*Bukankah kalau rugi dan membebankan keuangan negara bisa diatasi, yaitu dengan diadakan pinjaman untuk menutup kekuarangan yang dialami ataukah ada cara lain yang mantap? Jadi tidak perlu panik.*
https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/02/12/pmrsne377-lrt-palembang-merugi-menhub-kita-akan-tetap-subsidi *BPN: LRT Palembang Kuras Keuangan Negara* *Senin 11 Feb 2019 22:24 WIB* *Red: Andi Nur Aminah* [image: Kereta Api Ringan atau Light Rapid Transit (LRT) melintas memasuki Depo Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/8).] *Operasional LRT per bulan mencapai Rp 10 miliar sedangkan pendapatanya Rp 1,1 miliar.* *REPUBLIKA.CO.ID <http://REPUBLIKA.CO.ID>, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara menyoroti pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang. Dia menilai pembangunan LRT Palembang merugikan negara. Tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp 10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan* *"Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima **Republika.co.id <http://Republika.co.id>**, Senin (11/2).* *Suhendra mengatakan, pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik bahkan juga pernah disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla. Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.* *Apalagi, kata Suhendra, sekarang pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional LRT yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan. "Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang," tambahnya.* *Mengingat, lanjut Suhendra, LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara. Sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. "Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," tegas Mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.* *Kemudian daripada hamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, Suhendra mendorong agar anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat. "Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Tentang biaya operasional yang defisit," keluhnya.* *Justru menurut Suhendra, lebih bermanfaat uang untuk tutupi biaya operasional LRT tersebut dibuat untuk membangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. "Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," kaya Suhendra.* *Sumber : Antara* - 26 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/11/pmrpgn384-bpn-lrt-palembang-kuras-keuangan-negara#> - 3 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/11/pmrpgn384-bpn-lrt-palembang-kuras-keuangan-negara#comment-list> - *Kereta Api Ringan atau Light Rapid Transit (LRT) melintas memasuki Depo Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/8).* *Foto: Septianda Perdana/Antara/INASGOC* *Operasional LRT per bulan mencapai Rp 10 miliar sedangkan pendapatanya Rp 1,1 miliar.* REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara menyoroti pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang. Dia menilai pembangunan LRT Palembang merugikan negara. Tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp 10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan. "Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima *Republika.co.id <http://Republika.co.id>*, Senin (11/2). Suhendra mengatakan, pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik bahkan juga pernah disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla. Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan. Apalagi, kata Suhendra, sekarang pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional LRT yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan. "Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang," tambahnya. Mengingat, lanjut Suhendra, LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara. Sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. "Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," tegas Mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini. Kemudian daripada hamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, Suhendra mendorong agar anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat. "Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Tentang biaya operasional yang defisit," keluhnya. Justru menurut Suhendra, lebih bermanfaat uang untuk tutupi biaya operasional LRT tersebut dibuat untuk membangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. "Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," kaya Suhendra.
