https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100
Selasa 14 Mei 2019, 15:56 WIB
Sentilan Iqbal Aji Daryono
Sakralisasi Pilihan Politik
Iqbal Aji Daryono - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
Iqbal Aji Daryono
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
7 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4549000/sakralisasi-pilihan-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.189581609.38429814.1557859100-1230498956.1557859100#>
Sakralisasi Pilihan Politik Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
*Jakarta* - Saya terkekeh membaca berita itu. Front Pembela Jokowi (FPJ)
akan polisikan Cak Nun, katanya. Pernyataan-pernyataan Cak Nun dinilai
menghina Jokowi, dan karena itulah Si FPJ berencana mengambil langkah hukum.
Saya tidak kenal siapa Imam Besar FPJ, dan ormas FPJ itu muncul
tiba-tiba dari lipatan bumi sebelah mana. Yang jelas, mendengar nama itu
disebut, segala kekisruhan ini jadi tampak semakin absurd.
Serta-merta, otak saya langsung menjejerkan dua nama ormas yang memajang
nama "Front Pembela". Yang pertama Front Pembela Jokowi itu tadi, yang
kedua tentu saja Front Pembela Islam (FPI).
Dari sisi nama, seketika saya lebih berpihak kepada FPI. Kenapa? Sebab
mereka membela Islam. Setidaknya secara nama. Perkara tataran praksisnya
bagaimana, apakah mereka sungguh-sungguh membela Islam ataukah sekadar
membela kepentingan-kepentingan politik yang mengatasnamakan Islam, mari
kita kesampingkan terlebih dahulu.
Kenapa saya lebih mendukung pembelaan Islam ketimbang pembelaan Jokowi?
Bukan karena saya muslim, dan bukan karena agama merupakan sesuatu yang
agung dan suci. Bukan itu. Melainkan lebih karena Islam merupakan agama,
dan agama adalah seperangkat nilai. Front Pembela Islam adalah pembela
nilai-nilai. Sekali lagi: setidaknya namanya begitu.
Andai ada front-front pembela yang lain, pembelaan atas nilai yang
tersemat dalam nama FPI itu kira-kira setaralah dengan, ambil saja
pengandaian, Front Pembela Pancasila, Front Pembela Kebhinnekaan, Front
Pembela Keadilan Sosial, Front Pembela Kemerdekaan Berpendapat, Front
Pembela Eksistensi Perempuan, dan front-front lain yang menjunjung
sistem nilai yang mereka anut masing-masing.
Adapun Front Pembela Jokowi tidak membela nilai. Jelas-jelas yang dibela
adalah Jokowi. Jokowi adalah sosok, /person/, bukan perangkat nilai.
Dan, artinya FPJ bergerak untuk membela /person/, bukan membela nilai.
Pendek kata, mau Jokowi sedang benar atau sedang salah, tetap saja ia
akan dibela. Namanya saja Front Pembela Jokowi. Bukan Front Pembela
Kebaikan Jokowi, atau Front Pembela Jokowi Hanya Kalau Dia Sedang Benar,
atau yang senapas dengan itu.
Tak heran, dari konten pernyataan Cak Nun yang /viral/ itu, salah satu
yang paling dianggap bermasalah dan menyakitkan adalah ketika Jokowi
disebut sebagai buruh, dan Cak Nun sendiri sebagai bosnya. Banyak sekali
fans Jokowi yang meradang, tentunya seiring sejalan dengan segenap
anggota Front Pembela Jokowi. Itu penghinaan, itu tidak sopan, itu
merendahkan kepala negara, kata mereka.
Fakta bahwa seorang kepala negara mendapatkan mandat dari rakyat, dan
secara nalar pemberi mandat berderajat lebih tinggi ketimbang yang
diberi mandat, tidak digubris sama sekali. Tetap saja kata-kata "Jokowi
buruh dan Cak Nun bosnya" itu penghinaan.
Itu membuat saya teringat peristiwa beberapa bulan lalu, dari kelakuan
saya sendiri. Suatu ketika, Jokowi berkunjung ke kota saya, dan mampir
Salat Jumat di Masjid Agung Manunggal sana. Mendengar kabar itu, saya
mengunggah status pendek di /Facebook/ saya.
/Wah, Jokowi tadi Jumatan di Bantul, ya? Kok tidak mampir sowan ke rumah
saya? Berani-beraninya/.
Banyak kawan saya tertawa. Terutama mereka yang memang mengenal saya
sebagai anak /selengekan/. Namun, ada juga yang menanggapinya dengan
sangat serius. "Heh! Kalimat macam apa itu? Di mana adabmu?"
***
Membaca paragraf-paragraf pembuka di atas tadi, barangkali banyak orang
menduga bahwa saya /hater/ Jokowi. Itulah buah dari simplifikasi cara
berpikir manusia Indonesia pasca-2014. Padahal, saya pendukung Jokowi
pada dua kali Pilpres. Sampai sekarang saya masih mendukung Jokowi.
Ya, mendukung. Mendukung tidak harus sama dengan ngefans. Saya tidak
ngefans sama Jokowi. Saya tidak menjerit-jerit saat berjumpa dengannya,
atau terkagum-kagum tanpa henti kepadanya.
Saya benci melihat banyak orang melontarkan fitnah ini-itu kepadanya,
dan karenanya saya sanggup saat diajak kawan menulis buku /Kerinci 1983/
yang menceritakan masa kuliah Jokowi, dan kisah-kisah di dalamnya
otomatis membantah aneka tudingan palsu tersebut. Tapi, saya akan
berpikir tiga kali andai disuruh menulis buku yang berisi gelimang
puja-puji habis-habisan kepada pemerintahan Jokowi.
Sialnya, tidak banyak orang yang bisa menerima pola dukungan model
begini. Komentar yang paling sering saya dengar adalah saya ini cebong
murtad, cebong tidak /kaffah/, cebong palsu, cebong sok netral, dan
sejenisnya. Padahal jelas-jelas saya menegaskan dukungan politik. Di
mana netralnya?
Tampaknya, memang inilah nasib yang mendera manusia Indonesia. Kultur
feodal, patronase, bapakisme, diam-diam masih sangat kental /ngendon/ di
alam bawah sadar kita. Kita mengaku demokratis, bahkan berbangga-bangga
luar biasa karena menjalankan suatu hajatan pemilu yang
super-duper-demokratis. Namun, cara pandang kita sendiri ternyata jauh
dari spirit demokratis.
Bayangkan, sekali lagi, kita marah mendengar rakyat disebut bos, dan
penerima mandat rakyat disebut jongos. Itu jenis kemarahan yang sangat
feodal. Kemarahan seorang rakyat yang dengan pasrah mengambil posisi
sebagai kawula, bukan sebagai pemegang suara langit. Bukankah salah satu
ayat suci demokrasi adalah /vok populi vox dei/, suara rakyat dianggap
setara dengan suara Tuhan?
Patronase, feodalisme, semuanya tambah lengkap lagi dengan ketegangan
produk polarisasi politik yang bermetamorfosis secara cepat menjadi
polarisasi sosial. Salah satu produk konkretnya adalah /idolatry/,
bahkan sakralisasi. Standar kebaikan, bahkan standar kebenaran,
disematkan kepada sosok atau kubu politik. Bukan lagi kepada nilai.
Maka, seorang Tuan Guru Bajang (TGB), misalnya, yang jelas tapak
perjalanannya sebagai ulama, tiba-tiba hancur hina seketika hanya karena
ia mendukung Jokowi. Tidak ada mekanisme pengukuran atas pelanggaran
nilai-nilai yang dilakukannya. TGB tidak melakukan kejahatan, tidak
melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, atau hal-hal parah
lainnya. Yang ada hanyalah dia mendukung Jokowi. Mendukung seorang
kontestan politik, itu saja.
Namun, lagi-lagi, standar kebaikan dan kebenaran tidak lagi disematkan
kepada nilai-nilai. Yang muncul adalah sosok-sosok, dan seolah
sosok-sosok itu sudah menjadi representasi utuh atas sistem nilai.
Sebagai representasi sempurna atas nilai, sosok atau kubu yang kita
ikuti menjadi seolah steril dari pengkhianatan atas nilai, dan sikap
berpihak kepada kubu seberang dijadikan patok ukuran pelanggaran
terhadap nilai. Sedangkal itu.
***
Semua sudah tahu, kondisi ini baru terjadi sejak 2014. Ada /idolatry/
habis-habisan di satu sisi, ada permainan politik identitas yang
berujung klaim kebenaran gila-gilaan di sisi yang lain. Yang demikian
itu tidak pernah terjadi secara terang-terangan pada masa sebelumnya.
Kita tidak pernah mendengar Jusuf Kalla diposisikan sebagai pejuang
sejati atas kehormatan Islam. Kita juga tidak pernah mendengar SBY
dijunjung tinggi sebagai "orang baik" yang seutuh-utuhnya baik.
Lalu, sampai kapan ini terus berjalan? Siapa yang akan terus dirugikan?
Menghancurkan tembok sekat polarisasi politik saat ini terdengar sebagai
ide yang muskil. Akar-akar serabut pembelahan sosial ini sudah
sedemikian menggurita ke mana-mana. Situasi ini bukan lagi cuma mengubah
lanskap sosial masyarakat, melainkan sudah sampai mengubah cara berpikir
dan cara melihat banyak sekali aspek di tengah-tengah masyarakat.
Jika kita memang berminat untuk meruntuhkan tembok polarisasi,
satu-satunya cara untuk berangkat adalah dengan desakralisasi. Itulah
kata kunci pertamanya, agar kita bisa keluar dari jeratan jala segenap
kemuskilan ini. Kultus-kultus atas sosok politik, atas pilihan politik,
atas kubu-kubu politik, harus mulai dilunturkan.
Pertanyaannya, ikhlaskah kita melakukannya, setelah kita mengidolakan
tokoh-tokoh politik sebagaimana kita mengidolakan Chelsea Islan dan
Maudi Ayunda?
*Iqbal Aji Daryono* /esais, tinggal di Bantul/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
