Buruh Minta Presiden Terpilih Sediakan Hunian Dengan Harga Terjangkau
Jumat , 12 April 2019 | 10:43
Buruh Minta Presiden Terpilih Sediakan Hunian Dengan Harga Terjangkau
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi Buruh
POPULER
Sri Mulyani Beberkan Kelemahan SDM RI Hadapi Revolusi Industri 4.0
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7863/ekonomi/read/7824/%22>IHSG
Anjlok, Rupiah Balik Menguat
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7863/ekonomi/read/7845/%22>Tetap
Masuk Saat Libur Pemilu, Pekerja Berhak Tuntut Uang Lembur
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7863/ekonomi/read/7831/%22>OJK
Cabut Izin Usaha 3 Perusahaan Modal Ventura
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7863/ekonomi/read/7828/%22>LKPK
dan LIT Gelar Lokakarya Perpajakan Bagi Perusahaan
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/7863/ekonomi/read/7846/%22>
Listen to this
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta
presiden terpilih membuat aturan penyediaan hunian yang terjangkau bagi
buruh. Hunian tersebut sebaiknya berlokasi di dekat perusahaan
buruh-buruh itu bekerja.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jusuf Rizal mengatakan hunian yang terjangkau secara lokasi dan biaya
ini bisa menekan biaya hidup buruh. Dengan demikian, mereka nantinya
bisa mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lain.
"Jadi ini bisa menekan cost dan waktu transportasi mereka. Karena kadang
buruh ini misalnya, tinggal di Bogor tapi kerja di Bekasi, jadi kami
harap pemerintah bisa menyediakan hunian tersebut," jelas Jusuf seperti
dikutip dari/cnnindonesia.com/, Jumat (12/4/2019).
Namun, karena lokasi industri ini cukup tersebar, maka buruh meminta
hunian ini dibangun di dekat kawasan industri. Ini dimaksudkan agar
buruh dari beberapa perusahaan bisa dikumpulkan di satu lokasi saja,
sehingga lahan yang dibutuhkan bagi hunian ini pun tidak begitu luas.
Untuk kawasan industri yang berada di daerah perkotaan, rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) disebutnya sebagai bangunan yang paling
efektif. Namun, untuk kawasan industri yang berada di daerah, buruh
berharap pemerintah menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang
terjangkau mengingat lahan di tingkat regional masih tersedia banyak.
"Jika melihat rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP), sekiranya buruh ini
mampu menyicil atau menyewa dengan biaya Rp600 ribu per bulan sehingga
upahnya bisa digunakan untuk kepentingan lain. Selain itu, kami juga
minta agar hunian tersebut lebih terjangkau akses, pasar, tempat ibadah,
dan sosial kebutuhan lainnya," ungkap dia.
Ia mengaku penyediaan hunian yang terjangkau bagi buruh sebenarnya juga
sudah tersedia melalui Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja (FLPPP)
kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. Namun menurutnya, buruh masih belum banyak menikmati
fasilitas tersebut karena jumlah rumahnya pun terbatas.
Untuk itu, ia meminta hunian rumah murah bagi buruh di dekat kawasan
industri dapat menjadi fokus calon presiden terpilih. Apalagi menurut
dia, fasilitas serupa juga didapatkan buruh di Vietnam dan Thailand.
Jusuf bilang, pengelola kawasan industri di sana menyediakan hunian
murah agar UMP bisa kompetitif dengan negara lain. Menurut dia, UMP yang
berdaya saing tentu menguntungkan dunia usaha agar ongkos produksi juga
bisa efisien.
"Di sana mereka tinggal di dekat pabrik tapi hanya untuk kerja saja,
lebih dekat dan murah. Tapi bagi mereka yang masih bujangan, bisa
bersosialisasi dan hidup di situ," tutur dia.
Sumber Berita: CNN Indonesia
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
