http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5211/pemerintah_jangan_salah_langkah_di_batam
Pemerintah Jangan Salah Langkah di Batam Kamis , 13 Desember 2018 | 01:19 [image: Pemerintah Jangan Salah Langkah di Batam] Sumber Foto Istimewa Ilustrasi POPULER Ironis, Korupsi Justru Meningkat <http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5211/opinidaneditorial/read/5199/%22> Pemerintah Jangan Salah Langkah di Batam <http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5211/opinidaneditorial/read/5211/%22> Pemerintah tampaknya segera mengakhiri dualisme kepemimpinan di Batam karena dipandang mengambat laju investasi dan pengembangan wilayah khusus tersebut. Namun pemerintah perlu mempertimbangkannya secara matang sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru yang justru bisa berdampak negative. Menko Perekonomian Darmin Nasution selepas rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Rabu (12/12), menyatakan bahwa pemerintah bermaksud membubarkan Badan Pengelola (BP) Batam. Keputusan tersebut diambil agar tidak ada dualisme kepemimpinan, sehingga nantinya tinggal Kantor Walikota Batam yang berkuasa memutuskan masa depan pengembangan wilayah itu. Namun Darmin kemudian meralat keterangannya, bahwa BP Batam tetap ada namun kewenangannya akan dirangkap oleh Walikota Batam. "Tidak bubarlah. Aneh kalau ada yang membayangkan BP Batam bubar. Berarti tidak ada lagi FTZ (free trade zone). Siapa yang menjalankan itu? Ya BP Batam," tegas dia. Bagaimana proses yang akan dtitempuh pemerintah untuk menyatukan dua lembaga, yang masing-masing diatur oleh UU yang berbeda. Pemerintah tampaknya tidak bisa langsung menyatukan kewenangan dua lembaga dalam satu tangan, kecuali bila Presiden Jokowi memaksakannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). BP Batam yang lebih dikenal sebagai Otortan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dengan mengemban kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Dasar hukumnya adalah UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sedangkan Pemkot Batam berpegang pada UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. Beberapa tahun terakhir pemerintah bermaksud mengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun prosesnya tidak berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering dikeluhkan adalah adanya dualisme kepemimpinan yang implikasinya ternyata cukup luas. Banyak pengusaha merasa tidak nyaman sehingga beberapa perusahaan pindah dari kawasan itu. Dikabarkan bahwa kawasan industri Batamindi yang semula dihuni sekitar 60 perusahaan, saat ini tinggal sekitar 40. Hal serupa terjadi di kawasan industri Kabil. Dualisme kepemimpinan tersebut yang juga menyuburkan praktek spekulasi lahan sehingga makin lama peruntukannya berubah dari tujuan semula. Ketidakseimbangan alokasi lahan bisa dilihat dari peruntukan bagi pengembangan pemukiman jauh lebih besar (28,3%) dibandingkan dengan kawasan industry yang hanya sekitar 16,6%. Rumitnya masalah di Batam mengharuskan pemerintah pusat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Penyerahan kewenangan BP Batam kepada Walikota belum tentu merupakan keputusan yang bijaksana. Jangan-jangan justru menjadi bom waktu. Alasannya, Walikota dalam sistem pemerintahan kita adalah tokoh yang diusung partai politik dan dipilih melalui Pilkada. Ia akan terikat pada kepentingan parpol pengusung dan janji-janji poltik waktu kampanye, yang belum tentu searah dengan kepentingan pemerintah pusat. Walikota bukan pejabat professional seperti Kepala BP Batam yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Implikasinya akan luas karena sang Walikota akan ditagih untuk memenuhi janji politik dan kepentingan partai. Apalagi dalam praktek selama ini, biaya politik yang sangat tinggi menyebabkan banyak Bupati/Walikota terjerat kasus korupsi dan penerimaan gratifikasi secara illegal. Betapa rawannya posisi Walikota bila merangkap jabatan Kepala BP Batam. Mengingat tujuan dan sasaran strategis dalam pengembangan Batam, maka resikonya terlalu besar bila pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada Pemda setempat. Lebih masuk akal bila pemerintah pusat justru menetapkan Batam sebagai wilayah khusus, dengan menunjuk Kepala BP Batam merangkap sebagai pemimpin wilayah tersebut. Ini penyimpangan yang, tentu saja, partai politik akan menolaknya dan sulit menerimanya. Tapi disinilah tantangan bagi pemerintah pusat untuk menawarkan gagasan cemerlang, meski harus ditempuh secara sangat berhati-hati. Disinilah kualitas kepemimpinan diuji sehingga tujuan tercapai tanpa menimbulkan gejolak yang bisa merusak sasaran dan tujuan ke depan. Sumber Berita:Berbagai sumber
