Tak terealisasi poros maritim, karena menteri maritim banyak urusan sana sini, jadi terbengkalai melaksanakan tugasnya, Demikian sebagai tambahan bukti, kata ahli nujum. hehehehehe
https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/02/04/2019/poros-maritim-jokowi-dinilai-belum-terealisasi-ini-buktinya/ Poros Maritim Jokowi Dinilai Belum Terealisasi, Ini Buktiny 2 April 2019, 05:30:32 WIB *awaPos.com* – Visi poros maritim yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi nampaknya masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satu contohnya adalah permasalahan pelabuhan Marunda yang merugikan investor. Patut diketahui bahwa, sengketa panjang terkait pengembangan pelabuhan Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan pemegang sahamnya, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) saat ini dalam proses kasasi. “Konsep Poros Maritim dan program Tol Laut yang mendukung peningkatan industri kemaritiman merupakan inisiatif yang sangat baik. Bahkan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hingga ke penjuru Timur yang selama ini menjadi anak tiri. Namun, konsep tersebut terkesan tidak dilindungi oleh payung hukum yang cukup kuat. Hal ini menyebabkan kisruh antara sisi pemerintah dan perangkatnya, serta mitra swasta yang diproyeksikan dapat mendukung visi pemerintah secara optimal, tidak berjalan dengan baik,” Ucap pengamat hukum asal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Febrinaldy Darmansyah di Jakarta, Senin (1/4). Adapun, Pengamat Studi Ketahanan Kemaritiman Universitas Padjadjaran Rizki Ananda Ramadan mengatakan negara lain sedang berlomba-lomba untuk memajukan industri maritim dengan bermitra bersama investor. Di Indonesia kehadiran investor malah dibikin rumit dan dirugikan. Kemudian, Direktur Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarim) Siswanto Rusdi mengatakan Indonesia tidak mungkin membangun pelabuhan jika tidak ada investor. “Menurut saya hal ini aneh. Sekarang ada investor yang mau kembangkan industri maritim nasional melalui pembangunan pelabuhan, malah digugat,” kata Siswanto. Febrynaldi menyarankan agar baik KCN dan KBN dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan baik. Tentunya dengan dukungan berbagai pihak seperti kementerian teknis hingga para pemangku kepentingan di pemerintah. Jangan biarkan kisruh ini berlarut-larut dan menyebabkan citra buruk dalam kemudahan berinvestasi di Indonesia, terutama di industri kemaritiman. Editor : Saugi Riyandi
