https://metro.tempo.co/read/1150231/disebut-anak-dn-aidit-muannas-selalu-pki-kalau-dukung-jokowi/full&view=ok
Disebut Anak DN Aidit, Muannas: Selalu PKI Kalau Dukung Jokowi
Reporter:
Adam Prireza
Editor:
Zacharias Wuragil
Selasa, 27 November 2018 20:13 WIB
Saksi pelapor dalam sidang ujaran kebencian di media sosial Jon Riah
Ukur atau Jonru Ginting, Muannas Alaidid, dihadirkan untuk memberikan
kesaksian dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 25
Januari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
<https://statik.tempo.co/data/2018/01/25/id_679385/679385_720.jpg>
Saksi pelapor dalam sidang ujaran kebencian di media sosial Jon Riah
Ukur atau Jonru Ginting, Muannas Alaidid, dihadirkan untuk memberikan
kesaksian dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 25
Januari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid
menduga kabar bohong alias hoax dirinya putra tokoh Partai Komunis
Indonesia (PKI <https://www.tempo.co/tag/pki>) DN Aidit adalah serangan
terhadap proses pencalonannya sebagai anggota legislatif (caleg). "Kalau
dianggap black campaign ya bisa saja," ujar Muannas saat dihubungi,
Selasa 27 November 2018.
Baca berita sebelumnya:
Disebut Anak DN
<https://metro.tempo.co/read/1150057/disebut-anak-dn-aidit-pki-muannas-laporkan-40-akun-medsos/full&view=ok>Aidit
<https://metro.tempo.co/read/1150057/disebut-anak-dn-aidit-pki-muannas-laporkan-40-akun-medsos/full&view=ok>Tokoh
PKI,
<https://metro.tempo.co/read/1150057/disebut-anak-dn-aidit-pki-muannas-laporkan-40-akun-medsos/full&view=ok>Muannas Laporkan
40 Akun Medsos
<https://metro.tempo.co/read/1150057/disebut-anak-dn-aidit-pki-muannas-laporkan-40-akun-medsos/full&view=ok>
Meski begitu, Muannas menyerahkan penyelidikan terhadap motif sebenarnya
dari diembuskannya hoax tersebut kepada kepolisian. Selebihnya dia
menganggap serangan tersebut merupakan isu lama yang kembali diangkat
oleh pihak-pihak tertentu. "Kalau berbeda pandangan politik atau
mendukung Jokowi, narasi yang di angkat memang selalu PKI," kata dia.
Muannas menjadi calon legislatif DPR RI dari PSI di daerah pemilihan
Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Dia datang ke Polda Metro Jaya dan melaporkan setidaknya 40 akun media
sosial dan nomor telepon yang menyebutnya sebagai putra tokoh PKI pada
Senin, 26 November 2018.
Baca juga:
Difitnah Keturunan PKI, Muannas Akan Kembali Laporkan Jonru Ginting
<https://metro.tempo.co/read/909224/difitnah-keturunan-pki-muannas-akan-kembali-laporkan-jonru>
"Dalam pesan yang beredar tertulis 'Hati-hati dengan orang ini. Ini
bukan habib, ini anak tokoh PKI DN Aidit'," kata Muannas.
Laporan Muannas tertuang dalam surat bernomor LP/6469/XI/2018/PMJ/Dit.
Reskrimsus. Akun media sosial yang ia laporkan di antaranya atas nama
Ali Ridho, H Hero, Redi Sundara Al Fateeh, Meysa Ade, Muhamad Heri
Rohman, Ummah Rasya Shofiyulloh, Sayid Idrus, R Dy So, Nora Budiami,
Syahrizal Batubara, dan Roby Yulian.
Pengacara Muannas Alaidid menunjukkan bukti kasus penyebaran berita
bohong Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya, Senin, 8 Oktober 2018.
Tempo/Adam Prireza
Akun facebook lainnya atas nama Nadin Julya, Bagus Kuncoro, Jamil
Musthofa, Donal Di, Hardi Marah Sutan, Reza Zhalu Binter, Ken Zie, Bayu
Widiyanto, Mare Wa, Suhar Yanto, Rusydi, Achmad Fadhilah, Yudhie Kesuma,
Bang Ocit, Azkiyah Ramadhani, Odhe Tahir Lawa, Indra Cahyanto, Nurmawi
Hamdan, dan Eka Almaut.
Baca juga:
Muannas Alaidid: Buni Yani Pantas Dipidana Lebih dari 2 Tahun
<https://nasional.tempo.co/read/1033451/muannas-alaidid-buni-yani-pantas-dipidana-lebih-dari-dua-tahun>
Muannas juga melaporkan akun Instagram Neng.Mojang, akun Twitter
@TarunaGema, @HideawayPlace, @machbeach, dan @KangMaman204. Untuk grup
Whatsapp, Muannas melaporkan lima nomor ponsel.
Seluruh terlapor diancamnya dengan jeratan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal
45 ayat 3 dan atau Pasal Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU No.19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE
<https://nasional.tempo.co/read/1145490/penghapusan-pasal-karet-uu-ite-ini-hasil-polling-pembaca-tempo/full&view=ok>)
dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana.
