Freeport Diibaratkan Kontrak Rumah, Ini Penjelasan Rhenald Kasali
Reporter:
Bisnis.com
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 25 Desember 2018 10:04 WIB
Rhenald Kasali. TEMPO/Amston ProbelRhenald Kasali. TEMPO/Amston Probel
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Media sosial kembali riuh ketika nama Freeport
<https://bisnis.tempo.co/read/1157928/divestasi-freeport-selesai-said-didu-ingatkan-soal-papa-minta-saham> kembali
muncul dipersoalkan. Kali ini giliran Guru Besar Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali angkat bicara.
*Baca:* Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport
<https://bisnis.tempo.co/read/1158448/mahfud-md-bicara-panjang-soal-perpanjangan-kontrak-freeport>
Rhenald Kasali menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menguasai 51,2
persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan seperti mengontrakkan
tanah seperti umumnya yang belakangan dianalogikan oleh politikus partai
Gerindra Rachel Maryam.
Ads byKiosked <http://kiosked.com/>
"Perlu corporate strategy dan corporate finance yang sukses
diterapkan para negosiator yang telah membuat pusing petinggi Freeport
dengan deal yang katanya hebat," ujar Rhenald Kasali, Senin, 24 Desember
2018.
Sebelumnya Rachel menyindir tak sedikit pihak yang mengapresiasi
keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI tersebut. "Ada
rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih
rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya
pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia," ujarnya
seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter-nya, @cumarachel pada Sabtu
pekan lalu, 22 Desember 2018.
Hingga kini cuitan Rachel itu berkembang viral karena dikomentari oleh
6.700 orang. Cuitan tersebut disukai oleh 3.368 orang dan di-retweet
sebanyak 1.490 kali. Kebanyakan netizen menilai pernyataan Rachel itu
tak menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil rakyat.
Rhenald mengaku tak habis pikir jika ada yang berpendapat jika kontrak
Freeport disamakan dengan kontrak rumah. "Lucu jika ada yang bilang
tahun 2021 sdh otomatis semua jadi milik kita, lalu ngapain harus
dibayar?" katanya.
Pendapat itu juga dinilai salah kaprah, menurut Rhenald, karena kontrak
karya pertambangan ala Freeport tidak sama dengan yang berlaku di sektor
migas. "KK di sektor migas, yang kalau sudah berakhir akan jadi milik
kita."
Rhenald menjelaskan, memang betul jika tambang Freeport fase kedua yang
kini 51,2 persen sudah sah milik Indonesia dan cadangannya cukup untuk
usaha 40-50 tahun ke depan. "Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita
harus naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber-CC tinggi,
menanjak sekitar 45 derajat sekitar dua jam dari bawah dan perlu
teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK
tahun 2021 nya berakhir?" katanya.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh Rhenald Kasali mengaku bisa mengerti bila divestasi
Freeport masih dipersoalkan sejumlah pihak karena banyak yang tak paham
akan permasalahan yang kompleks tersebut. "Maklum, menganalisis Freeport
ini complex. Ini gabungan macro-micro, corporate finance dan Fiscal
policy, masalah hukum dan lingkungan hidup," ucapnya.
Selain itu, kata Rhenald, ada kepentingan domestik dengan global value
chain yang rumit sekali. "Sudah begitu sukses ini, ada dampak
politisnya. Pantaslah jika cukup mengundang' opini."
Rhenald mengaku bisa memahami masalah Freeport karena berulang kali
telah melakukan riset dan bahkan pernah menginjakkan kakinya di lokasi
tambang tersebut serta melihat langsung kondisi di sana. "Maka kita jadi
tahu bahwa ada perbedaan antara Bumi dan kekayaan alam yg terkandung di
dalamnya yang memang milik kita dengan perusahaan tambang yang bernama
Freeport dan bukan milik kita," ucapnya.
Dari pengamatannya itu, Rhenald menjelaskan, selama ini bangsa Indonesia
tak pernah benar-benar mendirikan perusahaan bernama PT Freeport
Indonesia. "Juga tak pernah taruh uang di perusahaan itu sehingga kita
punya saham. Jadi kalau Freeport diusir atau berakhir (2021) yg kembali
ke pangkuan kita ya cuma buminya saja, tanahnya. Gitu saja," tuturnya.
Setelah kontrak karya itu berakhir, kata Rhenald, artinya eksploitasi
tambang yang dilakukan harus menggunakan uang dari negara. "Lalu untuk
eksploitasinya kita harus tanam modal juga bukan? Artinya keluar duit
lagi, bukan?"
Begitu Freeport tak lagi menangani tambang itu, Rhenald menjelaskan,
aset-aset, mesin-mesin, para tenaga ahli hingga jaringan bisnis akan
diangkut balik ke Amerika Serikat. "Lha punya mereka, kan? Mengangkatnya
tidak sulit. Wong itu global company, yang punya tambang di manca
negara," ucapnya.
Rhenald mencontohkan, Freeport menguasai teknologi tingkat tinggi dengan
kemampuan riset di bidang pertambangan yang luar biasa. "Untuk
eksploitasi tambangnya, butuh alat-alat berat yang tak pernah kita lihat
di Pulau Jawa sekalipun," katanya.
Bahkan, kata Rhenald, kendaraan untuk membawa pegawainya ke area tambang
pun harus yang berkapasitas mesin tinggi yang berkisar 3.000-5.000 CC.
"Juga harus antipeluru karena sering didor penembak liar. Atau pakai
heli Puma yang harganya triliunan rupiah."
*Baca:* Inalum: Tak Ada yang Digadaikan dalam Pembelian Saham Freeport
<https://bisnis.tempo.co/read/1158454/inalum-tak-ada-yang-digadaikan-dalam-pembelian-saham-freeport>
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu Rhenald menyebutkan pentingnya divestasi PT Freeport
<https://www.tempo.co/tag/freeport> Indonesia, bukan hanya menguasai
sumber daya alam di bawahnya, tapi teknologinya, modal-modalnya,
jaringan pemasarannya, cara menambang skala besar dan seterusnya.
"Itulah maka kita minta mereka divestasi," ucapnya. Pekerjaan rumah
berikutnya adalah menjadikan anak perusahaan BUMN yang sehat agar kelat
bisa melanjutkan pertambangan kelas dunia itu.
*BISNIS*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
