https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal
Jumat 21 Desember 2018, 15:06 WIB
Kolom
KPK dan Orang Kuat Lokal
Ilham Arif - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#>
Ilham Arif
<https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#> Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#> Share
*0* <https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#> 4
komentar <https://news.detik.com/kolom/d-4354049/kpk-dan-orang-kuat-lokal#>
KPK dan Orang Kuat Lokal Foto: Ari Saputra
*Jakarta* -
Bagi Anda yang pernah mengambil kuliah dalam Ilmu Politik, tentu sangat
mengenal istilah /local strongmen/ (orang kuat lokal). Istilah ini
dipopulerkan pertama kali oleh Joel S. Migdal pada 1988. Penelitiannya
di beberapa negara Asia Tenggara menelurkan tesis mengenai tipikal
"orang kuat" yang bergerak di tingkat lokal, baik provinsi ataupun
kota/kabupaten. Orang kuat lokal ini mampu memainkan peran yang sangat
signifikan dalam percaturan politik tingkat lokal, baik langsung maupun
tidak langsung.
Meskipun belum ada yang meneliti lebih jauh, ditemukan indikasi bahwa
orang kuat lokal ini sangat terkait erat dengan politik dinasti yang
jamak terjadi di perpolitikan Indonesia, tentunya pada tingkat lokal.
Sebut saja dinasti Tubagus Chasan Sochib (bapak Ratu Atut) di Banten,
hingga Zulkifli Nurdin di Jambi. Orang kuat lokal memainkan peran yang
signifikan baik dalam memenangkan hingga mempertahankan kekuasaan
dinasti politik mereka. Terkadang mereka memainkan perannya di balik
layar, dan tak jarang pula mereka muncul ke permukaan sebagai calon
pemimpin politik di daerahnya.
Tentunya, orang kuat lokal ini bersifat parasit. Mereka memainkan segala
cara demi meraih tampuk kekuasaan, dan setelahnya menggunakan segala
cara pula untuk mempertahankan kekuasaannya. Tak jarang, cara-cara
kekerasan juga mereka lakukan demi mencapai tujuan mereka. Oleh karena
itu, tak heran apabila praktik-praktik kekuasaan mereka di daerah mereka
sangat berbau koruptif.
Uniknya, para pejuang anti-korupsi hingga HAM kesulitan untuk melawan
dominasi mereka. Hal itu dikarenakan "wajah dermawan" yang sangat sering
dimiliki oleh para orang kuat lokal ini di mata masyarakat di daerahnya.
Mereka sering memberikan bantuan-bantuan sosial kepada warga miskin,
hingga sumbangan-sumbangan pribadi ke hampir seluruh lembaga sosial
maupun agama di daerah mereka. Dengan begitu, mereka tercitrakan sebagai
pemimpin yang baik lagi peduli kepada masyarakatnya, sekalipun dana
bantuan sosial yang diberikan kental aroma nuansa korupsinya.
Maka tak heran, orang kuat lokal ini mampu mendirikan dinasti politik
yang sedemikian langgeng di daerah kekuasaannya. Ketika para pejuang
anti-korupsi berteriak seputar kasus korupsi mereka, rakyat langsung
yang turun untuk membela rezim orang kuat lokal ini. Meskipun begitu,
penelitian terbaru dari Jafar Ahmad (2018) memberikan sedikit harapan.
Penelitiannya mengenai kemunculan dan kematian dinasti orang kuat lokal
di Jambi memberikan jawaban atas pertanyaan yang sering muncul dalam
penelitian mengenai mereka; bagaimana mengakhiri kekuasaan politik orang
kuat lokal?
Sebagaimana yang diketahui, perpolitikan lokal Jambi juga tak luput dari
virus orang kuat lokal. Orang kuat lokal yang dimaksud adalah Zulkiflli
Nurdin, yang tak lain merupakan ayah dari mantan artis dan Gubernur
Jambi, Zumi Zola. Di dalam penelitiannya, Jafar Ahmad mengemukakan
tesisnya bahwa orang kuat lokal "tidak bisa bertahan dikarenakan adanya
/powerfull extra state institution/ (lembaga ekstra negara yang sangat
kuat) dalam wujud KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)."
Dengan demikian, dapat ditarik suatu hipotesis bahwa satu-satunya kasus
yang mampu menghentikan kekuasaan orang kuat lokal adalah kasus korupsi.
Namun, kasus korupsi saja belum cukup. Dinasti orang kuat lokal baru
dapat dihentikan jika kasus korupsi mereka ditangani oleh KPK. Meskipun
begitu, harus diakui bahwa tidak semua dinasti orang kuat lokal mampu
diselesaikan dan diakhiri oleh KPK.
Jambi adalah salah satu daerah yang berhasil, begitu juga dengan orang
kuat lokal di Kutai Kartanegara (Rita Widyasari). Namun, penanganan
kasus korupsi di Banten tidak meruntuhkan dinasti politik mereka
sekalipun aktor-aktor penting telah berhasil ditangkap. Hal itu bisa
jadi dikarenakan sudah sedemikian kuatnya kekuasaan mereka dalam
menggenggam jaringan-jaringan masyarakat lokal. Karenanya, hal ini masih
menjadi pekerjaan rumah besar baik bagi KPK maupun pejuang anti-korupsi
lainnya.Penelitian lain belum menemukan peran lembaga negara lain yang
cukup signifikan dalam menghentikan kekuasaan orang kuat lokal di
daerahnya masing-masing. Baru KPK saja lembaga kuat negara yang terbukti
mampu menghentikan mereka meskipun tidak seluruhnya berhasil dihentikan.
Oleh karenanya, hal ini menjadi bukti sahih bahwa siapapun tokoh yang
menjadi pemimpin negara ini nantinya, jika ia benar-benar anti terhadap
korupsi, ia harus menguatkan peran lembaga ini.
Tindakan pelemahan sekecil apapun akan membuat pincang lembaga ini dalam
menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang ada. Perlindungan terhadap
para aktor-aktor di dalam lembaga ini juga harus menjadi perhatian.
Kasus yang terjadi terhadap Novel Baswedan tidak boleh lagi terulang di
masa depan!
*Ilham Arif* /peneliti Progressive Democracy Watch Jawa Barat
/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
