https://kumparan.com/@kumparannews/aroma-suap-pemilihan-rektor-unpad-1qtIL1bcNTs
5 April 2019 6:30 WIB 5 3 Aroma Suap Pemilihan Rektor Unpad *“**Kalau (Anda) tidak siap Rp 3,5 miliar, petahana katanya sudah siap Rp 5 miliar.”* Kalimat itu dilontarkan seorang utusan kepada calon rektor Universitas Padjadjaran <https://kumparan.com/topic/unpad> Bandung, September 2018. Sang calon rektor sontak merasa ciut. “Lemaslah saya,” kata dia kepada *kumparan*, akhir Maret 2019. Ia meminta identitasnya tak disebutkan karena alasan keamanan. Sementara rektor petahana, Tri Hanggono Achmad, menampik ucapan sang utusan yang menyebutnya menyediakan Rp 5 miliar untuk melenggang kembali ke tampuk kepemimpinan kampus. “Siapa yang bilang? Informasi itu sama sekali tidak benar,” ujar Tri ketika dihubungi, Jumat (12/4). Calon lain rektor Unpad—yang juga meminta namanya tak diungkap—mengisyaratkan permintaan uang hingga Rp 5 miliar itu telah menjadi standar. Ia sendiri tidak ikut dimintai “mahar” meski sempat didekati utusan tertentu. “Angka segitu sudah umum. Mereka tahu saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit Rp 5 miliar, ngapain saya (mau) jadi rektor?” kata dia saat berbincang dengan *kumparan* di Jakarta Pusat, Kamis (28/3). Di sisi lain, Rudiantara, Menkominfo yang Ketua Majelis Wali Amanat Unpad, membantah adanya dugaan mahar untuk kursi rektor. “Kata siapa ada mahar? Mahar ke siapa? Nggak ada, kok,” ucapnya di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (11/4). Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Foto: Prima Gerhard/kumparan Awal Oktober 2018, calon rektor Unpad yang dimintai duit memutuskan untuk menolak memberikan uang. Kasus itu akhirnya sampai ke meja Komisi Aparatur Sipil Negara. “Salah satu orang melapor ke Pokja bahwa ada calon rektor yang dimintai uang Rp 3,5 miliar,” ujar Kepala KASN Sofian Effendi kepada *kumparan* di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/3). *Siapa gerangan yang meminta mahar kepada calon rektor itu?* “Jelas bukan menteri. Entah kaki tangan siapa,” kata Sofian.. Sumber *kumparan* di lingkup Unpad menyebut, permintaan uang tersebut datang dari orang yang mengaku berada di lingkaran menteri. Kompensasi duit Rp 3,5 miliar sampai Rp 5 miliar itu konon diperlukan untuk membeli restu kementerian dan memuluskan jalan menjadi rektor. Ini karena berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri , Menristekdikti memiliki 35 persen suara dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Menristekdikti Mohamad Nasir membantah tegas kementeriannya meminta-minta duit kepada para calon rektor. “Periksa saja. Kami tidak pernah memfasilitasi hal itu. Tidak ada permainan uang dalam pemilihan rektor,” ucapnya saat ditemui di Kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu malam (10/4). Universitas Lambung Mangkurat. Foto: Youtube/Humas ULM Perkara duit juga membayangi pemilihan rektor Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Sumber *kumparan* di ULM menyatakan, harga mahar di kampusnya bahkan mencapai Rp 7,5 miliar. “Jadi bantunya itu lewat ‘dia’. Dari dia ke Cak Imin. Dari Cak Imin ke menteri,” tutur dia, meminta namanya tak dibuka ke publik terkait faktor keamanan. ‘Dia’ yang dimaksud sumber ULM itu merujuk pada orang yang sama dengan yang juga diduga terlibat dalam pemilihan rektor Unpad <https://kumparan.com/@kumparannews/pemilihan-rektor-unpad-batal-lagi-mahasiswa-gelar-protes-1553861848318511240>. Sejumlah sumber di Unpad menyebutnya sebagai Abdullah alias Gus Abduh. “Namanya Gus Abduh. Yang datang ke sini minta duit katanya disuruh Gus Abduh. Gus Abduh katanya staf khusus menteri. Katanya keponakannya,” ujar salah satu sumber. Gedung Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im mengatakan, tak ada orang bernama Abdullah atau Gus Abduh terdaftar dalam struktur kementeriannya. Sementara sumber-sumber *kumparan* berkata senada, bahwa Gus Abduh adalah kerabat dekat Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) dan Menteri Nasir. Abduh disebut sebagai staf khusus nonformal di Kemenristekdikti dan tenaga ahli Cak Imin di DPR. Semua ucapan itu langsung disanggah Abduh. “Enggak ada (yang seperti itu). Saya enggak ada kewenangan di situ (pemilihan rektor),” ujar dia saat dikonfirmasi *kumparan*. Abduh juga membantah berkerabat dengan Cak Imin maupun Nasir. “Enggak, saya cuma kenal aja. Enggak terlalu dekat,” imbuhnya. Namun, hal berbeda disampaikan Rasdi alias Aras, utusan yang datang menemui salah seorang kandidat rektor Unpad. Ia diduga operator yang bertugas mendekati para calon rektor, khususnya di Unpad. “Saya ketemu dengan tiga-tiganya (melalui tim atau calon rektor langsung) membicarakan visi misi,” kata Aras yang menjabat Ketua Komisariat PMII Universitas Kuningan periode 2014-2015 itu. Kepada *kumparan*, Aras mengaku sebagai staf Abduh. Ia juga mengatakan, Abduh merupakan staf khusus nonformal di Kemenristekdikti. Sebagai utusan, Aras tak sendiri. Menurutnya, pertemuan dengan calon-calon rektor tak melulu dilakukan olehnya, sebab ada kawan lain juga. Namun dalam pertemuan itu, ujar Aras, tak ada soal permintaan duit. “Membicarakan visi misi saja,” akunya. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Foto: Nugroho Sejati/kumparan, Upaya *kumparan* berulang kali menghubungi Cak Imin untuk meminta keterangan terkait namanya yang ikut disebut-sebut dalam kasus ini, belum berbalas hingga artikel ini diturunkan. Namun sumber *kumparan* di internal PKB menyebut, Cak Imin menyebar pesan melalui grup WhatsApp untuk menekankan, jangan percaya bila ada orang yang mencatut namanya untuk jabatan dirjen, rektor, dan lain-lain. Pemilihan Rektor Unpad Tersandera Foto: Basith Subastian/kumparan Penolakan membayar mahar, baik secara langsung atau tak langsung, ditengarai akan membuat para calon rektor tersingkir. “Kalau nggak ada uang, nggak usah ikut pilrek (pemilihan rektor),” seloroh sumber *kumparan* menanggapi dugaan suap yang membayangi pemilihan rektor sejumlah perguruan tinggi negeri sejak setidaknya 2016. Calon-calon rektor minimal memberi 100 ribu—istilah halus untuk ‘Rp 100 juta’—untuk sekali pertemuan (dengan ‘orang menteri’). Belum lagi mahar. *- Sumber kumparan* Kemenristekdikti melalui sekretaris jenderalnya, Ainun Na’im, mengimbau kepada pihak-pihak yang mengeluhkan kejanggalan dalam pemilihan rektor, untuk melapor ke kementeriannya. Setjen Kemenristekdikti, Ainun Na'im. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan “Kalau memang ada proses yang tidak betul dan ada yang mengetahui, valid, berikan saja buktinya ke kami. Sampai sekarang kan enggak ada yang bisa memberikan bukti. Bisa saja (itu omongan) orang yang kecewa, lalu menyebar fitnah ‘Oh, ini menang (pilrek) karena menyuap.’ Yang penting buktinya mana, akan kami proses,” ujar Ainun di kementeriannya, Thamrin, Jakarta Pusat. Dugaan kasus suap pemilihan rektor di Universitas Padjadjaran dan Universitas Lambung Mangkurat menambah panjang daftar perkara serupa di sejumlah perguruan tinggi. Padahal belum lama ini, Mahfud MD, mantan hakim konstitusi yang juga pakar hukum tata negara, menyinggung soal jual beli jabatan rektor di sejumlah universitas Islam negeri. Mahfud mensinyalir terdapat permainan Kementerian Agama dalam pemilihan rektor kampus Islam—selain jual beli jabatan Kantor Wilayah Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat ini. Sementara kampus-kampus Islam berada di bawah Kemenag, perguruan-perguruan tinggi lain berada di bawah Kemenristekdikti—kementerian pimpinan Nasir, kakak ipar Cak Imin. Pak Nasir jangan lupa, jadi menteri juga tidak tiba-tiba. Ada yang ‘iuran’ di Tegal, Cirebon. Waktu kampanye, semua kader mengeluarkan makanan dari rumahnya… alhamdulillah... *- Cak Imin, berkelakar di sela Harlah PKB 23 Juli 2016, agar menteri asal PKB tak seperti kacang lupa kulit* Aroma Suap Pemilu Rektor Foto: Basith Subastian/kumparan Peneliti Indonesia Corruption Watch Siti Juliantari berpendapat, suap di lingkup perguruan tinggi terus terjadi karena pihak-pihak yang sesungguhnya tahu merasa enggan melapor. Terlebih bagi mereka yang berstatus aparatur sipil negara. “Ada ketakutan mereka akan diintimidasi, ditimpa hal-hal buruk ketika melapor,” ucap Siti. Suap hanya salah satu modus korupsi di universitas. Pengamatan Siti menunjukkan, paling tidak ada 12 modus korupsi yang biasa terjadi di perguruan tinggi, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penjualan aset yang tak sesuai prosedur. Suap dalam pemilihan rektor bisa terjadi, salah satunya, karena porsi 35 persen suara menteri dalam penentuan rektor. “Kecenderungannya, kami lihat, dengan memberikan suara 35 persen kepada menteri dalam pemilihan rektor, ini berpotensi disalahgunakan,” ujar Siti. Ia khawatir, porsi suara tersebut membuka ruang bagi kementerian untuk melakukan intervensi sehingga dapat “mengurangi independensi perguruan tinggi.” Kekhawatiran tersebut dibantah Kemenristekdikti. Menurut Ainun, aturan 35 persen suara menteri ialah regulasi terbaik dalam pemilihan rektor. Sebab, jumlah itu bukan suara mutlak atau dominan. Masih ada 65 persen suara lainnya yang dibagi di antara anggota Senat Akademik atau Majelis Wali Amanat. “Kalau diubah, apakah ada alternatif yang lebih baik? Tunjukkan alternatif yang lebih baik itu apa?” jawab Ainun terkait porsi 35 persen suara menteri yang rawan ‘dimanfaatkan’, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan Kepala KASN Sofian Effendi yang juga mantan rektor Universitas Gadjah Mada menilai, masalah suap pemilihan rektor ini muncul karena jabatan strategis di kementerian dipegang oleh orang-orang dari lingkaran partai politik. “Posisi menteri yang harusnya dipegang oleh para teknokrat dan profesional, kalau dipegang oleh orang-orang yang dekat dengan politik, memberi peluang kepada orang-orang parpol untuk ‘main’,” ucapnya. Walau begitu, Sofian yakin kalaupun ada mahar untuk menjadi rektor, pelakunya “Jelas bukan menterinya, paling kaki tangan.” Saat ini, pemilihan rektor Universitas Padjadjaran yang telah berlangsung delapan bulan dan seharusnya rampung Oktober 2018, belum juga menemui titik terang. Rapat Pleno MWA Unpad <https://kumparan.com/bandungkiwari/pilrek-unpad-mwa-tunggu-undangan-rapat-pleno-tanggal-29-maret-1553503953473960338>, Sabtu (13/4), memutuskan untuk mengulang pemilihan rektor dari awal, mencoret Obsatar Sinaga dari kandidat rektor, dan menunjuk pelaksana tugas rektor. Gonjang-ganjing di kampus itu belum usai. Nakhoda kapal masih dinanti. Liputan Khusus <https://kumparan.com/topic/liputan-khusus>Aroma Suap Pilrek Unpad <https://kumparan.com/topic/aroma-suap-pilrek-unpad>Unpad <https://kumparan.com/topic/unpad>Suap <https://kumparan.com/topic/suap> Pendidikan <https://kumparan.com/topic/pendidikan> Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan <https://kumparan.com/report/story/aroma-suap-pemilihan-rektor-unpad-1qtIL1bcNTs> Tim Editor Suka Bagikan
