Yg disebut dibawah itu utang pemerintah yg masuk APBN. Lebih parah lagi
pemerintah mengelabui rakyatnya sendiri dengan banyaknya schema utang BUMN yg
dikategorikan sebagai utang swasta dus tidak masuk APBN, padahal pada waktu
BUMN itu tidak bisa bayar utang toh negara harus menalangin yang duitnya
diambil dari APBN. Contoh seperti itu utang KA Cepat Jakarta Bandung, obligasi
Inalum untuk akuisisi Freeport, dlsb. yg tidak masuk dalam APBN.
On Monday, March 11, 2019, 10:25:02 AM PDT, Tatiana Lukman
<[email protected]> wrote:
Sosialisme dengan ciri Tkk ini kok suka pasang jebak-jebakan pakai modalnya,
ya??? Makin dekat ke komunisme, makin ganas untuk menguasai aset di negeri
orang... Haleluya!! Selamat Datang Komunisme Tkk untuk untung bersama dan
menang bersama!!!
On Monday, March 11, 2019, 6:15:48 PM GMT+1, Jonathan Goeij
[email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote:
Pemerintah selalu beralasan masih aman melihat rasio utang terhadap GDP, tetapi
tidak pernah diutarakan cicilan+bunga dibanding pendapatan pajak, tidak pernah
diutarakan besarnya cicilan+bunga dibanding pendapatan ekspor atau yang disebut
debt service ratio. Melihat tingginya tingkat bunga artinya cicilan + bunga
(debt service) juga tinggi.---
Pemerintah menjelaskan, selain besaran jumlah utang dari China yang masih
sebesar Rp 22 triliun atau 0,50 persen, rasio utang pemerintah terhadap PDB per
2018 masih dalam batas aman atau kurang dari 30 persen. Rasio utang Indonesia
saat ini sebesar 29,78 persen, jauh di bawah negara peer atau yang setara. Di
mana, Mesir sebesar 101,2 persen, Mongolia 79,4 persen, Sri Lanka 77,6 persen,
Pakistan 67,2 persen.
....
Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat Jauh
|
|
|
| | |
|
|
|
| |
Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat ...
Harwanto Bimo Pratomo
Disebutkan, China memberikan pinjaman ke beberapa negara untuk mewujudkan New
Silk Road yang semuanya akan terhu...
|
|
|
Senin, 11 Maret 2019 16:10Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Ilustrasi Chinese Money Trap. ©2016 Merdeka.com
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia masih aman dari
pengaruh Chinese Money Trap yang tengah ramai dibicarakan. Mengutip penjelasan
Facebook Nas Daily, Chinese Money Trap ialah skema China yang memberi pinjaman
ke beberapa negara dalam jumlah besar untuk pembangunan dengan maksud agar
Negeri Panda dapat menguasai aset tersebut jika penerima utang tidak mampu
membayar.
Dikutip dari akun Facebook Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Kemenkeu, Senin (11/3), pemerintah memaparkan utang dari China hanya
sebesar Rp 22 triliun per akhir 2018. Jumlah utang tersebut setara dengan 0,50
persen jumlah total pinjaman pemerintah.
"Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman saat ini sebesar 18,23 persen.
Sementara, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), sebesar 81,77 persen,"
tulis mereka.
Pemberi pinjaman antara lain Bank Dunia, Asian Development Bank, Jepang,
Jerman, Prancis, dan China. Pinjaman pemerintah kepada China menggunakan skema
goverment to goverment (G to G) dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian,
terukur, dan transparan..
"Pinjaman pemerintah tidak jatuh tempo sekaligus, tetapi pembayarannya dicicil
selama periode tertentu sehingga tidak memberatkan keuangan. Indonesia masih
sangat jauh dari pengaruh skenario yang disebutkan sebagai Chinese Money Trap,"
jelasnya.
Mengapa Indonesia masih aman?
Pemerintah menjelaskan, selain besaran jumlah utang dari China yang masih
sebesar Rp 22 triliun atau 0,50 persen, rasio utang pemerintah terhadap PDB per
2018 masih dalam batas aman atau kurang dari 30 persen. Rasio utang Indonesia
saat ini sebesar 29,78 persen, jauh di bawah negara peer atau yang setara. Di
mana, Mesir sebesar 101,2 persen, Mongolia 79,4 persen, Sri Lanka 77,6 persen,
Pakistan 67,2 persen.
Sementara, rasio defisit pemerintah pada 2017, sebesar 2,5 persen atau di bawah
batas aman yang ditentukan 3 persen. Di mana, negara lain yakni Mesir di 10,7
persen, Kenya 9,5 persen, Mongolia 6,2 persen, Pakistan 5,8 persen, Sri Lanka
5,5 persen.
Kemenkeu meyakinkan pemerintah mampu untuk membayar utang karena telah
dianggarkan dalam APBN di setiap tahunnya. "Pengelolaan utang diatur dalam UU
APBN serta pengawasannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."
Selain itu, utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang
memberikan manfaat lebih besar dari biaya utangnya. Menurut McKinsey pada 2016,
proyek infrastruktur memberikan return 20 persen, sementara biaya utang
pemerintah sekitar 8 persen.
Disebutkan, China memberikan pinjaman ke beberapa negara untuk mewujudkan New
Silk Road yang semuanya akan terhubung dengan China. Perdana Menteri Malaysia,
Mahathir Mohamad, juga telah memperingatkan akan bahaya Chinese Money Trap ini.
Mahathir, sejak kembali menjabat, terus menyuarakan perjanjian ulang atau
bahkan pembatalan pada rencana kerjasama pembangunan infrastruktur oleh China
yang disebutnya tak adil.
[bim]
