*Ini hasil transmigrasi yang meributkan apa yang disebut pemurtadan, selama sejarah Maluku Utara dibawah pimpinan Sultan Ternate atau Sultan Bacan berabad-abad tidak ada masalah murtad-murtad dan tidak ada laskar jahat yang didatangkan dari jauh. Hanya pada kekuasaan rezim Neo-Mojopahit ditimlkan berbagai masalah yang merugikan kerukunan.*
https://suara-islam.com/ribuan-warga-murotai-gelar-aksi-protes-kegiatan-yang-diduga-pemurtadan/ *Ribuan Warga Murotai Gelar Aksi Protes Kegiatan yang Diduga Pemurtadan* 25 Februari 2019 Aksi warga Morotai memprotes dugaan pemurtadan *Murotai (SI Online)* – Ribuan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam Front Umat Islam Morotai Bersatu (FUIMB), mengepung kantor bupati dan kediaman Bupati Pulau Morotai Benny Laos, untuk menyampaikan aspirasi memprotes atas kegiatan Karnaval Merah Putih yang digelar Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) di pantai Army Dock, Kecamatan Morotai Selatan pada Kamis (21/2) lalu. Massa menduga kegiatan Karnaval Merah Putih dilakukan YBSN bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNN) Pulau Morotai, yang dikemas dalam Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas, merupakan kegiatan terselubung dengan modus misi agama (pemurtadan). Terbukti, fakta terungkap YBSN menyertakan simbol-simbol agama dalam kegiatan tersebut, padahal sesuai edaran ke sekolah-sekolah Islam, kegiatan ini tidak boleh membawa simbol agama, karena sesuai dengan temanya murni nasionalis. Sekira 500 siswa-siswi yang tergabung dari SMA Negeri 1, SMK Pelayaran, SMPN 1, MIS Gotalamo Aliyah dan SD se-Kota Daruba Morotai yang ikut dalam kegiatan sosial, diarahkan menghadap ke laut dan diduga ‘dibaptis’ dengan cara dimandikan ke laut. Sehingga hal tersebut menuai aksi protes dari para tokoh agama di Pulau Morotai yang menganggap kegiatan sosialisasi tersebut ada upaya pendangkalan pemahaman akidah kepada siswa-siswi. Salah satu orator dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pulau Morotai, Fajri Al Hamid dalam aksinya menyampaikan kekecewaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dimana Pemda seharusnya menjadi penanggungjawab dalam kegiatan, tapi kenapa bisa menjadi fasilitator. “Seharusnya pemerintah menyelidiki terlebih dahulu sebelum sosialisasi tersebut digelar, bukannya langsung menyetujui kedatangan mereka (YBSN), sehingga yang terjadi di lokasi pantai Army dock ternyata ada ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan aqidah Islam,” ungkap Fajri di depan kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (25/2/2019). Fajri mengaku apa yang dilakukan YBSN sangat dilarang dan tidak dibolehkan. Apalagi sampai mendoktrin anak-anak yang sudah memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Hal serupa juga disampaikan orator dari MUI Pulau Morotai, Udin Seba yang meminta pertanggungjawaban dari Pemda terkait dengan kegiatan tersebut, dengan permohonan untuk memeriksa para pelaku yang terlibat pada kegiatan sosialisasi di pantai Army Dock. “Kalau aksi kami tidak digubris maka kami akan melakukan aksi setiap hari,” tandasnya. Massa kemudian melakukan hearing dengan Wakil Bupati Asrun Padoma, Ketua MUI Hi. Arsad Haya, seorang utusan Pendeta dan Kapolres Pulau Morotai, AKBP Mikael Sitanggang yang berlangsung di ruang Wakil Bupati. Kapolres meminta kepada pemerintah dan tokoh agama untuk tidak terprovokasi, pihaknya akan bertindak secepatnya mencari dan menangkap dalang dari kegiatan yang sudah merugikan masyarakat tersebut. “Ini acara orang lain (YBNS) dari luar dan akhirnya kita yang di sini (Morotai) yang kena salah, jujur saja saya merasa sakit hati dengan kejadian ini yang sangat merugikan orang banyak, ditambah lagi ini ada unsur agama,” tegasnya. Mikael menegaskan akan segera mencari serta memproses kejadian tersebut dan akan langsung berkoordinasi dengan beberapa pendeta di Pulau Morotai. “Intinya para pendeta di Morotai juga merasa dirugikan, karena ini sudah merusak hubungan antar umat beragama, untuk itu kita akan cari akar masalah dan dalang untuk meminta pertanggungjawaban atas hal ini,”tandasnya.. Menurutnya, hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk segera mencari akal permasalahan, karena pemberitaan terkait kegiatan Karnaval Merah Putih ini juga sudah terlanjur beredar di media sosial (Medsos). Selain itu, pelaku yang berusaha melakukan ujaran kebencian di Medsos juga bakal ditindak sesuai aturan hukum. “Bagi siapa saja yang masih berusaha ‘menggoreng’ hal ini, akan saya tindak lanjuti karena itu sudah masuk dalam pidana, karena kita saat ini berupaya untuk menyelesaikan masalah ini,” tutupnya. Usai hearing, ribuan massa FUIMB ini juga beranjak ke Kediaman Bupati Benny Laos di Desa Darame, untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Namun massa yang mendapat pengawalan ketat dari kepolisian ini tidak sempat bertemu dengan bupati, sehingga tak lama kemudian massa aksi membubarkan diri. sumber: kabarmalut.co.id
