Obral' Insentif Pajak Hendra Kusuma - detikFinance Jakarta - Guna mendorong pertumbuhan ekonomidan menjamin kebijakan investasi serta pemberian insentif pajak berjalan efektif,Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri kabinet kerja untukmelakukan evaluasi.Evaluasi yang dimaksud Jokowi adalah dengan mempermudah para investor untukmendapatkan insentif perpajakan di tanah air. "Seperti yang tadi dipresentasikan oleh Bapak Menko Perekonomian, konsepuntuk bagaimana meningkatkan investasi dalam rangka mendorong perekonomianIndonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Bogor,Rabu (21/11/2018).Sri Mulyani mengatakan, KementerianKeuangan sendiri telah menerbitkan aturan pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance yangtertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018.
Evaluasi yang dimaksud itu, kata Sri Mulyani adalah memperluas bidang usahayang bisa merasakan fasilitas libur bayar pajak (tax holiday) maupun tax allowance."Akan diperluas dari sisisektornya dan KBLI-nya, kelompok bidang usaha yang akan mendapatkan tax holiday. Kita jugamenggunakan tax allowance,kita juga memberikan insentif untuk dunia usaha, usaha kecil menengah dan jugapembebasan PPN serta insentif perpajakan di sektor pertambangan serta bea masukyang ditanggung oleh pemerintah," jelas dia. Kemudian, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga akan memberikan insentif pajakberdasarkan kawasan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, dantempat penimbunan barang. "Nah berbagai insentif ini sekarang diminta oleh Bapak Presiden untukdievaluasi secara sangat ketat dari sisi efektivitasnya," tambah dia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan evaluasi yang dimintaseperti menyederhanakan proses sehingga laju investasi di dalam negeri tumbuhtinggi. "Kita akan terus diminta oleh bapak presiden untuk menyederhanakanprosesnya dan juga mengevaluasi dari sisi kebutuhan efektivitas dari tax holiday ini untukbetul-betul meningkatkan investasi," ungkap dia.(hek/fdl)
