*Agaknya pembentukan KPK sesuai sanubari dan kehendak akal bulus rezim yang terdiri dari berbagai macam tikus rakus ialah supaya seperti Komnas HAM, yaitu bertugas menyelidiki dan membuat laporan tentang situasi HAM dan pelanggarannya untuk kemudian diarkifkan, jadi tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk dihadapkan pelanggar HAM ke pengadilan. Jadi sekadar hanya mau diberikan gambaran kepada masyarakat dan dunia luar bahwa rezim neo-Mojopahit adalah negara hukum sesuai selera Universal Declaration of Human Rights dan konvensi-konvensi lain seperti International Convention against Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.* *Begitulah gambaran singkatnya.*
https://nasional.tempo.co/read/1194169/5-poin-petisi-pegawai-kpk-soal-hambatan-yang-dikeluhkan-penyidik?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Web%20Notif&utm_campaign=Nasional_Rhm&utm_content=&utm_term= *5 Poin Petisi Pegawai KPK Soal Hambatan yang Dikeluhkan Penyidik* Reporter: *M Rosseno Aji* Editor: *Rina Widiastuti* Rabu, 10 April 2019 09:46 WIB <https://statik.tempo.co/data/2018/12/30/id_807717/807717_720.jpg>*Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. ANTARA* *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* - Sejumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK <https://www.tempo.co/tag/kpk>) mengirim petisi kepada pimpinan pada 29 Maret 2019. Pembuat petisi, yang terdiri atas penyidik dan penyelidik, itu mengungkapkan pelbagai hal di bagian penindakan yang justru mereka mereka anggap merintangi tugas pemberantasan korupsi, seperti pengembangan perkara lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang. *Baca juga: * Dalam petisi tersebut, 114 penyidik dan penyelidik mengemukakan lima penyebab terhambatnya penanganan perkara korupsi di KPK. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pimpinan sudah menerima petisi tersebut dan sedang mempelajarinya. "Kami perlu pelajari dulu apa isinya," kata Saut, seperti dikutip dari Koran *Tempo*, Rabu, 10 April 2019. Direktur Penindakan KPK Inspektur Jenderal Firli dikonfirmasi melalui pesan singkat dan surat belum menanggapi. Namun, juru bicara KPK, Febri Diansyah memastikan surat itu sudah sampai ke tangan Firli. Berikut adalah poin keberatan para pegawai KPK: *1. Hambatan penanganan perkara* Pegawai KPK mempersoalkan terhambatnya penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan. Penundaan tersebut dinilai tanpa alasan jelas dan terkesan mengulur waktu hingga berbulan-bulan sampai pokok perkara selesai. Penundaan itu dianggap berpotensi menghambat pengembangan perkara ke level pejabat lebih tinggi. *2. Tingkat kebocoran tinggi* Pegawai KPK menyatakan beberapa bulan belakangan penyelidikan kerap bocor hingga berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. Kebocoran itu berefek pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan serta membahayakan keselamatan personel di lapangan. *3. Perlakuan khusus kepada saksi* Sejumlah pegawai mengalami kesulitan memanggil saksi pada level jabatan tertentu. Selain itu, sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa. *4. **Kesulitan penggeledahan dan pencekalan* Pegawai memprotes pengajuan rencana penggeledahan pada beberapa lokasi tidak diizinkan. Hal itu membuat penyidik kesulitan mengumpulkan barang bukti. Selain itu, pencegahan ke luar negeri kerap tidak disetujui tanpa alasan jelas. *5. Pembiaran dugaan pelanggaran berat* Beberapa dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan di pihak Pengawas Internal. Dalam beberapa kasus, kode etik diterapkan dengan sangat ketat, tapi di kasus lain berjalan lamban dan penerapan sanksinya kerap menghilang. *Baca juga: **Wadah Pegawai KPK Desak Teror Novel Masuk Materi Debat Capres <https://nasional.tempo.co/read/1162078/wadah-pegawai-kpk-desak-teror-novel-masuk-materi-debat-capres>*
