http://www.balipost.com/news/2018/11/22/61905/Untuk-Pengembangan-Budaya-dan-Pelestarian...html
Untuk Pengembangan Budaya dan
Pelestarian Lingkungan, DPRD Bali Nilai
Kontribusi 10 Dollar Wajar
Kamis, 22 November 2018 | 09:34:29
Berbagi di Facebook
<https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2018%2F11%2F22%2F61905%2FUntuk-Pengembangan-Budaya-dan-Pelestarian...html>
Tweet di Twitter
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Untuk+Pengembangan+Budaya+dan+Pelestarian+Lingkungan%2C+DPRD+Bali+Nilai+Kontribusi+10+Dollar+Wajar&url=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2018%2F11%2F22%2F61905%2FUntuk-Pengembangan-Budaya-dan-Pelestarian...html&via=balipostcom>
*
*
Wisatawan berjemur di Pantai Batubolong, Badung. (BP/wan)
DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali mendukung upaya gubernur untuk
melakukan pungutan semacam kontribusi pengembangan budaya dan
pelestarian lingkungan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali.
Kontribusi ini dinilai sangat mendasar dan secara logika sangat
memungkinkan.
Dukungan tersebut merupakan satu dari 12 poin rekomendasi dewan lewat
Pansus Ranperda APBD 2019. “Tinggal sekarang bagaimana menyiapkan
regulasinya, tentunya setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan
dari pemerintah pusat,” ujar Ketua Pansus Ranperda APBD 2019, I Kadek
Diana dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Rabu (21/11).
Diana mengilustrasikan, wisatawan yang menginap ataupun makan di
restoran saja dikenakan pajak masing-masing 10 persen. Ketika mereka
hendak menikmati alam, seni, dan budaya, tentu wajar dikenai kontribusi
pengembangan budaya dan pelestarian lingkungan. “Upaya tersebut
merupakan hal wajar untuk pengembangan budaya dan pelestarian lingkungan
alam di Bali,” jelas Ketua Fraksi PDIP di DPRD Bali ini.
Terlepas dari adanya kontribusi, lanjut Diana, ekonomi wisata merupakan
prospek ekonomi kekinian yang mesti digarap dengan baik. Pemprov Bali
bersama stakeholder lain perlu terus melakukan upaya perbaikan
infrastruktur dasar menuju destinasi wisata.
Selain itu, menambah fasilitas, meningkatkan aksesibilitas serta
memperbanyak dan memperkaya atraksi guna menarik kunjungan wisatawan.
“Perlindungan, pelestarian, atau menjaga Bali perlu dilakukan, bukan
hanya sebagai tempat transit semata bagi para wisatawan asing. Tetapi
ada juga nilai tambah berupa sejarah dan budaya yang dikembangkan oleh
pemerintah,” imbuhnya.
Menurut Diana, pariwisata Bali jangan hanya dijual untuk kepentingan
bisnis semata. Tapi Bali harus punya nilai di mata dunia dengan menjual
kualitas, bukan kuantitas berdasarkan nilai uang.
Baca juga: Hujan Sedang Hingga Ringan Masih Terjadi 3 Hari ke Depan
<http://www.balipost.com/news/2018/06/20/48218/Hujan-Sedang-Hingga-Ringan-Masih...html>
Kepercayaan wisatawan mesti dikembalikan, bahkan ditingkatkan agar
perekonomian Bali bergeliat lagi setelah sempat turun signifikan dengan
adanya erupsi gunung agung.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A.A. Gede
Yuniartha Putra mengatakan, sudah ada contoh terkait mekanisme menarik
kontribusi dari wisatawan. Yakni, dari tiket pesawat yang sudah termasuk
kontribusi 10 dolar untuk Bali. Jadi bukan ditarik di bandara.
Namun, mekanisme lebih lanjut mengenai hal itu masih harus dibicarakan
dengan pihak airlines. “Dulu kan mau narik di bandara, tapi ada visa on
arrival. Tidak boleh wisatawan itu terhambat dua kali, harus sekali.
Kalau itu dijadikan satu, pemisahannya yang agak susah,” ujarnya.
Terpenting sekarang, lanjut Yuniartha, harus ada cantolan hukum sebelum
kontribusi itu diberlakukan. Pihaknya sangat berharap pemerintah pusat
memberikan restu. Kalaupun ditolak, harus ada solusi yang diberikan
karena kemampuan finansial Bali terbatas.
Sebagai contoh untuk membangun infrastruktur, Bali masih sangat
bergantung dari pemerintah pusat. Kalau kebutuhan finansial Bali
terpenuhi lewat kontribusi dari wisatawan, tentu provinsi ini dapat
segera memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang
pariwisata. “Seandainya kunjungan wisatawan turun karena ada kontribusi
ini, turun dalam artian berkualitas saya kira tidak masalah karena Bali
ini sudah harus menuju quality tourism,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
