Anak Perusahaan
*Oleh Dahlan Iskan*
Anak Perusahaan - JPNN.COM
Selasa, 18 Juni 2019 – 04:34 WIB
https://www.jpnn.com/news/anak-perusahaan
*jpnn.com* - Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para
eksekutif BUMN. Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan
BUMN.
Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan
anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.
Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan umum.
Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. Isi
permohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya
bersinggungan dengan anak perusahaan BUMN.
Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut komat-kamit
berdoa. Kalau doa mereka terkabul horeee...
Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak perusahaan
BUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa ketakutan yang
berlebihan.
Tidak ada lagi ancaman merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu
bisa berlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas (PT). Seperti
perusahaan swasta pada umumnya. Pun bisa bersaing lebih seru dengan swasta.
Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS (rapat umum pemegang saham).
Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS sudah
setuju tidak ada lagi persoalan hukum.
Tidak akan lagi dikenakan UU Keuangan Negara. Tidak akan ada lagi
kesalahan prosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS. Dan
RUPS sudah menyetujuinya.
Sejarah baru.
Angin baru.
Suasana baru.
Selama ini tidak begitu.
Jangankan berlindung di UU Perseroan Terbatas. Mau berlindung ke UU BUMN
saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU Keuangan Negara.
Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang
bersaksi di pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar UU
Keuangan Negara.
Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. Bentuknya pun sudah
PT. Bukan PN (perusahaan negara) atau PD (perusahaan daerah).
Namun sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi di
pengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan.
Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara. Bahkan hal
itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.
Sudah kuat sekali. Sangat kuat.
Pun sudah sejak lama begitu.
Sampai belakangan ini.
Akankah tidak lama lagi ada putusan MK seperti yang mereka harapkan?
Yang intinya berlawanan dengan putusan MA?
Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya
keputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA?
Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya
lebih tinggi?
Wallahualam.
Saya bukan ahli hukum.
Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli
hukum yang berdiskusi.
Saya juga bukan ahli doa. Namun saya tahu itulah doa para eksekutif anak
perusahaan BUMN.
Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai masuk
ke arena politik tertinggi. Saya pusing.*(***)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
