/http://mediaindonesia.com/read/detail/216548-jauhi-baratayudha-politik-pilpres?utm_source=dable
/
//
//
/*Jauhi Baratayudha Politik Pilpres*/
Penulis: *Suyatno Analis Politik Pemerintahan pada FHISIP Universitas
Terbuka* Pada: Rabu, 13 Feb 2019, 05:00 WIB Opini
<http://mediaindonesia.com/opini>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/216548-jauhi-baratayudha-politik-pilpres?utm_source=dable>
<http://twitter.com/home/?status=Jauhi Baratayudha Politik Pilpres
http://mediaindonesia.com/read/detail/216548-jauhi-baratayudha-politik-pilpres?utm_source=dable
via @mediaindonesia>
Jauhi Baratayudha Politik Pilpres
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/02/51ee1fdd4b9801f639a6ae0a0f2220ca.jpg>
/Dok MI/
MENJAUHKAN persaingan memperebutkan kekuasaan saat ini seolah menjadi
sebuah perang Baratayudha yang patut terus diupayakan. Jangan sampai
terjadi habis-habisan sebagian politisi berusaha meraih kekuasaan apa
pun caranya. Setidaknya hal itu harus terus dihindarkan dalam kampanye
pilpres yang tengah berjalan. Tidak boleh ditempuh segala cara asal
kekuasan dapat diraih sebagian pihak.
Tak selayaknya seorang kandidat haus jabatan, menjadikan kekuasaan
tujuan akhir praktik semacam ini. Gagal meraih kekuasaan menjadi hal
yang paling ditakuti harus dibuang jauh-jauh.
Tidak menganggap kekalahan itu patut dihindari dalam posisi kemenangan
menjadi harga mati. Meraihnya juga tidak harus secara mati-matian. Bila
tidak bisa dengan cara halus, ditempuh cara kasar tidak dijadikan prinsip.
Jangan terjadi kompetisi yang menjadi ajang perebutan kekuasaan yang
masif. Hindarkan upaya menjatuhkan lawan gencar dilakukan dan kelemahan
kompetitor menjadi sasaran bidikan mereka meski dengan kebohongan
(hoaks). Tujuannya untuk diumbar kepada publik agar rasa simpati mereka
hilang, bahkan dengan caci maki. Tak jarang seorang calon bisa menjadi
komoditas kampanye hitam para pesaing.
Padahal, sejatinya proses pemilihan pemimpin termasuk pilpres harusnya
bisa mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam demokrasi selayaknya
pihak yang paling diuntungkan harusnya rakyat. Karena demokrasi adalah
pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Bukan pemenuhan syahwat
politik segelintir elite dengan membabi buta.
Menjelang Pilpres 2019 yang kian dekat, ada dua hal yang patut
dicermati. Pertama, peluang terjadinya persaingan sengit dan
habis-habisan dari setiap kubu kandidat capres.
Kedua, adanya upaya mengekspos secara berlebihan kebaikan calon sendiri
dan mengobral kelemahan pihak lain. Bila keduanya terjadi, kondisi
politik dan negara ini terancam terperosok dalam keadaan yang mengancam
masa depan demokrasi yang sehat dan juga bangsa ini.
Dalam kisah Baratayudha banyak putra-putra bangsa Amarta terbaik menjadi
korban. Hitungan rasional ditinggalkan. Meski akhirnya keluar sebuah
kemenangan, korbannya terlalu besar.
Pihak yang rugi adalah bangsa itu sendiri. Hal ini yang perlu dihindari
pihak mana pun dalam pilpres kali ini. Kedewasaan para elite dibutuhkan
karena praktiknya, keadaan ini sangat berpeluang terjadi.
*Gap citra*
Salah satu pemicu terjadinya Baratayudha politik adalah kubu kandidat
terkadang merasa kurang dikenal luas oleh calon pemilih dan khawatir
tidak bisa meraup suara. Ibarat pepatah yang mengatakan, jika tak kenal
maka tak sayang, tim kampanye berusaha sangat keras agar calonnya
dikenal luas agar kemudian dipilih menjadi presiden.
Persoalannya, lantas, benarkah citra yang dibangun tim sukses seorang
kandidat merupakan informasi yang dapat dipercaya? Dalam konteks wacana,
politik dipahami sebagai sebuah upaya membangun image (kesan).
Keberhasilan seorang politisi ditentukan kemampuannya membangun image
positif di mata massa.
Kesan positif itu berupa kemampuan memimpin, kepribadian yang mantap,
dan integritas moral yang tinggi, serta memiliki kapabilitas dan
abilitas sehingga akan memengaruhi orang memberikan pilihannya kepada si
calon. Karena namanya kesan, hal itu merupakan apa yang ditangkap atau
dirasakan orang terhadap sesuatu. Artinya, dalam kesan itu melekat erat
subjektivitas dari orang untuk bersikap terhadap suatu kejadian atau
terhadap objek tertentu.
Jadi, kesan bisa dibuat, diubah maupun didesakkan ke arah tertentu.
Sesuai dengan keinginan dan kepentingan yang membuat kesan. Bila
dibutuhkan, tampak kecil sesuatu yang besar bisa seolah disusutkan.
Sesuatu yang seharusnya bergerak ke satu arah bisa jadi seakan-akan
bergerak sebaliknya. Dengan begitu, kesan itu bisa merupakan sesuatu
yang sebenarnya atau bisa pula tidak sesuai dengan kenyataan.
Dalam pemahaman politik sebagai wacana sebagaimana Baudrillard (1981)
bisa saja terjadi simulacra terhadap citra capres. Terjadi semacam gap
(jarak) antara image yang diciptakan terhadap seorang kandidat dan
realitas calon itu.
Apa yang dilempar ke tengah publik terkadang tidak sepenuhnya ada dalam
pribadi capres. Kesenjangan tidak saja dimonopoli hal yang negatif.
Kekurangan calon senantiasa ditutupi dengan informasi tentang
kelebihannya. Akan tetapi, bisa jadi kebaikan atau kapabilitas tidak
tersampaikan secara baik kepada massa. Si calon jauh lebih baik dari apa
yang diketahui orang selama ini.
Semestinya kampanye diupayakan paling tidak mendekati kenyataan. Kita
patut merujuk jingle iklan ‘seindah warna aslinya’. Kampanye akan
menampilkan kesan yang tidak menyesatkan pemilih. Karena krisis
kepercayaan grass root (massa) terhadap elite politik bisa berawal dari
kampanye yang tidak pernah terwujud dalam realitas.
*Kenegarawanan*
Guna menghindarkan perpolitikan tereduksi menjadi Baratayudha perebutan
kekuasaan, maka dibutuhkan sikap kenegarawanan dari para kandidat
beserta tokoh-tokoh politik. Ada sejumlah hal yang patut dilakukan untuk
mewujudkan sikap itu.
Di antaranya, negarawan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi dan golongan. Politik bukanlah sekadar ajang
rebutan dan permainan kekuasaan. Politik selalu diarahkan pada
kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan golongan, yakni
kepentingan bangsa. Politik pada hakikatnya diperuntukkan demi
kepentingan umum.
Selanjutnya, politik bagi politisi hendaknya menegaskan dan membuktikan
apa yang mau diperbuat untuk bangsa dan negara dengan visi yang benar,
penting, dan mendalam. Patut dihindarkan visi dan misi jangka pendek
serta sikap pragmatis untuk meraih kekuasaan.
Kemudian, negarawan sudah selayaknya menunjukkan wawasan, integritas
serta kapasitas intelektual dan emosional di atas rata-rata. Para elite
politik adalah orang yang akan menerima amanah untuk mengelola
kepentingan umum. Kepentingan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dibutuhkan kemampuan yang lebih. Tentu kepentingan umum lebih rumit dan
komplek daripada kepentingan individu.
Akhirnya, kemampuan lebih dari elite ini diperlukan agar bisa wawas diri
bila ia memegang kekuasaan. Demikian juga politisi yang tidak sedang
memegang kekuasaan dalam memberikan kritik. Kritik yang diberikan adalah
kritik yang jujur, rasional, tanpa sentimen dan sikap emosional kepada
lawan politik. Kritik seharusnya tidak menjadi upaya untuk menjelekkan,
menyerang, apalagi menjatuhkan lawan politik.
Di sisi lain, masyarakat perlu dewasa dalam memberikan suara dan
dukungannya kepada calon pemimpin bangsa. Banyak warga yang sekadar
masih terpikat popularitas yang tampak. Image yang semu dan menonjol
berpengaruh besar kepada para pemilih.
Kesan di kulit luar menjadi pertimbangan memberikan dukungan. Padahal,
kesan itu belum tentu merupakan inner beauty seorang tokoh. Seharusnya
kinerja dan kapasitas calon pemegang mandat rakyat itulah yang menjadi
pertimbangan utama. Masih ada waktu.
