*Bisa jadi seperti dikatakan pepatah : ”Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, jadi korupsi subur bin menrambat sepanjang masa.*
http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hanya_21_9__pejabat_ptn_laporkan_harta__kekayaan Hanya 21,9% Pejabat PTN Laporkan Harta Kekayaan Selasa , 11 Desember 2018 | 16:01 [image: Hanya 21,9% Pejabat PTN Laporkan Harta Kekayaan] Sumber Foto Mentari online Menristek M Natsir POPULER Saut: Sabar Ya, Kasus Century Tetap Diproses <http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hukumdanpolitik/read/5190/%22> Supangkat Sebut Permen ESDM Jadi Dasar Penunjukan PT BNR <http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hukumdanpolitik/read/5189/%22> Hendropriyono: KKB di Papua Harus Dimusnahkan! <http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hukumdanpolitik/read/5180/%22> Wiranto: Tak Ada Lagi Ruang Diskusi dengan KKB Papua <http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hukumdanpolitik/read/5182/%22> KPK: Jaga Anak-Anak Agar Tak "Nyogok" Buat e-KTP <http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/5186/hukumdanpolitik/read/5181/%22> JAKARTA--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan pelaporan harta kekayaan oleh pejabat di perguruan tinggi Negeri masih sangat rendah. "Untuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang sudah melaksanakan pelaporan masih sangat rendah, yakni 21,9 persen," ujar Nasir dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang komitmen implementasi antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Jakarta, Selasa. Dia menyatakan, seharusnya para pejabat melaporkan harta kekayaannya melalui pengisian LHKPN. Karena itu, dia telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pembimbingan dalam pembuatan LHKPN. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mencegah terjadinya korupsi. Saat ini semua pelaporan maupun perizinan dilakukan dalam jaringan atau online. Hal ini untuk menghindari tatap muka. Bahkan jika tahun-tahun sebelumnya, pengurusan guru besar membutuhkan waktu hingga satu hingga dua tahun, namun kini hanya satu bulan. Untuk pencegahan korupsi, pihaknya juga telah memasukkan materi mengenai pencegahan korupsi melalui kuliah umum. Materi tersebut akan dimasukkan dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) yang di dalamnya ada wawasan kebangsaan dan bela negara. "Yang terpenting bagaimana terciptanya tata kelola yang baik, transparan dan bertanggung jawab," kata dia. Saat ini jumlah mahasiswa seluruh Indonesia sebanyak 7 juta jiwa dan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 1,8 juta. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan Pihaknya menyelenggarakan pendidikan antikorupsi tidak hanya di semua jenjang. KPK telah memberikan pelatihan pada guru dan murid terkait pencegahan korupsi. "Ke depan, kami akan mencari cara-cara yang kreatif seperti mendongeng untuk materi pencegahan korupsi ini pada anak-anak," kata Pahala.
