Proyek Hunian Meikarta Masih Dijual Meski Tersandung KPK
CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 08:38 WIB
Bagikan :
Proyek Hunian Meikarta Masih Dijual Meski Tersandung KPKIlustrasi proyek
Meikarta. (Dok. Meikarta).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemasaran unit hunian*Meikarta
<https://www.cnnindonesia.com/tag/meikarta>* tetap berjalan meski
megaproyek tersebut tengah tersandung*kasus
suap*<https://www.cnnindonesia.com/tag/kasus-suap>yang dilakukan oleh
sejumlah petinggi dan pegawai induk usaha kepada pemerintah Kabupaten
Bekasi. Suap tersebut ditujukan untuk meloloskan izin pembangunan Meikarta.
Aktivitas pemasaran diketahui dari hasil peninjauan/CNNIndonesia.com/ke
salah satu Galeri Apartemen Meikarta di pusat perbelanjaan kawasan
Kemang, Jakarta Selatan. Meski galeri pemasaran tampak sepi dari
pengunjung, dua petugas pemasaran tampak aktif menyodorkan brosur kepada
penghuni mal.
Ketika/CNNIndonesia.com/mendatangi keduanya, mereka langsung sigap
menyambut. Salah satu dari agen pemasaran tersebut menjelaskan unit
apartemen yang tersedia.
Sembari mengeluarkan brosur, ia menjelaskan secara detail proyek
Meikarta yang terdiri dari 18 tower apartemen, dengan fasilitas
komersial dan ruang terbuka hijau. Terdapat pula Central Park yang sudah
rampung dibangun sejak tahun lalu.
Lihat juga:
Kasus Suap Meikarta, Jaksa Bantah Eksepsi Billy Sindoro
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190102135928-12-357945/kasus-suap-meikarta-jaksa-bantah-eksepsi-billy-sindoro/>
"Sekarang unit yang paling murah tinggal harga Rp400 juta dengan
fasilitas dua kamar tidur. Untuk unit apartemen dengan harga Rp100
juta-an sudah habis sejak tahun lalu," katanya kepada/CNNIndonesia.com/,
Kamis (3/1).
Dengan optimis ia menuturkan proyek hunian seharga Rp400 jutaan yang
berada di District 1 akan selesai pada Oktober 2019 ini. Sampai saat
ini, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 60 persen.
Marketing Manager juga berusaha meyakinkan calon pembeli bahwa proyek
pembangunan Meikarta akan terus berlanjut. Bahkan, lanjutnya, dua pekan
lalu, Meikarta baru saja meresmikan area komersil.
"Proyek pembangunannya masih jalan, tidak ada/police line/, tidak ada
yang diberhentikan apapun bahkan kami sekarang lebih transparan dalam
pembangunan," katanya.
Lihat juga:
Pejabat Jabar Era Aher Dapat Sin$90 Ribu Terkait Meikarta
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219155242-12-354971/pejabat-jabar-era-aher-dapat-sin-90-ribu-terkait-meikarta/>
Toh, lanjutnya, jika tidak menerima kunci apartemen sesuai tanggal yang
dijanjikan, pembeli akan mendapat kompensasi sekitar 5 persen dari harga
apartemen. Kompensasi diberikan sejumlah itu setiap bulan sampai waktu
penyerahan kunci berlangsung.
*Pembeli Masih Cicil KPA*
Salah satu pembeli unit apartemen Meikarta, Audy Farabi (27) mengaku
masih rutin membayar cicilan bulanan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Ia membeli unit apartemen tipe 50 dengan harga Rp330 juta.
Ia mengatakan masih akan melanjutkan KPA tersebut sembari mengikuti
perkembangan kasus suap Meikarta. "Masih lanjut sih, kalau untuk
kelanjutannya masih/wait and see/," kata Audy.
Lihat juga:
KPK Akan Periksa Presdir Lippo Karawaci untuk Kasus Meikarta
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181210123529-12-352429/kpk-akan-periksa-presdir-lippo-karawaci-untuk-kasus-meikarta/>
Sejak mencuatnya kasus suap Meikarta ke publik, ia mendapatkan
pemberitahuan dari pihak Meikarta lewat surat elektronik. Isinya,
lanjutnya, Meikarta meyakinkan pembelinya bahwa proyek tersebut masih
berjalan.
"Paling pemberitahuan dari email saja. Seperti memberi iklan atau info
kalau pembangunannya masih jalan," ujarnya.
Kasus suap Meikarta bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengungkap dugaan suap yang melibatkan Lippo Group dan Pemerintah
Kabupaten Bekasi, terkait proses perizinan proyek hunian Meikarta.
Komisi antirasuah sudah menyelidiki dugaan suap ini setahun lamanya.
Lihat juga:
KPK Usut Dugaan Suap untuk Revisi Perda Tata Ruang Meikarta
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181203135611-12-350691/kpk-usut-dugaan-suap-untuk-revisi-perda-tata-ruang-meikarta/>
Akhirnya, KPK berhasil melakukan Operasi tangkap Tangan (OTT) atas
pejabat Lippo Group dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam kasus ini, pihak berwenang menetapkan Direktur Operasional Lippo
Group, Billy Sindoro sebagai terdakwa. Billy saat ini tengah
menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Selain
Billy, KPK juga menetapkan tersangka lain yaitu Bupati Bekasi Neneng
Hasanah, dan tujuh orang lainnya.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, pegawai Lippo
Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja
Purnama.*(ulf/lav)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
