https://bisnis.tempo.co/read/1170592/ditegur-jokowi-susi-kalau-pengusaha-tak-jujur-izin-tak-terbit/full&view=ok
Ditegur Jokowi, Susi: Kalau Pengusaha Tak Jujur
Izin Tak Terbit
Reporter:
Antara
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Kamis, 31 Januari 2019 07:09 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi membuka acara
Perlombaan Renang pada Kejuaraan Selam Nomor Laut Pangandaran Open 2018
antar Klub Selam Indonesia di Pantai Timur Pangandaran, Sabtu, 17
November 2018. Foto/Dok.Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
<https://statik.tempo.co/data/2018/11/18/id_797766/797766_720.jpg>
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi membuka acara
Perlombaan Renang pada Kejuaraan Selam Nomor Laut Pangandaran Open 2018
antar Klub Selam Indonesia di Pantai Timur Pangandaran, Sabtu, 17
November 2018. Foto/Dok.Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
<https://www.tempo.co/tag/susi>Pudjiastuti menegaskan pihaknya tidak
akan mengeluarkan izin perpanjangan SIPI, pembuatan SIUP, SIPI angkut,
tangkap dan usaha jika pengusaha ikan tangkap tidak jujur melaporkan
hasil tangkapannya.
*Baca: *Geram dengan Sandiaga, Susi Pudjiastuti: Jangan Asal Omong
<https://bisnis.tempo.co/read/1137211/geram-dengan-sandiaga-susi-pudjiastuti-jangan-asal-omong>
"Jadi ada tiga perizinan. Tahun ini kita membuat kalau yang pelaporan
hasil usaha dan hasil tangkap itu masih belum benar, kita tidak mau
kasih izin keluar," kata Susi Pudjiastuti setelah acara Silaturahim
Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan
Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Jadi, kata Susi, misalnya pendapatan 2.000 ton setahun, pelaporannya
cuma 20 ton, mereka harus memperbaiki laporan tersebut sesuai dengan
pendapatan yang diperoleh. "Kalau mereka tidak mau kita tidak akan
keluarkan izin, naik lagi," katanya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan simposium bisnis dan
sosialisasi sekaligus gerai untuk perpanjangan SIPI, pembuatan SIUP,
SIPI angkut, tangkap dan usaha. Susi mengatakan, banyak pengusaha ikan
tangkap yang mengeluhkan lamanya izin keluar karena mereka sendiri
enggan memperbaiki pelaporan yang disampaikan.
"Banyak juga pengusaha yang memang tidak mau perbaiki, mereka hanya
cerita dimana-mana izin susah di KKP. Padahal sudah jelas kita ingin
laporan hasil tangkapan yang benar, hasil usaha yang benar, kenapa
supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan angka tangkapan itu berapa,"
katanya. Menurut dia, ketidakjujuran pelaporan hasil tangkapan itu
merugikan semua pihak.
"Apakah sudah membahayakan keberlanjutan atau tidak, kalau seperti ini
kan gelap, ada hasil 2.000 ton cuma ngaku 20 ton, suruh perbaiki 200
ton," katanya.
Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan, beberapa pengusaha takut
konsekuensi pajak, namun pajak harus masuk sehingga pemeridntah ingin
laporan jadi benar. "Bukan cuma legal saja, tapi juga reported,
regulatednya benar," katanya.
Ia menegaskan jika pelaku usaha ikan tangkap memberikan pelaporan yang
benar dan jujur maka tak perlu waktu lama untuk menerbitkan izin yang
diajukan paling lama 1-2 hari. Setidaknya, kata Susi Pudjiastuti, jika
pelaporan dilakukan secara jujur maka paling lama dalam satu pekan izin
akan langsung dikeluarkan.
"Jadi pendapatan akui saja yang sebenarnya, kan laut sudah kita jaga,
maka pelaku juga harus mulai jujur," katanya.
Ia memperkirakan, hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan masih di
atas 60 persen dari data yang ada. "Saya perkirakan 'unreported' masih
di atas 60 persen, perkiraan saya, makanya saya ambil tahun ini seperti
menyandera izin untuk berlayar. Mulai baik kan. Tadi kenaikan dari 1000
kapal sudah 600.000 ton, bukan 600.000 KG, itu kan hampir 10 persen dari
total tangkapan, itu saja," kata Susi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur Menteri Kelautan dan
PerikananSusi
<https://bisnis.tempo.co/read/1156270/menteri-susi-lebih-bagus-plastik-dilarang-sebab-sudah-gawat>Pudjiastuti
soal izin penangkapan ikan. Menurut Jokowi, saat ini sudah hampir tidak
ada lagi praktik illegal fishing di laut Indonesia, sehingga diharapkan
produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang.
Jokowi menekankan dirinya tidak ingin pengurusan perizinan memakan waktu
berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. "Entah di Kementerian Perhubungan
atau di KKP, masa ngurus izin di zaman IT seperti ini, saya
berminggu-minggu saja enggak mau apalagi ada yang berbulan-bulan,
bertahun-tahun," katanya.
ANTARA
