Apa pun putusannya nanti sebaiknya bulat penuh tanpa perbedaan pendapat di antara hakim majelis. Didiklah parpol-parpol itu untuk mengerti bahwa politik itu soal bermasyarakat, bernegara, bukan cari penghasilan dengan membiarkan Rakyat kapiran. - Sidang PHPU Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat
Jumat, 14Juni 2019 – 06:40 WIB jpnn.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (14/6), MahkamahKonstitusi (MK) akan menggelar rangkaian sidang Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Rangkaian SidangMK ini diharapkan menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengahramainya keriuhan dan persilangan pendapat selama penyelenggaraan pemiluterutama Pilpres 2019. Wakil KetuaKomite I DPD RI Fahira Idris yang membidang persoalan Politik, Hukum, dan HAMmengungkapkan, seluruh rangkaian proses persidangan PHPU terutama terkaitperselisihan Pilpres 2019 di MK diharapkan mampu menyajikan perdebatan yangsubstantif dan cerdas sehingga tidak hanya akan media pendidikan politik bagirakyat, tetapi juga akan menjadi forum bagi rakyat untuk menyaksikan langsung bahwanilai-nilai dasar dari demokrasi adalah kejujuran dan keadilan. “Saya berharapsidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja,baik bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis,jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudahdemokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu, rakyat diharapkan ikut memantaudan mengawasi jalannya persidangan lewat berbagai media komunikasi,” ujarFahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (13/6). Menurut Fahira,hadirnya MK dengan salah satunya kewenangannya menyelesaikan sengketa pemiludilatarbelakangi kesadaran bahwa sebagai sebuah proses politik, proses pemilusangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran terutama pelanggaraan peraturantentang pemilu yang menyangkut kampanye, tindak pidana pemilu, politik uang,sampai kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhihasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukanlah mekanisme hukum untukmenyelesaikan sengketa pemilu tersebut, dan MK adalah mekanisme tersebut. “Konsekuensibagi Indonesia yang sudah memilih menjadi negara demokratis adalah menggelarpemilu yang bersih. Dari pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas, dan tidakmemihak maka akan lahir sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan MK diberitanggung jawab untuk memastikan hal ini,” tukas Senator Jakarta ini. Salah satupendidikan politik yang penting disajikan selama proses sidang PHPU ini,sambung Fahira, adalah makna PHPU jangan dimaknai dalam arti sempit berupapenghitungan suara saja, tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi baikdalam perhitungan suara maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasilpemilu. Artinya, MK juga berwenang memproses dugaan pelanggaran pemilu yangbersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhihasil pemilu. “Mudah-mudahansegala keriuhan pascapilpres ini bisa reda di tangan MK. Kita doakan bersama,para Hakim Konstitusi mampu memutus perkara perselisihan hasil pilpres inidengan adil dan imparsial,” pungkas Fahira.(fri/jpnn)
