http://www.balipost.com/news/2019/04/06/72388/Kebocoran-APBN-Sejak-Orde-Baru.html
Kebocoran APBN Sejak Orde Baru
Sabtu, 6 April 2019 | 08:09:01
Berbagi di Facebook
<https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2019%2F04%2F06%2F72388%2FKebocoran-APBN-Sejak-Orde-Baru.html>
Tweet di Twitter
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Kebocoran+APBN+Sejak+Orde+Baru&url=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2019%2F04%2F06%2F72388%2FKebocoran-APBN-Sejak-Orde-Baru.html&via=balipostcom>
*
*
JAKARTA, BALIPOST.com – Kebocoran APBN ibarat penyakit yang sudah
ada sejak orde baru. Namun seiring pergantian pemerintahan, angkanya
terus berkurang.
Di era Presiden Joko Widodo telah dibuat berbagai instrumen untuk
menutup celah kebocoran. ”Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak
zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu
pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget
hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang
transparan,” kata Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf
Amin, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Jumat (5/4).
Eva mengakui sampai saat ini kebocoran anggaran masih terjadi. Namun
jumlahnya tidak sebesar sebelumnya.
Pemerintahan Jokowi pun sudah mengelola APBN dengan benar. Terbukti
dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Predikat itu diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dalam dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017. Ia pun memastikan
jika e-budgeting, e-procurement dan e-planning diterapkan Jokowi untuk
skala nasional seperti saat menjabat Gubernur DKI, tidak akan ada lagi
celah kebocoran anggaran yang direncanakan. “Pak Jokowi punya sistem
untuk memastikan tidak ada lagi niat untuk bocor itu terakomodasi,”
tegasnya.
Baca juga: Alasan Masih Sakit, Novanto Kembali Mangkir
<http://www.balipost.com/news/2017/09/19/21925/Alasan-Masih-Sakit,Novanto-Kembali...html>
Eva menambahkan, Jokowi berkomitmen membangun sistem pengelolaan APBN
yang transparan. Ini penting diketahui masyarakat. “Yang penting itu apa
solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting yang di dalamnya itu
ada transparansi anggaran,” jelasnya.
Isu kebocoran anggaran ini mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang
menemukan adanya kebocoran yang cukup tinggi pada APBN. Wakil Ketua KPK
Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, APBN Indonesia seharusnya
Rp 4.000 triliun.
Tapi saat ini, APBN hanya Rp 2.439 triliun. Basaria menyampaikan hal ini
saat sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama Monitoring
Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah
Daerah di Semarang, 1 April 2019.
Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini
pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam. (kmb/balipost)
