RRC / XJP butuh pijakan di Indonesia untuk meronce rangkaian OBOR lautnya (string of pearls). Mereka mengincar beberapa proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk dijadikan simpul-simpul OBOR antara LCS dan Samudra Indonesia. Kereta cepat JKT-BDG itu mah cuma semacam "mahar" atau signature bonusnya.
Nah, Jokowi-Luhut sudah menendang Jepang dari rel kereta. Sudah pula menyerahkan 3 KEK, plus Morowali, plus Mandalika, Danau Toba, Bali dll untuk dimodali RRC. Lalu mana "mahar"nya kok nggak dibayar-bayar...??? Padahal para pengembang sudah kebelet pengin keruk keuntungan dari pengembangan kawasan (TOD) di sepanjang rel kereta cepat (semoga mantu tidak ikut-ikut). Entah sengaja atau bagaimana, tiba-tiba KPK grebek Meikarta (yang disebut-sebut sebagai salahsatu TOD). Luhut pun kalangkabut, Tjahjo Kumolo bingung, presiden mulai nyembur-nyembur "sontoloyo"; "genderuwo" dsb. sambil kampanye "Saya bukan PKI" - sekarang ditambah "propanganda Rusia" segala. Pendeknya semakin panjanglah puisi yang harus ditulis neng Sri untuk menjawab 'sekedar bertanya', hehe... --- jonathangoeij@... wrote: memang begitu, rencananya khan selesai dan operasi 2019 awal sebelum pilpres. --- bhjo@... wrote : Tentunya buat Jokowi projek high speed train Jakarta-Bandung adalah penting dalam rangka pemilihan umum. Projek ini tidak penting utk XJP secara pribadi sebab XJP mempunyai tugas yg lebih penting dan cuma ikut campur dalam masalah yg lebih penting dalam masalah geo-economics dan geopolitics seperti perang dagang dgn AS. XJP tidak ikut campur dalam urusan seperti HPT Jakarta-Bandung.
