Presiden Jokowi ke BKPM, tinjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
Senin, 14 Januari 2019 09:07 WIB
Presiden Jokowi ke BKPM, tinjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
Suasana pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dan elektronik di
Gedung BKPM Jakarta, Senin (14/1/2.19). (ANTARA News/Agus Salim)
Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas
penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya...
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin.
Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik tiba di Gedung BKPM di
Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan sekitar pukul 08.45 WIB.
Begitu tiba di Kantor BKPM, Presiden disambut oleh Kepala BKPM Thomas
Lembong dan pejabat BKPM lainnya.
Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh
Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Mensesneg Pratikno.
Sebelumnya pemerintah mengalihkan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission
(OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM mulai 2
Januari 2019.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
mengatakan cakupan pengalihan akan dilakukan secara bertahap.
Pertama, untuk operasional layanan perizinan berusaha berbantuan serta
operasional sistem OSS akan dimulai pada 2 Januari 2019.
"Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas
penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya
atau OSS Lounge, penyediaan pusat layanan yaitu/call center/1500765, dan
layanan bantuan teknis melalui e-mail, serta penyediaan sumber daya
manusia dan anggaran," ujar Susiwijono.
Sementara itu, operasional sistem OSS yang disediakan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian merupakan versi 1.0 upgrade serta
penyelesaian kendala teknis tetap melibatkan Tim Teknis sistem OSS
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Meskipun sistem OSS akan dialihkan ke BKPM, untuk penyelesaian
permasalahan dan kendala teknis operasional sistem OSS bersama-sama
dengan Tim Teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian," kata Susiwijono.
Kedua, penyediaan infrastruktur sistem OSS oleh BKPM akan dimulai pada 1
Maret 2019. Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras,
lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1
Maret 2019.
Ia menegaskan untuk pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada
pemindahan sistem atau aplikasi karena sistem OSS merupakan sistem
berbasis web dan saat ini berjalan di infrastruktur/cloud/.
"Kami menggunakan sistem/cloud/yang berjalan di data center serta
tersertifikasi ISO 27001-2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi," ujar
Susiwijono.
*Baca juga:Analis: Aksi ambil untung tahan pergerakan IHSG awal pekan
<https://www.antaranews.com/berita/787025/analis-aksi-ambil-untung-tahan-pergerakan-ihsg-awal-pekan>*
*Baca juga:Rupiah melemah tipis, dekati angka Rp14.000
<https://www.antaranews.com/berita/787010/rupiah-melemah-tipis-dekati-angka-rp14000>*
*Baca juga:Dolar sedikit menguat, ekspektasi investor meningkat
<https://www.antaranews.com/berita/787021/dolar-sedikit-menguat-ekspektasi-investor-meningkat>*
*Baca juga:Pelayanan OSS akan dialihkan ke BKPM awal 2019
<https://www.antaranews.com/berita/780136/pelayanan-oss-akan-dialihkan-ke-bkpm-awal-2019>*
Pewarta:Agus Salim
Editor: Risbiani Fardaniah
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
