Tapi ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan, salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir — adalah terkait tindakan melarang, merusak, atau menghalangi pendirian rumah ibadah.
Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah — menurut Komnas HAM — pada praktiknya membatasi prinsip kebebasan beragama. Aturan itu justru dipakai untuk MEMBATASI bahkan MENCABUT hak konstitusional dalam hal KEBEBASAN BERIBADAH. SETARA Institute mencatat, selama sebelas tahun terakhir terjadi TIGARATUS TUJUHPULUH DELAPAN gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia. ....NASIONALIS GADUNGAN adalah orang-orang yang mengaku nasionalis tapi ikut meloloskan perda-perda agama yang diskriminatif. NASIONALIS GADUNGAN ADALAH kekuatan politik tengah yang bungkam, diam seribu bahasa ketika Ibu Meliana dipersekusi. NASIONALIS GADUNGAN tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup. NASIONALIS GADUNGAN adalah partai-partai yang mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK karena mengkorupsi uang rakyat. .... Musuh Utama Persatuan Indonesia | | | | | | | | | | | Musuh Utama Persatuan Indonesia – Partai Solidaritas Indonesia Menebar Kebajikan, Merawat Keragaman, Mengukuhkan Solidaritas. Indonesia adalah kepingan warna warni yang direka... | | | **Pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 Yogyakarta, Senin 11 Februari 2019. Assalamualaikum, Shalom, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Damai Salam Solidaritas! Apa kabar Jogja? Kangen saya sama kota ini Selamat datang di Festival 11 Jogjakarta, kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia! Izinkan saya menyampaikan pidato politik yang saya beri judul “Musuh Utama Persatuan Indonesia” Banyak yang bertanya kepada saya: “Kenapa PSI selalu bicara tentang isu-isu sensitif?” “Kenapa PSI menolak Perda Injil dan Perda Syari’ah yang diskriminatif?” “Tidakkah sebaiknya PSI hanya bicara tawaran kebijakan saja, ketimbang masuk ke isu-isu sensitif?” Bro and Sis yang saya cintai, Ada baiknya kita menyegarkan kembali ingatan tentang dasar-dasar perjuangan PSI, tentang alasan kenapa partai ini harus berdiri. Lebih dari empat tahun lalu, PSI didirikan atas kecemasan terkait MELUASNYA INTOLERANSI di negeri ini. Itulah alasan kenapa salah satu PERJUANGAN POKOK PSI adalah melawan intoleransi. Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan Sandra Hamid sebagai “NORMALISASI INTOLERANSI”. Gejala dimana masyarakat semakin menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner: hitam – putih. Kaum kita – musuh kita. Dan menghadapi gelombang yang semakin besar itu, kaum Nasionalis-Moderat di partai politik, lebih memilih cara aman, agar lolos dari stigma anti umat, demi kepentingan elektoral semata. Tidak ada protes dari satu partai politikpun — kecuali PSI — ketika ada perayaan keagamaan diserang, ketika ada tempat ibadah ditutup paksa, ketika massa membakar rumah di mana Ibu Meliana sedang berada di dalamnya. Ke mana mereka ketika Ibu Meliana dimasukkan ke penjara? Tidak cukup suara menentang itu semua, karena kita mulai menganggapnya sebagai hal biasa. Inilah NORMALISASI INTOLERANSI! Apakah kita akan diam saja melihat ini semua terjadi? Bro and Sis yang saya cintai, Prioritas pertama yang harus kita selesaikan hari ini — menurut PSI — adalah melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan kita. Ancaman itu datang dalam beragam bentuk: ada yang ingin mengganti NKRI, ada yang ingin mengganti keberagaman dengan fahamnya sendiri dengan menyelundupkan regulasi diskriminatif. PSI percaya bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada pengakuan diri bahwa ada masalah besar yang sedang mengancam PERSATUAN INDONESIA. Konsep kewarganegaraan — citizenship — mengandaikan semua warga negara setara. Tidak ada dikotomi MAYORITAS dan MINORITAS. Tidak ada PRIBUMI dan NON-PRI. Tidak ada warga negara KELAS SATU dan KELAS DUA. Semua sama dan setara sebagai WARGA NEGARA INDONESIA. Salah satu hak dasar, dijamin Pasal 28 E: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…” Hak beragama dan beribadat menurut keyakinan dijamin oleh konstitusi kita! Tapi ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan, salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir — adalah terkait tindakan melarang, merusak, atau menghalangi pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah — menurut Komnas HAM — pada praktiknya membatasi prinsip kebebasan beragama. Aturan itu justru dipakai untuk MEMBATASI bahkan MENCABUT hak konstitusional dalam hal KEBEBASAN BERIBADAH. SETARA Institute mencatat, selama sebelas tahun terakhir terjadi TIGARATUS TUJUHPULUH DELAPAN gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia. Situasi semakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah, memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara “meng-entertain” sikap intoleran masyarakat, dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa MENYENANGKAN UMAT TERTENTU SAJA. Mereka juga cari aman ketika berhadapan dengan kelompok intoleran yang mengerahkan massa untuk menolak pendirian rumah ibadah. Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, maka PSI akan berjuang agar TIDAK ADA LAGI PENUTUPAN RUMAH IBADAH SECARA PAKSA! PSI bertindak dan berbicara atas dasar Konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh — tanpa syarat! Bro and Sis yang akan memperjuangkan Konstitusi, Jogja ini selalu bikin kita kangen. Itu mungkin yang membuat penyair Joko Pinurbo bilang “Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan”. Kita selalu ingin kembali ke kota ini karena ia menyimpan identitas kita — identitas Indonesia yang hidup dalam diri kita — dalam bentuk kesenian, tradisi, dan kuliner Nusantara. Itulah yang selalu mendorong kita untuk kembali “Pulang” ke Jogjakarta, seperti lagu KLA Project. Tapi sebagaimana terjadi di kota-kota lain, kelompok intoleran juga mencoba merusak ketenangan Jogja. Intoleransi tidak hanya mengancam kita yang masih hidup, bahkan yang sudah matipun menjadi sasaran. Pertengahan Desember lalu, sebuah nisan kayu salib dipotong di Kotagede Jogjakarta, dan prosesi doa kematian gagal dilakukan karena mendapat penolakan massa. Kelompok Intoleran juga menyasar upacara adat. Oktober tahun lalu, upacara “Sedekah Laut” sebagai ekspresi rasa syukur — yang dilaksanakan nelayan Pantai Baron dan Kukup di Tanjungsari, Gunungkidul, DISERANG dan DITEROR oleh sekelompok orang yang menganggap upacara adat itu sesat. Kelompok adat, penganut kepercayaan yang ribuan tahun hidup dalam damai di bumi Nusantara, kini menjadi sasaran kebencian. Dituduh sesat, dipersekusi, dan mengalami diskriminasi sosial. Hari ini, tepat setahun yang lalu, Gereja Santo Lidwina Bedog di Sleman, diteror. Seorang pemuda dengan samurai menghancurkan isi gereja, melukai pastor, dan jamaat yang sedang khusyuk beribadah. Inilah cermin persoalan besar kita hari ini. Bro and Sis yang akan berjuang melawan intoleransi, Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi sayap politik kaum Nasionalis, kaum Moderat, yang ingin mengembalikan toleransi di negeri ini. Kami percaya, kampanye toleransi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan politik parlementer. Di tingkat nasional, PSI akan mendorong “DEREGULASI Aturan mengenai Pendirian Rumah Ibadah”. PSI akan mendorong PENGHAPUSAN Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah. Aturan terkait masalah ini harus dikembalikan kepada konstitusi — dalam hal ini Pasal 28 E, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Kedua, PSI akan mencegah lahirnya undang-undang atau peraturan daerah diskriminatif. Ketiga, kami akan mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi. Itulah tawaran PSI untuk mengatasi persoalan intoleransi. Siapkah kita — PSI — berjuang menegakkan hak kebebasan beribadah? Bro and Sis yang ada di Jogja dan di seluruh Nusantara, Persatuan dan ide Nasionalisme Indonesia hari ini tidak cukup hanya dibangun dengan melap-lap warisan lama. Nasionalisme PSI tidak akan dibangun dengan cara mewajibkan orang menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sebelum menonton film di bioskop. Nasionalisme, bagi PSI harus didirikan diatas politik yang bersih. Karena kami percaya persatuan nasional harus dibangun atas dasar “TRUST”. Kepercayaan tidak akan pernah tumbuh di atas politik yang korup. Selama anggota DPR masih korup, selama itu pula rakyat akan sulit percaya kepada politik. Bagaimana mungkin orang akan bersatu jika ia merasa dikhianti — kalau uang pajaknya secara sistematis dicuri, dikorupsi oleh orang yang mengaku sebagai wakilnya? Nasionalisme kita harus didirikan atas dasar perlawanan terhadap kaum intoleran. Bro and Sis yang akan bersama merawat negeri. Ancaman terbesar bagi Persatuan Indonesia hari ini, datang dari dua arah: Pertama dari KAUM INTOLERAN, yang setiap hari menjajakan kebebencian, menghalang-halangi bahkan menyerang orang untuk menjalankan keyakinannya. Kedua adalah para KORUPTOR yang melemahkan gerakan persatuan, membuat kita: Kaum Nasionalis-Moderat tidak percaya satu sama lain. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya Nasionalis, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat. Mereka lebih pantas kita sebut: NASIONALIS GADUNGAN! NASIONALIS GADUNGAN adalah orang-orang yang mengaku nasionalis tapi ikut meloloskan perda-perda agama yang diskriminatif. NASIONALIS GADUNGAN ADALAH kekuatan politik tengah yang bungkam, diam seribu bahasa ketika Ibu Meliana dipersekusi. NASIONALIS GADUNGAN tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup. NASIONALIS GADUNGAN adalah partai-partai yang mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK karena mengkorupsi uang rakyat. Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan? Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan? Apakah kita akan menjadi nasionalis gadungan? Bro and Sis di Jogja, dan yang menyaksikan pidato ini melalui televisi nasional dan sosial media Belakangan banyak kampanye negatif yang ditujukan kepada PSI. Mengatakan bahwa memilih PSI sama saja buang-buang suara — jika partai ini tidak lolos ke parlemen. Sebagai jawaban saya ingin balik bertanya: Apakah kita puas dengan partai politik yang ada sekarang? Apakah partai politik yang ada sekarang telah bekerja keras menjamin kebebasan beribadah? Apakah mereka turun tangan membela, ketika ada orang yang dipersekusi karena keyakinannya? Atas dasar itulah, kita harus mulai berpikir bahwa mempertahankan “Politik Status Quo” justru SEBUAH BENTUK PENGHAMBUR-HAMBURAN SUARA! Berbagai survei terakhir memperlihatkan bahwa elektabilitas PSI terus bergerak naik. Para Caleg, kader, dan simpatisan kami terus bergerak di darat. Mengetuk dari pintu ke pintu, meyakinkan bahwa Indonesia perlu sebuah perbaikan politik. Bahwa kaum Nasionalis-Moderat perlu suntikan darah segar. Sebuah fraksi baru di parlemen, untuk menemani kelompok Nasionalis-Moderat yang sudah ada, agar lebih berani dan tegas dalam menegakkan persatuan. Terakhir saya ingin menyitir kutipan puisi yang disukai Sutan Sjahrir “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”. Kata-kata yang mengajak orang untuk berani mengambil sebuah langkah baru. Meninggalkan zona nyaman, yang sebetulnya merupakan sebuah jebakan jalan buntu. Tak akan ada yang sia-sia. Satu suara anda akan sangat berharga: menentukan arah masa depan kita semua. Siap pasang badan melindungi rumah ibadah? Siap membendung normalisasi intoleransi? Siap menyingkirkan Nasionalis Gadungan? PSI untuk Persatuan Indonesia! PSI untuk melawan musuh-musuh Persatuan Indonesia. Mana Solidaritasmu? Mana Solidaritasmu? Mana Solidaritasmu? Salam Solidaritas!
