https://pilpres.tempo.co/read/1169629/jatam-kritik-visi-misi-lingkungan-hidup-2-calon-presiden/full&view=ok
Jatam Kritik Visi Misi Lingkungan Hidup 2 Calon Presiden
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Juli Hantoro
Senin, 28 Januari 2019 14:49 WIB
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau
Jatam, Merah Johansyah mengkritik visi dan misi dua calon kandidat yang
akan berlaga di pemilihan presiden atau Pilpres 2019, Jokowi - Ma'ruf
Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dalam bidang lingkungan hidup
<https://nasional.tempo.co/read/1114718/aktivis-minta-calon-presiden-di-pilpres-punya-visi-lingkungan>.
Baca juga: Ekonomi Adil dan Makmur, 5 Visi Misi Prabowo - Sandiaga
<https://nasional.tempo.co/read/1130141/ekonomi-adil-dan-makmur-5-visi-misi-prabowo-sandiaga>
Menurut Merah, visi dan misi kedua paslon hanya bicara di tataran umum
yang tidak spesifik menjanjikan penyelesaian terhadap berbagai kasus
pengrusakan lingkungan. "Visi mereka tidak ada berubahnya. Mereka hanya
bicara pertambangan liar. Padahal, pertambangan milik /corporate/ besar
ini juga sama menghancurkan dan merusak lingkungan," ujar Merah dalam
sebuah acara diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin,
28 Januari 2019.
Merah menyebut, visi misi yang 'normatif' itu, salah satunya dikarenakan
banyak di antara pemilik perusahaan besar, termasuk perusahaan tambang
dan batu bara, merupakan milik dari timses ataupun penyandang dana yang
bercokol di belakang kedua paslon.
Merah mencontohkan, PT Kutai Energi milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar
Panjaitan yang sudah lama menjadi sorotan lembaganya. Dia menyebut
perusahaan ini bertanggung jawab atas pencemaran dan pengrusakan
lingkungan di Kalimantan Timur akibat operasi tambang perusahaan yang
dekat dengan permukiman warga. Sementara Luhut merupakan bagian dari
pemerintah saat ini dan berada di belakang tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf.
"Jadi, percuma pemerintah datang ke konvensi internasional perubahan
iklim, berkomitmen menurunkan emisi laju karbon, selama batu bara masih
menjadi sumber utama dalam oligarki bisnis politik," ujar dia.
Baca juga: Komnas HAM: Visi Misi Pasangan Capres Belum Masukkan Isu HAM
<https://pilpres.tempo.co/read/1138198/komnas-ham-visi-misi-pasangan-capres-belum-masukkan-isu-ham>
Jatam juga menyoroti RPJMN 2014-2019 yang mematok jumlah 450 juta ton
produksi batu bara. Sementara, saat ini jumlah produksi batu bara sudah
lebih dari 500 juta ton. Dia mensinyalir hal tersebut terjadi karena
konflik kepentingan tersebut.
"Jadi, kalau kita lihat apa ada masa depan lingkungan hidup
<https://pilpres.tempo.co/read/1164362/mengintip-visi-misi-jokowi-bidang-ham-di-debat-capres-17-januari>
Indonesia bersih dari energi kotor batu bara? Nampaknya masih jauh.
Sebab, 229 anggota DPR semuanya berhubungan dengan bisnis besar seperti
tambang dan batubara. Selain itu, pemiliknya juga sebagian besar menjadi
penyandang dana yang bercokol di belakang dua kandidat," ujar Merah.
------------------------------------------------------------------------
