https://news.detik.com/kolom/d-4423215/sdgs-dan-indeks-kebahagian-indonesia
Senin 11 Februari 2019, 15:19 WIB
Kolom
SDG's dan Indeks Kebahagian Indonesia
Joko Tri Haryanto - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/jtharyanto>
Joko Tri <https://connect.detik.com/dashboard/public/jtharyanto>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4423215/sdgs-dan-indeks-kebahagian-indonesia#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4423215/sdgs-dan-indeks-kebahagian-indonesia#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4423215/sdgs-dan-indeks-kebahagian-indonesia#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4423215/sdgs-dan-indeks-kebahagian-indonesia#>
SDGs dan Indeks Kebahagian Indonesia Ilustrasi: Andhika
Akbarayansyah/detikcom
*Jakarta* -
Konsep Millenium Development Goal's (MDG's) berakhir pada 2015 dan
secara resmi digantikan oleh agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDG's). Meskipun membesar, antara MDG's dan SDG's tetap terkoneksikan
secara tegas sekaligus menempatkan manusia sebagai titik sentral
pembangunan. SDG's ini memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang
bersifat universal secara aplikatif, namun masih mempertimbangkan
berbagai realitas nasional, kapasitas, serta tingkat pembangunan yang
berbeda-beda antarnegara.
Pada 2017 lalu, sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi SDG's,
pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017
dengan /tagline/ "/no/ /one left behind/". Ada yang menarik untuk
dicermati di dalam pemaknaan ini karena menempatkan manusia, bumi,
kemakmuran, peramaian, dan kemitraan sebagai agenda besar bersama yang
harus diwujudkan. Oleh beberapa pengamat, kelima area ini sekiranya
menjadi kunci utama kesuksesan global. Ketika dapat dijalankan dengan
menyeluruh, maka diyakini akan terjadi perubahan pola perilaku
masyarakat di sebuah negara menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga
hakikat manusia dan bumi akan semakin meningkat. Hal ini selaras juga di
dalam institusi dasar Indonesia melalui UUD 1945.
Rencana Aksi Nasional Percepatan Implementasi SDG's (RAN SDG's) juga
telah diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Wakil Ketua
Dewan Pengarah dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator
Pelaksana yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam keterangan
resminya, RAN SDG's adalah pedoman bersama yang disusun secara inklusif,
rinci, transparan, terukur dan akuntabel, baik oleh pemerintah,
organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, maupun
akademisi, untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target SDG's yang mencakup
dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola secara
terintegrasi.
Pemerintah berjanji bahwa RAN SDG's adalah model perencanaan yang
dikerjakan sangat intensif untuk memenuhi capaian 319 indikator dengan
ribuan kegiatan yang nyata. Lebih dari 200 institusi non-pemerintah yang
berkontribusi dan terlibat secara intensif memperlihatkan bahwa prinsip
inklusif SDG's telah dijalankan dengan konsisten. Selain itu, sebagai
upaya agar agenda pembangunan nasional dapat secara konkret
berkontribusi signifikan untuk pencapaian agenda pembangunan global,
Indonesia telah menyelaraskan RAN TPB/SDG's tersebut dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
*Indeks Kebahagiaan*
Ketika pola perubahan perilaku masyarakat sudah tercipta melalui isu
SDG's, maka hal terpenting lainnya adalah mengembangkan sebuah indikator
ukur seberapa bahagia masyarakat di Indonesia. Belajar dari kesuksesan
implementasi Gross National Happines (GNH) Bhutan, saya yakin
implementasi tersebut bukan hal yang sulit untuk diterapkan di
Indonesia. Toh, dalam dekade terakhir beberapa ahli mulai mengembangkan
pendekatan alternatif mengukur kesejahteraan yang sifatnya non-ekonomi.
Hal ini tak lepas dari adanya peningkatan kesadaran kolektif akan
pentingnya aspek-aspek non-ekonomi yang selama ini justru tidak
diperhatikan.
Bhutan tercatat sebagai yang terdepan dalam evolusi pencarian ini
melalui konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Raja ke IV Bhutan,
Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1970-an. Dalam pemikirannya, konsep
pembangunan yang berlanjut adalah sebuah konsepsi pembangunan yang
menggunakan pendekatan holistik dalam mencapai kemajuan bangsa.
Karenanya faktor non-ekonomi perlu diberikan bobot penting setara dengan
aspek ekonomi dalam pendekatan PDB awalnya yang hanya memperhitungkan
aspek ekonomi semata.
Upaya penyusunan GHN di Bhutan dimulai sejak 2005, ketika the Centre for
Bhutan Studies (CBS) merumuskan berbagai indikator untuk mengukur
tingkat kebahagiaan bangsa, baik melalui kajian literatur maupun
konsultasi dengan berbagai pihak. Pada 2006 kemudian dilakukan survei
pendahuluan sebelum survei pertama kali mengukur Indeks GHN dilakukan
pada 2007, di mana kuesioner yang mencakup 750 variabel (meliputi
variabel objektif, subjektif, dan terbuka) ditanyakan kepada 950 orang
di 12 daerah.
Konsep GNH diukur dari sembilan aspek kebahagiaan bangsa, yaitu:
ketenangan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu,
ketahanan dan keragaman budaya, tata kelola pemerintahan, vitalitas
komunitas, ketahanan dan keragaman lingkungan hidup, dan standar hidup.
Keseluruhan aspek kebahagiaan ini diuraikan menjadi 33 indikator yang
terukur untuk menentukan tingkat kebahagiaan bangsa. Ke-33 indikator
dipilih untuk memenuhi kriteria handal secara statistik, penting secara
normatif, dan mudah dimengerti oleh kalangan luas.
Keseluruhan aspek kebahagiaan tersebut mendapat bobot yang sama, karena
dianggap sama pentingnya dalam menentukan tingkat kebahagiaan bangsa.
Namun, dalam setiap ranah, indikator objektif diberi bobot yang lebih
besar daripada indikator subjektif dan jawaban terbuka. Survei GHN juga
menghasilkan 3 jenis hasil hitungan: hitungan kepala//headcount/,
intensitas, dan indeks GHN. Hitungan kepala menunjukkan persentase
penduduk yang merasa bahagia. Intensitas menunjukkan rata-rata kecukupan
yang dinikmati oleh penduduk. Indeks GHN menggambarkan keadaan
keseluruhan kebahagiaan suatu bangsa.
Jika memang terasa sulit, konsep indeks kebahagiaan di Indonesia akan
lebih operasional di level regional melalui Gross Regional Happiness
Index (GRHI), khususnya di daerah-daerah yang dianggap masih memegang
teguh nilai-nilai budaya dan aspek kekayaan tradisionalnya, seperti Kota
Yogyakarta, Solo, NAD, Sumatera Barat, dan Bali. Kita ambil kasus
Yogyakarta misalnya yang selama ini dikenal sebagai kota dengan kearifan
budaya yang masih dipegang teguh. Angka Harapan Hidup (AHH) Yogyakarta
juga tercatat sebagai yang tertinggi di antara seluruh daerah di
Indonesia, bahkan melebihi AHH nasional. Begitu pula kasus di Bali
dengan konsep Tri Hita Karana dan beberapa contoh daerah lainnya.
/Best practice/ yang nantinya didapat dari kasus GRHI dapat menjadi
masukan di dalam proses adopsi di level nasional. Jika ide tersebut
sekiranya dapat diwujudkan, sepertinya mimpi tentang Indonesia yang
lebih berbudaya dan tidak sekedar mementingkan aspek materi dalam
penghitungan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemerintah akan
bekerja seoptimal mungkin dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat di
atas segalanya. Masyarakat juga akan makin cinta kepada pemerintah dan
merasakan dengan segenap kesadarannya bahwa pemerintah ada dan bekerja
untuk mereka.
*Joko Tri Haryanto* /peneliti Badan Kebijakan Fiskal
/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
