*Kalau orang bekerja satu jam dalam seminggu dihitung bukan penganggur, maka bisa jadi angka pengangguran akan lebih dari 7 juta, sama halnya dengan angka kemiskinan akan lebih dari 25 juta. Apakah asumsi tsb benar? Apa komentar Anda?*
http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7795/miris__jumlah_penduduk_miskin_ri_kalahkan_seluruh_penduduk_australia *Miris, Jumlah Penduduk Miskin RI Kalahkan Seluruh Penduduk Australia* Rabu , 10 April 2019 | 13:20 JAKARTA - Klaim keberhasilan pemerintah yang sukses menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen ternyata bukan lah kabar gembira. Faktanya, populasi jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tenyata mengalahkan seluruh jumlah penduduk Australia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018, persentase kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,66%. Dengan demikian, jumlah penduduk yang masih terjerat kemiskinan yakni, 25,67 juta jiwa. "Jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan itu lebih banyak dari total penduduk Australia yang 25 juta orang," ungkap Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaol (Bappenas), Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari *cncbindonesia.com <http://cncbindonesia.com>*, Rabu (10/4/2019). Begitu juga dengan pengangguran. Pada Agustus 2018, data BPS menunjukkan persentase pengangguran menurun 5,34%. Hal ini berarti, jumlah penduduk Indonesia yang masih menganggur adalah 7 juta orang. Lagi-lagi Bambang mengatakan, jumlah pengangguran di Indonesia lebih besar dari total penduduk Singapura, yang berdasarkan data Department Of Statistics Singapore hanya 5,6 juta orang. "Dengan 7 juta pengangguran itu jelas bukan angka yang kecil, lebih dari jumlah penduduk Singapura. Jadi mengurus Indonesia memang bukan hal yang mudah." Dengan angka-angka tersebut, Bambang ingin agar pemerintah daerah bisa menyadari pentingnya peranan mereka. Pasalnya, jika hanya mengandalkan pemerintah pusat, tentu tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial akan lambat. Pemerintah daerah diminta mengembangkan kebijakan daerah yang bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran. "Jangan semuanya bergantung pada kebijakan ekonomi nasional. Tapi juga harus ada kebijakan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonominya. Tidak bisa kita hidup ke era sentralisasi," tandasnya. Sumber Berita:CNBC Indonesia
