https://tirto.id/ada-kader-pks-plus-tenaga-ahli-dpr-di-balik-media-siluman-papua-da5D
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Ada Kader PKS plus Tenaga Ahli DPR
di Balik Media Siluman Papua
Ilustrasi Media Siluman Papua. tirto.id/Gerry
Media Siluman di Papua:...
<https://tirto.id/media-siluman-di-papua-propaganda-hoaks-hingga-narasumber-fiktif-da5B>
Ada Kader PKS plus Tenaga Ahli DPR...
<https://tirto.id/ada-kader-pks-plus-tenaga-ahli-dpr-di-balik-media-siluman-papua-da5D>
Saat Media Siluman Menulis...
<https://tirto.id/saat-media-siluman-menulis-peringatan-1-desember-papua-da8g>
Ilustrasi Media Siluman Papua. tirto.id/Gerry
Oleh: Wan Ulfa Nur Zuhra - 6 Desember 2018
Dibaca Normal 4 menit
/Arya Sandhiyudha, caleg DPR dari PKS dapil Bali, mengelola enam media
‘siluman’ berbahasa Inggris tentang Papua./
tirto.id <https://tirto.id/> - Tahun 2011, tulisan Benny Wenda berjudul
/Everyone profits from West Papua, except for Papuans /terbit di /The
Guardian
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/12/west-papua-striking-miners-indonesia>.
/Benny adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
yang eksil ke Inggris sejak 2002.
Tulisannya memaparkan betapa rakyat Papua tak menikmati hasil kekayaan
bumi dari tanah sendiri. Ia menuding beberapa raksasa tambang seperti
Freeport, Rio Tinto, British Petroleum, dan pemerintah Indonesia-lah
yang menikmati hasil kekayaan di Tanah Papua, bukan orang-orang Papua.
“Di saat mereka mendapat untung dari hasil bumi kami; kami, orang-orang
Papua, selama hampir 50 tahun menjadi korban penindasan, kesengsaraan,
dan kemiskinan,” tulis Benny dalam kolom itu.
Ia memasukkan pengalaman pribadi keluarganya saat menjadi korban
penindasan, “Saat aku kecil, kampungku dibom oleh tentara Indonesia dan
orang-orang di kampungku terpaksa hidup di hutan bertahun-tahun dan
dalam ketakutan. Aku menyaksikan tentara Indonesia memperkosa dan
membunuh keluargaku."
Desember 2017, sebuah situs bernama /Freewestpapua.co/ merilis satu
tulisan berjudul /Where All the Profit from West Papua Resources Goes/
<https://freewestpapua.co/profit-west-papua-resources-goes/>. Gagasan
utama tulisan itu membantah apa yang pernah ditulis Benny tujuh tahun lalu.
Meski selisih enam tahun dari opini Benny di /The Guardian/, tulisan
yang terhitung baru itu dibuka dengan kalimat, “Benny Wenda, juru bicara
ULMWP lagi-lagi menyebarkan berita provokatif.”
Artikel dalam Bahasa Inggris itu dilanjutkan beberapa data tentang angka
kemiskinan di Papua yang disebutkan menurun. Si penulis mengutip data
dari riset yang ditulis oleh Budy P. Resosudarmo, Julius A. Mollet, Umbu
R. Raya dan Hans Kaiwai berjudul /Development in Papua After Special
Autonomy/
<https://www.researchgate.net/publication/290942594_Development_in_Papua_after_special_autonomy>//dari
Australia National University. Riset itu terbit Januari 2014.
Artikel itu hanya memuat persentase penduduk miskin di Papua yang
menurun dalam rentang 2008-2015. Namun, si penulis alpa membandingkan
tingkat kemiskinan di Papua dan provinsi lain di Indonesia.
Penulis juga tidak mencantumkan angka rasio Gini yang naik dari 0,37
pada 2007 menjadi 0,42 pada 2012. Angka rasio Gini tertulis jelas dalam
riset para peneliti dari Australia National University tersebut. Rasio
Gini bisa dilihat juga di Badan Pusat Statistik
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2018.html>.
Meningkatnya rasio Gini menunjukkan ketimpangan semakin lebar di Papua.
/Freewestpapua.co/ adalah satu dari enam media "siluman" berbahasa
Inggris tentang Papua. Lima media siluman lain: /Westpapuaupdate/./com/,
/Westpapuaterrace.com, Onwestpapua.com, Freewestpapua.co,
Freewestpapua.co.nz, /dan/Westpapuaarchive.com. /
Jangankan susunan redaksi, alamat ataupun kontak yang bisa dihubungi tak
jelas tertulis di situsnya. Pembaca tak bisa mengetahui siapa yang
bekerja di balik media-media ini. Tak memenuhi standar dan etika dasar
jurnalisme. Jika apa yang ditulis keliru, pembaca tak bisa menggunakan
hak jawab dan tak tahu harus protes ke mana.
Keenam situs itu tampak seperti media /online/; isi tulisannya dibuat
seperti berita dan análisis, memiliki rubrikasi tertentu tapi sama
sekali tak memenuhi pedoman media siber
<https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> yang diatur oleh Dewan Pers.
Meski begitu, /Freewestpapua.co/, misalnya, mengklaim sebagai media
dengan tulisan “Free West Papua is the real media from West Papua” tepat
di /banner-/nya.
Nama /Freewestpapua.co/ mirip dengan situs Freewestpapua.org/—/situs
resmi gerakan Papua Merdeka yang dipimpin Benny Wenda. [Situs web Wnda
tak bisa diakses dari Indonesia sebab diblokir oleh pemerintah Indonesia.]
Di akhir tulisan yang membantah argumen Benny Wenda, ada keterangan nama
penulis, “Syani, Z (Researcher MaCDIS)”. Dari penelusuran /Tirto/, Syani
adalah alumnus Universitas Budi Luhur jurusan Hubungan Internasional;
nama lengkapnya Syani Zuraida, salah satu penulis tetap di enam situs itu.
Berdasarkan data terbuka
<https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/detail/RTU1NzI3RTktRjRBMC00NzA3LUI1MzQtODVGRTQ4NzVDRTJE/0>
dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Syani baru saja lulus pada
Maret 2018.
Tetapi Syani hanya penulis. Otak di balik keenam situs ini adalah bekas
dosennya, Arya Sandhiyudha.
Baca juga:
* Media Siluman di Papua: Propaganda, Hoaks, hingga Narasumber Fiktif
<https://tirto.id/media-siluman-di-papua-propaganda-hoaks-hingga-narasumber-fiktif-da5B>
Caleg PKS, 'Pakar Politik Internasional'
Arya kini tercatat sebagai tenaga ahli Komisi I DPR. Ia juga mencalonkan
diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk
daerah pemilihan Bali.
Wajah Arya sering muncul di TV sebagai pakar hubungan internasional atau
pakar politik internasional. Komentarnya kerap dikutip oleh media-media
/online/.
Arya punya website pribadi <http://www.aryasandhiyudha.com> yang memuat
segala prestasi dan apa yang telah ia lakukan. Lewat website itu, ia
menyebut diri sebagai warga Indonesia pertama penerima Doktor Bidang
Ilmu Politik dan Hub Internasional dari kampus Turki.
Situs pribadinya menyebutkan Arya meraih PhD dari Istanbul University
pada 2016. Kepada reporter /Tirto, /ia pun berkata demikian.
Namun, profil LinkedIn dan Instagramnya
<https://www.instagram.com/p/BDs_YAjlAnC/> menyebut Arya meraih gelar
Doktor dari Fatih University—kampus di Turki yang sudah tutup pada Juli
2016.
Dalam pusat data <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp>
tesis dan disertasi di Turki, nama Arya tidak ada, disertasinya pun
tidak tersedia.
"Aku lulus spesial, enggak pakai disertasi. 3,5 tahun. WNI pertama yang
lulus Doktor bidang HI dari Kampus Turki," katanya saat saya konfirmasi
ke Arya lewat pesan singkat.
Tidak begitu sulit bikin janji temu dengan Arya, meski saat saya
megontaknya dia ada di Bali. Saat saya bilang saya ingin wawancara
tentang riset-riset MaCDIS soal Papua, Arya merespons dengan cepat.
“Saya bisa ke Jakarta kapan saja, besok juga bisa,” katanya.
Sebelum bertemu, ia mengirim draf buku 146 halaman berjudul /Papua:
Revealing the Unrevealed. /Isinya argumentasi-argumentasi yang menegasi
gagasan Papua merdeka.
Arya berniat menerbitkan buku itu tapi masih urung karena menurutnya
terlalu sensitif untuk posisinya yang sekarang masih /nyaleg. /
Infografik HL Indepth Media Siluman Papua
Mengklaim Pakai Uang Pribadi
Arya mengaku dialah pengelola enam media siluman yang ia sebut sebagai
“situs kontra-propaganda separatisme Papua demi menjaga keutuhan NKRI”.
Kata MaCDIS yang sering muncul pada /byline/ tulisan di enam situs itu,
terang Arya, adalah singkatan dari Madani Center for Development and
International Studies, lembaga independen yang didirikannya. MaCDIS tak
punya situs resmi; keterangan MaCDIS di enam media siluman itu pun tanpa
penjelasan apa-apa.
“Seluruh programnya /non-sponsor/, jadi enggak ada kemungkinan untuk
ditunggangi,” kata Arya.
Ia bilang ia tak mau diintervensi, termasuk oleh pemerintah. Arya
mengklaim seluruh biaya yang dikeluarkan berasal dari kantong pribadinya.
Ia juga mengklaim langkah itu diambilnya agar ada diferensiasi. “Karena
enggak semua orang [memandang] positif kalau [melihat proyek itu]
didanai pemerintah,” katanya.
Dari keterangan Arya, MaCDIS beranggotakan 20 orang, lima orang di
bagian IT dan sisanya peneliti. Rata-rata latar belakang pendidikan
anggotanya hubungan internasional dan punya pekerjaan lain di luar MaCDIS.
Arya menolak memaparkan total uang yang harus ia keluarkan untuk
menghidupi MaCDIS dan media-media berbahasa Inggris yang dikelolanya.
“Pokoknya, pembayaran ke tim itu bukan per bulan, tapi /by output/,
tergantung berapa tulisan yang mereka kirim. Data-data untuk tulisan itu
bisa diambil dari mana aja. Dan berita juga enggak panjang-panjang
/banget/. Sehari kita menargetkan produksi delapan artikel,” jelas Arya.
Tim yang mengelola enam media siluman tersebut tak berkantor; seluruh
komunikasi dilakukan via grup WhatsApp.
Arya sempat menunjukkan isi grup itu sekilas. Ia dibuat sejak 6 November
2017, sehari sebelum dua situs pertama dari enam situs dibuat.
Berdasarkan data Whois, /Westpapuaupdate.com/ dan /onwestpapua.com/
dibuat pada 7 November 2017. Empat situs lain dibuat masih di bulan
November pada tahun yang sama.
Beberapa keterangan dan klaim Arya ini tak melulu benar, terutama soal
biaya dan sumber dana.
Setelah mewawancarai Arya, reporter /Tirto/ menghubungi Syani Zuraida,
salah satu penulis dan mantan mahasiswanya.
Syani bilang ia dibayar Rp5 juta per bulan, bukan per artikel. Dalam
sehari, ia harus setor dua artikel, Sabtu-Minggu pun dia tetap kirim
tulisan. Artikel untuk situs-situs berbahasa Inggris itu ditulisnya
langsung dalam Bahasa Inggris, jadi tidak pakai jasa penerjemah lagi.
Untuk menulis artikel-artikel itu, Syani tidak liputan ke lapangan; ia
mengutip sumber sana-sini dari hasil riset orang lain. Artikel yang
ditulis pun tidak panjang; kebanyakan 300 kata atau tiga sampai empat
paragraf.
Menurut keterangan Syani, ada sekitar 6 sampai 10 penulis yang bekerja
untuk Arya. Semuanya mahasiswa dan alumnus Universitas Budi Luhur.
Jika satu orang dibayar sekitar Rp5 juta per bulan, setidaknya Arya
butuh Rp50 juta per bulan untuk menggaji 10 orang; ini belum termasuk
tim IT yang kata Arya berjumlah 5 orang. Dalam setahun, berarti ia butuh
uang setidaknya Rp600 juta untuk memastikan enam situs itu berjalan.
Fakta itu membuat keterangan Arya tentang “menggunakan uang pribadi”
menjadi janggal.
Gaji seorang tenaga ahli DPR berada di kisaran Rp5-10 juta, tergantung
tingkat pendidikan. Barikatul Hikmah, eks tenaga ahli Badan Kerja Sama
Antar Parlemen (BKSAP) DPR, menyebutkan gajinya saat terakhir bekerja di
sana tahun 2017 pada angka Rp9 juta-an. Saat itu, pendidikan terakhirnya S2.
Barika menjelaskan, gaji tenaga ahli di DPR berbeda-beda tergantung
tingkat pendidikan. Gaji Arya bisa jadi lebih besar dari Barika sebab,
menurut situs resmi DPR, pendidikan terakhir Arya adalah S3.
Meski begitu, angkanya tentu mustahil mencapai jumlah uang yang harus
"dibakarnya" tiap bulan untuk mengelola enam website soal Papua.
Terlebih Arya sudah berkeluarga dan memiliki tiga anak.
Kami menggunakan terma "dibakar" karena enam situs itu bukanlah bisnis
media yang bisa menghasilkan dan memberikan pendapatan bagi Arya dan
timnya. Arya pun mengakui ini . Enam situs itu dibuatnya hanya untuk
"memperbaiki citra Pemerintah Indonesia di mata Dunia Internasional"
terkait isu Papua.
“Jadi kalau mereka [orang-orang di luar Indonesia] /search /West Papua,
yang muncul bukan situs-situs mereka [OPM],” katanya.
Itu juga alasan mengapa Arya mendompleng nama-nama situs milik
kelompok-kelompok pro Papua Merdeka.
Saat ditanyai kembali tentang apa yang dikatakan Syani, Arya tidak
membantah, meskipun keterangan Syani itu jelas bertentangan dari
pernyataan Arya sebelumnya.
Tetapi ia bersikeras bahwa semua uang itu benar uang pribadinya, tanpa
ada bantuan donatur lain.
"Biasa aja itu bagi saya," katanya sembari menimpali bahwa uang yang
dikeluarkannya per bulan untuk /nyaleg /lebih banyak dari itu.
Baca juga artikel terkait BERITA HOAX
<https://tirto.id/q/berita-hoax-fk9?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Wan Ulfa Nur Zuhra
<https://tirto.id/author/wanulfa?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Wan Ulfa Nur Zuhra
Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra
Editor: Fahri Salam
