http://mediaindonesia.com/read/detail/228183-pilpres-2019-dan-masa-depan-pendidikan-politik
/*Pilpres 2019 dan Masa Depan Pendidikan Politik*/
Penulis: *Hodari Mahdan Abdalla Pengajar di Akademi Bela Negara (ABN)
Partai NasDem* Pada: Senin, 08 Apr 2019, 06:45 WIB Opini
<http://mediaindonesia.com/opini>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/228183-pilpres-2019-dan-masa-depan-pendidikan-politik>
<http://twitter.com/home/?status= Pilpres 2019 dan Masa Depan
Pendidikan Politik
http://mediaindonesia.com/read/detail/228183-pilpres-2019-dan-masa-depan-pendidikan-politik
via @mediaindonesia>
Pilpres 2019 dan Masa Depan Pendidikan Politik
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/04/433804a402dde7767da88047b14f87a9.jpg>
/MI/Duta/
Ilustrasi
PESTA demokrasi 2019 akan segera digelar dalam hitungan hari. Kampanye
sudah berlangsung dan kedua kubu yang hendak merebut kursi kepresidenan,
ibarat petinju telah memasuki ring pertandingan. Mereka saling
mengeluarkan jurus terbaiknya. Hanya menunggu beberapa ‘ronde’, pemenang
akan segera ditentukan.
Namun, ada satu hal yang sangat disayangkan. Narasi politik yang
dibangun sama sekali jauh dari harapan publik. Setiap kubu sampai
sekarang belum juga menawarkan visi dan misi yang jelas. Hanya umbaran
sensasi yang terus-menerus diproduksi. Kita melulu disuguhi tontonan
membosankan, percakapan politik tanpa gagasan.
*Pesta demokrasi atau democrazy*
Sistem demokrasi memang menghendaki dialog terbuka berlangsung.
Perbedaan pendapat itu wajar dan bahkan dibutuhkan. Tak bisa disebut
sebuah negara demokratis bila tanpa kehadiran oposisi. Kehadiran opisisi
di sini penting, yakni sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah yang
sedang berkuasa.
Namun yang terjadi di Indonesia, setidaknya kalau kita melihat narasi
politik yang dibangun selama menjelang pilpres ini, perdebatan yang
muncul ke permukaan jauh dari substansi. Bahkan, kalau boleh dikatakan,
sangat mengancam kesehatan demokrasi itu sendiri.
Kenapa? Pertama, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan perdebatan
yang sehat pula.
Perdebatan yang sehat ialah pertarungan argumentasi yang berdasarkan
pada data valid dan penggunaan akal sehat. Namun, realitas menunjukkan
fakta sebaliknya. Hanya bersifat retorik. Bahkan, terkadang tak dapat
membedakan antara mencela dan kritik, seperti munculnya fenomena cebong
dan kampret.
Data dan akal yang digunakan hanya untuk menjatuhkan satu sama lain demi
merebut persepsi publik. Persis seperti cerita kaum Sofis di Yunani,
abad ke-5 SM.
Kedua, demokrasi yang sehat memang memberikan kebebasan berpendapat
sebebas-bebasnya. Namun, kebebasan ini justru dimanfaatkan sebagai
ladang basah untuk menabur hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) yang
justru kontra produktif dengan spirit demokrasi itu sendiri.
Bahkan, kedua isu inilah yang mendominasi wacana publik belakangan ini.
Suka tidak suka, kubu Prabowo-Sandi (sebagai penantang) terbukti kerap
memainkan isu tersebut untuk menghajar lawan. Sebagai petahana, kubu
Jokowi-Amin yang ingin lanjut dua periode, tentu melakukan pertahanan
dan bahkan serangan balik. Namun disayangkan, dalam melakukan serangan
balik, menurut saya, mereka terpancing strategi permainan lawan.
Terbukti sampai hari ini, mereka lebih sibuk menanggapi umpanan hoaks
dan hate speech lawan ketimbang menyusun visi-misi secara serius. Belum
terlihat terobosan baru apa yang akan dilakukan.
Ketiga, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan percakapan politik yang
mengedepankan kepentingan dan aspirasi rakyat. Berasal dari kata demos
(rakyat) dan kratos (kekuatan), kekuatan demokrasi mestinya ialah
kedaulatan rakyat. Namun bagaimana akan berbicara kedaulatan rakyat,
bila aspirasi mereka hanya dikapitalisasi demi suksesi kampanye. Rakyat
tak lebih hanya sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan para
politikus setiap kali jelang pemilu, termasuk pada pilpres kali ini.
Keempat, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan bahwa rangkaian proses
menuju pemilu termasuk pilpres tak hanya diterjemahkan sebagai
kontestasi perebutan kekuasaan. Lebih dari itu juga sebagai referensi
riil untuk sebuah pendidikan politik karena pemilu ialah tangga terakhir
untuk mencapai puncak dari kerja-kerja politik, yakni kekuasaan yang
dapat melahirkan kebijakan.
Kerja-kerja pemenangannya pun akhirnya menjadi penting dipelajari sebab
di situlah sejatinya tecermin bagaimana kerja-kerja politik dilakukan.
Namun, melihat pilpres kali ini dengan berbagai persoalan yang melimpah,
kita mesti mempertanyakan ulang, pendidikan politik apa yang dapat kita
petik.
Melihat empat masalah tersebut, sebenarnya kita hendak merayakan pesta
demokrasi atau pesta democrazy? Sebuah pesta yang dirayakan dengan
kecerdasan atau kegilaan?
*Pendidikan politik dan peran partai*
Potret narasi kampanye pada pilpres kali ini tak lain sebagai cerminan
bagaimana pendidikan politik diselenggarakan selama ini. Maraknya hoaks,
ujaran kebencian, dan perdebatan retorik yang mendominasi ruang
percakapan politik belakangan merupakan bukti nyata bahwa pendidikan
politik kita belum berhasil, baik di kalangan politikus maupun
masyarakat umum.
Para politikus tampak lebih mengedepankan hasrat politiknya daripada
persoalan publik. Sementara itu, mayoritas publik cenderung
emosional--gagal menjadi pemilih rasional--sehingga mudah terbakar
isu-isu miring yang sengaja diproduksi.
Masalah ini tentu tak dapat dianggap sepele. Bila budaya politik semacam
ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin masa depan demokrasi kita menjadi
taruhannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik penting
untuk terus dipacu. Pada titik inilah partai politik seharusnya
mengambil peran aktif.
Untuk memainkan peran itu, terdapat contoh menarik seperti yang
dilakukan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada 2017, partai yang
mengusung gagasan restorasi ini mendirikan kampus politik, Akademi Bela
Negara (ABN).
Gagasan awal pembentukannya dilatarbelakangi sebuah fenomena politik
kita yang belakangan kian tak dapat dicerna akal, yakni para politikus
yang hanya umbar janji, korupsi, dan praktik-praktik ketidakadilan
lainnya. Puncaknya, meletusnya kasus Ahok, yang mana politik identitas
semakin menguat.
Kampus itu mendidik kader-kader tunas dan para politikus dari berbagai
pelosok negeri. Materi yang disampaikan bukan sekadar strategi
pemenangan. Kampus itu didedikasikan bukan hanya untuk mendongkrak
perolehan suara (baca: elektabilitas partai). Lebih dari itu juga untuk
menanamkan, pertama, nilai-nilai kebangsaan. Kedua, cita-cita politik
para pendiri bangsa. Ketiga, ideologi partai. Keempat, ilmu tentang
kepartaian. Kelima, filosofi kepribadian.
Materi itu disampaikan karena NasDem sadar bahwa kader partai harus
menguasai tiga hal. Pertama ihwal kepartaian tentunya, dari bagaimana
menjalankan mesin partai, menjaga ideologi, hingga strategi mendulang suara.
Kedua, kader juga harus memahami ihwal kebangsaan. Bagaimanapun menjadi
politikus yang baik ialah yang punya semangat kenegarawanan. Ketiga,
materi filosofi kepribadian diberikan karena sebagai politikus, kader
juga harus memiliki skill kepemimpinan.
Dengan model seperti ini, diharapkan nantinya masa depan pendidikan
politik terus mengalami kemajuan. Itu karena tanpa peran pendidikan
politik, kaderisasi tak lebih hanya proses pengumpulan ‘kardus-kardus’
kosong yang mudah ditenteng ke sana sini. Politikus yang mudah ikut arus
pragmatisme. Naudzubillah.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/228183-pilpres-2019-dan-masa-depan-pendidikan-politik>
<http://twitter.com/home/?status= Pilpres 2019 dan Masa Depan
Pendidikan Politik
http://mediaindonesia.com/read/detail/228183-pilpres-2019-dan-masa-depan-pendidikan-politik
via @mediaindonesia>