Pakar: Bukti Minim, Ajaib Prabowo Bisa Menangi Sengketa Pilpres
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Endri Kurniawati
Selasa, 28 Mei 2019 10:50 WIB
0KOMENTAR
<https://nasional.tempo.co/read/1210035/pakar-bukti-minim-ajaib-prabowo-bisa-menangi-sengketa-pilpres/full&view=ok#comments>
000
#
#
#
#
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA
<https://statik.tempo.co/data/2019/05/27/id_844891/844891_720.jpg>
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai bukti
gugatansengketa Pilpres <https://www.tempo.co/tag/sengketa-pilpres> yang
diajukan kubu Prabowo - Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi masih sangat
minim. 37 lembar halaman lampiran alat bukti PHPU tim hukum Prabowo
dinilai sangat kecil peluangnya untuk bisa memenangkan sengketa.
“Agak ajaib kalau bisa memenangkan persidangan,” kata Feri saat
dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019. Apalagi alat bukti yang
disajikan bisa dikatakan alat bukti penunjang saja, bukan alat bukti
yang mampu mempengaruhi hasil atau alat bukti yang bisa membuktikan
telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Baca juga: Menakar Peluang Kemenangan Kubu Prabowo dalam Sengketa
Pilpres
<https://pilpres.tempo.co/read/1209394/menakar-peluang-kemenangan-kubu-prabowo-dalam-sengketa-pilpres>
Angka selisih suara yang terlalu besar yakni sekitar 17 juta suara, ujar
Feri, juga dinilai akan semakin memberatkan pembuktian. “Membuktikan TSM
di 50 persen wilayah indonesia itu sulit sekali.”
Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga Uno menyerahkan 51 bukti gugatan
sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat pekan lalu. Sebagian dari bukti
gugatan itu berasal dari tautan berita. Berdasarkan berkas permohonan
PHPU yang diperoleh Tempo, ada 35 tautan berita yang dilampirkan oleh
Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga. Tautan itu didapat dari 14 media
massa dalam jaringan (daring) alias online. Tautan berita itu terdapat
dalam bukti bernomor P-12 dan P-14 hingga P-46.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai
berbagai tautan berita media massa daring yang dilampirkan tim kuasa
kukum Prabowo-Sandiaga belum cukup kuat untuk membuktikan dugaan
pelanggaran secara terstuktur, sistematis, dan masif. Alasannya, tautan
berita media massa daring hanyalah alat bukti sekunder.
Menurut Veri, tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga seharusnya juga
melampirkan bukti primer yang mengacu pada hasil pengawasan dan
pengakuan saksi-saksi. “Menurut saya itu belum masuk pada bukti utama
yang memang harusnya disampaikan ke mahkamah,” ujar Veri di kantornya,
Ahad 26 Mei 2019.
Baca juga: Sengketa Pilpres, Prabowo Dibela 8 Advokat, Jokowi 30 Kuasa
Hukum
<https://pilpres.tempo.co/read/1209807/sengketa-pilpres-prabowo-dibela-8-advokat-jokowi-30-kuasa-hukum>
Ia mengatakan untuk membuktikan pelanggaran yang TSM seperti yang
dituduhkan, memerlukan bukti lain yang lebih meyakinkan. Misalnya bukti
primer berupa hasil pengawasan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara
(TPS). Veri mengatakan untuk digolongkan sebagai kecurangan TSM yang
mempengaruhi hasil pemilu, perlu dibuktikan adanya instruksi dari
lembaga atau instansi tertentu. Dan bila pun ada masih perlu dibuktikan
apakah instruksi itu dijalankan atau tidak. Bentuknya pun, kata dia,
harus ditelusuri seperti apa.
“Setiap kasus itu (harus dihitung) berapa besar dia berdampak terhadap
hasil pemilunya.” Sehingga kalau diakumulasi seluruh Indonesia akan
tampak lebih dari 17 juta. “Begitu lah cara kerja TSM, enggak bisa
Garut, Papua, tapi tidak ada keterhubungan.”
ADVERTISEMENT
Kendati banyak pihak yang meragukan kubunya bisa memenangkan sengketa
pilpres, Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional
Prabowo - Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menilai masih ada celah bagi
kubunya untuk menang. Dia optimistis hakim-hakim konstitusi dapat
obyektif. Dasco juga meyakini apa yang mereka ajukan dapat meyakinkan
hakim dan memenuhi syarat untuk dikabulkan. "Bagi kami hal ini patut
dicoba, karena celah hukum sekecil apa pun kami harus manfaatkan apalagi
peluangnya ada kalau menurut kami," kata Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra ini.
Menurut Dasco, tim kuasa hukum menyiapkan sejumlah saksi fakta dan saksi
ahli untuk persidangan sengketa pilpres <pakar:%20Bukti Minim, Ajaib
Prabowo Bisa Menangi Sengketa Pilpres Pakar hukum tata negara Feri
Amsari menilai bukti gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo
Subianto - Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi masih sangat minim. 37
lembar halaman lampiran alat bukti PHPU tim hukum Prabowo dinilai sangat
kecil peluangnya untuk bisa memenangkan sengketa. %E2%80%9CAgak ajaib
kalau bisa memenangkan persidangan,%E2%80%9D kata Feri saat dihubungi
Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019. Apalagi alat bukti yang disajikan bisa
dikatakan alat bukti penunjang saja, bukan alat bukti yang mampu
mempengaruhi hasil atau alat bukti yang bisa membuktikan telah terjadi
kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Baca juga:
Angka selisih suara yang terlalu besar yakni sekitar 17 juta suara, ujar
Feri, juga dinilai akan semakin memberatkan pembuktian.
%E2%80%9CMembuktikan TSM di 50 persen wilayah indonesia itu sulit
sekali.%E2%80%9D Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga Uno menyerahkan 51
bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat pekan lalu.
Sebagian dari bukti gugatan itu berasal dari tautan berita. Berdasarkan
berkas permohonan PHPU yang diperoleh Tempo, ada 35 tautan berita yang
dilampirkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga. Tautan itu didapat
dari 14 media massa dalam jaringan (daring) alias online. Tautan berita
itu terdapat dalam bukti bernomor P-12 dan P-14 hingga P-46. Ketua
Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai berbagai
tautan berita media massa daring yang dilampirkan tim kuasa kukum
Prabowo-Sandiaga belum cukup kuat untuk membuktikan dugaan pelanggaran
secara terstuktur, sistematis, dan masif. Alasannya, tautan berita media
massa daring hanyalah alat bukti sekunder. Menurut Veri, tim kuasa hukum
Prabowo - Sandiaga seharusnya juga melampirkan bukti primer yang mengacu
pada hasil pengawasan dan pengakuan saksi-saksi. %E2%80%9CMenurut saya
itu belum masuk pada bukti utama yang memang harusnya disampaikan ke
mahkamah,%E2%80%9D ujar Veri di kantornya, Ahad 26 Mei 2019. Baca juga:
Ia mengatakan untuk membuktikan pelanggaran yang TSM seperti yang
dituduhkan, memerlukan bukti lain yang lebih meyakinkan. Misalnya bukti
primer berupa hasil pengawasan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara
(TPS). Veri mengatakan untuk digolongkan sebagai kecurangan TSM yang
mempengaruhi hasil pemilu, perlu dibuktikan adanya instruksi dari
lembaga atau instansi tertentu. Dan bila pun ada masih perlu dibuktikan
apakah instruksi itu dijalankan atau tidak. Bentuknya pun, kata dia,
harus ditelusuri seperti apa. %E2%80%9CSetiap kasus itu (harus dihitung)
berapa besar dia berdampak terhadap hasil pemilunya.%E2%80%9D Sehingga
kalau diakumulasi seluruh Indonesia akan tampak lebih dari 17 juta.
%E2%80%9CBegitu lah cara kerja TSM, enggak bisa Garut, Papua, tapi tidak
ada keterhubungan.%E2%80%9D Kendati banyak pihak yang meragukan kubunya
bisa memenangkan sengketa pilpres, Direktur Hukum dan Advokasi Badan
Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menilai masih
ada celah bagi kubunya untuk menang. Dia optimistis hakim-hakim
konstitusi dapat obyektif. Dasco juga meyakini apa yang mereka ajukan
dapat meyakinkan hakim dan memenuhi syarat untuk dikabulkan.>. Anggota
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini berujar saksi fakta sudah siap,
sedangkan saksi ahli masih disiapkan. "Saksi ahli sementara ada beberapa
yang dihubungi.” Tim hukum baru kemarin mengajukan permohonan sehingga
memerlukan waktu untuk approach dan memaparkan data.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
