https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103124543-532-358206/bank-dunia-kritik-pedas-infrastruktur-jokowi?tag_from=wp_wm_cnn
Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi
CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 17:25 WIB
Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103124543-532-358206/bank-dunia-kritik-pedas-infrastruktur-jokowi?tag_from=wp_wm_cnn#>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103124543-532-358206/bank-dunia-kritik-pedas-infrastruktur-jokowi?tag_from=wp_wm_cnn#>
Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi Bank Dunia dalam laporan
berjudul "Infrastructure Sector Assesment Program" menyoroti
infrastruktur Jokowi, salah satu sorotan berkaitan dengan penugasan
BUMN. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- *Bank Dunia
<https://www.cnnindonesia.com/tag/bank-dunia>* memberikan sorotan pada
pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan
pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam laporan berjudul "/Infrastructure Sector Assesment Program/" edisi
Juni 2018, Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang
diberikan, tak jarang pemerintah memberikan keistimewaan kepada
perusahaan pelat merah.
Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. /Pertama/, pemberian
suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat,
pada 2015 lalu pemerintah memberikan suntikan modal Rp41,4 triliun untuk
36 BUMN, yang setengah di antaranya digunakan untuk pembangunan
infrastruktur.
Lihat juga:
Bank Dunia Sebut BUMN Tak Sanggup Biayai Infrastruktur Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190104185401-532-358591/bank-dunia-sebut-bumn-tak-sanggup-biayai-infrastruktur-jokowi/>
Pada 2016, suntikan modal dinaikkan menjadi Rp53,98 triliun yang 83
persen di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Selain suntikan
modal, BUMN juga sering diberikan akses yang lebih mudah untuk
mendapatkan pinjaman dari bank BUMN tanpa uji kelayakan yang jelas
dengan suku bunga rendah.
Bank Dunia dalam laporan tersebut menyatakan pemberian penugasan dan
insentif tersebut telah menimbulkan masalah. Masalah berkaitan dengan
peningkatan jumlah utang BUMN.
Untuk menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur,
BUMN yang tidak mempunyai dana operasional harus mencari pinjaman. Data
Bank Dunia, tingkat utang tujuh BUMN infrastruktur yang ditugaskan
pemerintah membangun infrastruktur, pada September 2017 lalu mencapai
Rp200 triliun.
Lihat juga:
Alasan Investor Asing Emoh Lirik Infrastruktur Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190104182025-532-358584/alasan-investor-asing-emoh-lirik-infrastruktur-jokowi/>
Jumlah utang BUMN tersebut naik tiga kali lipat dari tiga tahun
sebelumnya atau sebelum mendapatkan penugasan. Utang berpotensi
bertambah terus kalau mereka tetap menjalankan penugasan.
Masalah lain, berkurangnya kesempatan investasi sektor swasta dalam
pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyatakan suntikan modal,
insentif dan kemudahan yang diberikan kepada BUMN dalam menjalankan
penugasan telah membuat perusahaan pelat merah di atas angin dalam
tender dan lelang proyek infrastruktur.
Fasilitas tersebut telah mengurangi daya saing sektor swasta terhadap
BUMN, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk dapat memenangkan proyek.
Bank Dunia Klarifikasi 'Kritik' Pembangunan Proyek Jokowi EMBIlustrasi.
(Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho)
Selain penugasan BUMN, Bank Dunia juga memberikan perhatian kepada
pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pemerintah badan
usaha (KPBU). Bank Dunia dalam laporan setebal 344 halaman tersebut
menyatakan sebenarnya pemerintah melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015
tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
sudah membuat kemajuan yang bagus dalam menetapkan institusi, instrumen
dan proses agar proyek berskema KPBU bisa dijalankan.
Dengan kemajuan tersebut, selama 2015 sampai dengan 2017, 13 proyek
berskema KPBU dengan nilai total investasi US$8,94 miliar berhasil
dijalankan. Tapi menurut mereka, masih ada sejumlah hambatan yang harus
diselesaikan pemerintah agar skema tersebut bisa ditingkatkan.
Salah satu hambatan berkaitan dengan kualitas persiapan proyek. Mereka
menilai kemauan dan kapasitas yang dimiliki oleh agen pemerintah dalam
merencanakan proyek masih kurang.
Lihat juga:
Bank Dunia Ungkap Infrastruktur Bikin BUMN Bingung Cari Dana
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190104160050-532-358563/bank-dunia-ungkap-infrastruktur-bikin-bumn-bingung-cari-dana/>
Permasalahan tersebut diperparah oleh keengganan Bappenas dalam menolak
setiap proposal yang perencanaannya masih kurang tersebut. Selain
kualitas persiapan, mereka juga menyoroti buruknya manajemen koordinasi
dalam pelaksanaan proyek berskema KPBU.
Dalam pemberian dukungan kepada sektor swasta yang ingin masuk ke dalam
proyek berskema KPBU, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait
cukup lemah. Untuk pemberian dukungan berbentuk dana dukungan tunai
infrastruktur (/Viability Gap Fund/) maupun pembayaran layanan
ketersediaan (/availibility payment/) misalnya, sering instansi yang
terlibat banyak dan memiliki suara berbeda.
VGF dan Instrumen AP diatur serta dikelola oleh direktorat jenderal yang
berbeda di dalam Kemenkeu, dan juga Kementerian Dalam Negeri (Depdagri).
Sedangkan ketentuan jaminan untuk dukungan tersebut dikelola terutama
oleh PT PII.
Lihat juga:
Aktivitas Manufaktur Asia Melemah Akibat Perlambatan China
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190102115923-92-357899/aktivitas-manufaktur-asia-melemah-akibat-perlambatan-china/>
Sayang sampai dengan berita ini diturunkan, CNNIndonesia belum bisa
mengkonfirmasi ke Bank Dunia perihal laporan tersebut. Selain Bank
Dunia, sorotan terhadap pembangunan infrastruktur era Jokowi sebelumnya
juga disampaikan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.
Sandiaga saat menghadiri Dialog dan Silaturahim Tokoh-tokoh dan
Pengusaha se-Jawa Timur mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini
tidak tepat sasaran. Secara gamblang Bank Dunia sudah mengatakan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur RI tidak dilakukan
dengan baik, sehingga akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak memberikan
dampak yang baik ke masyarakat. *(aud/agt)* Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103124543-532-358206/bank-dunia-kritik-pedas-infrastruktur-jokowi?tag_from=wp_wm_cnn#><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103124543-532-358206/bank-dunia-kritik-pedas-infrastruktur-jokowi?tag_from=wp_wm_cnn#>
