Saatnya impor penumpang. Dengan fasilitas bebas visa, akomodasi gratis 6 bulan pertama (boleh ajak 1 teman/pasangan), uang saku untuk berdua, naik LRT dengan percuma minimal 5 jam/hari (isi absen elektronik, ada uang lembur) + asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dari perusahaan asuransi rujukan worldbank (bukan BPJS).
Rapopo, yang penting kelihatan penuh. Bila perlu ngutang lagi untuk beli gerbong tambahan.Beresǃ - Biaya Operasi LRT Sumsel Melonjak, Pemda Akui Kajian TakMendalam Reporter:ParlizaHendrawan (Kontributor) Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti Kamis, 7 Februari 2019 16:00 WIB TEMPO.CO,Palembang - Pembangunan sarana dan prasarana Light RailTransit (LRT)Sumatera Selatan disebut memiliki sejumlah kelemahan. Hal ini disampaikanoleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Selain kurangnyakajian yang mendalam, proyek tersebut dinilai terkesan asal jadi karena harusselesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus tahun 2018 lalu. Akibatnya,kata Mawardi, proyek tersebut belum mampu mendorong sebagian besar masyarakatberalih ke angkutan masal itu. "Mungkin pengkajiannya agak kurang danterburu-buru karena ada Asian Games," ucapnya, Kamis, 7 Februari2019. Karena masihminimnya jumlah orang yang menggunakan LRT, menurutMawardi, pendapatan LRT dari penjualan tiket belum bisa menutupi biayaoperasional. Sementara subsidi dari pemerintah pusat yang bernilai ratusanmiliar rupiah terancam dicabut karena membebani anggaran. Oleh sebabitu, Mawardi bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan akanmencari solusi agar LRT tetap beroperasi. "Karena kami tidak mungkinmensubsidi LRT," ujarnya. PresidenJoko Widodo atau Jokowi sebelumnya sempat menjajal kereta ringan LightRail Transit atau LRT pertama di Indonesia pada pertengahan Juli 2018lalu. Jalur LRT Palembang sepanjang 22,3 kilometer ini memiliki 13 stasiununtuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ketua DPRDSumatera Selatan, Aliandra Gantada, mengatakan, pemerintah daerahSumatera Selatan dan kota Palembang punya kewajiban untuk turut sertamengajak masyarakat mengoptimalkan penggunaan LRT tersebut. Meskipun pemerintahdaerah pada dasarnya sebetulnya tak wajib menanggung biaya operasionalLRT. Selain itu,menurut Aliandra, PT. KAI selaku operator diminta meningkatkan sosialisasi agarLRT bisa jadi solusi transportasi massal. "Perlu terobosan untuk menarikminat makin banyak penumpang," katanya. Sebelumnya, Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno,Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era presidenJoko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light RailTransit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara. "Sampaihari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah haruskeluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukannyahanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampaikapan?" kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Rabu, 5 Februari 2019. Suhendra mempertanyakanfungsi pembangunan LRT di Palembang yang terkait Asian Games 2018. Menurutdia, prioritas dalam Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saatitu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games diPalembang," tutur dia.
