https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1719-transparansi-persidangan-mk/
/
//
/*Transparansi Persidangan MK*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Rabu, 19 Jun 2019, 05:00 WIB Editorial
MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1719-transparansi-persidangan-mk>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1719-transparansi-persidangan-mk>
PENYELESAIAN sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi terus bergulir dan kemarin
memasuki persidangan kedua. Publik dengan mudah mengikuti proses itu
sekaligus mendapatkan gambaran nyata soal siapa yang apa adanya dan
siapa yang mengada-ada.
Sebagaimana lazimnya, persidangan di MK memang terbuka. Namun,
persidangan terkait dengan sengketa hasil pilpres kali ini jauh lebih
transparan. Siapa pun dan dari mana pun dapat menyaksikannya. Tiada lagi
sekat dan jarak, tak perlu pula harus bersusah payah hadir langsung di
ruang sidang MK.
Lewat kecanggihan teknologi, rakyat bisa mencermati setiap denyut
persidangan yang disiarkan secara real time
.. Tak cuma oleh sejumlah stasiun televisi, beragam media sosial tak
ketinggalan menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Asal ada
jaringan internet dan kuota, setiap orang bisa mengaksesnya di mana saja.
Persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 merupakan peristiwa penting,
sangat penting, bagi bangsa ini. Ia menjadi babak pamungkas untuk
menentukan hasil akhir dari sebuah pertandingan panjang nan melelahkan.
Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, ketetapan majelis hakim
MK nantinya tak bisa diganggu gugat lagi. Suka tidak suka, mau tidak
mau, semua pihak harus menerima.
Tentu, putusan MK harus berbasiskan hukum dan keadilan. Pemenang tak
boleh dikalahkan, yang kalah haram dimenangkan. Daulat rakyat yang
ditunjukkan di bilik suara dalam pemungutan suara pada 17 April silam
pun mutlak mendapatkan tempat terhormat.
Putusan sengketa hasil pilpres merupakan hak penuh majelis hakim. Kita
juga percaya bahwa sembilan 'wakil Tuhan' yang menangani perkara ini
bisa dipercaya. Mereka merupakan orang-orang berintegritas, punya
kapabilitas, dan menjunjung tinggi independensi sebagai penjaga konstitusi.
Namun, dengan transparansi selama persidangan, kita akan semakin
meyakini kualitas putusan majelis hakim nanti. Kemungkinan mereka
memainkan hukum praktis tertutup karena seluruh fakta persidangan terang
benderang terpampang di ruang publik.
Pada sidang kemarin, misalnya, rakyat disuguhi fakta betapa pihak
termohon yakni KPU serta pihak terkait yaitu kubu pasangan 01 Joko
Widodo-Ma'ruf Amin dan Bawaslu bisa dengan telak mematahkan seluruh
tuduhan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon.
Dalam sidang pertama, Jumat (14/6), pemohon mengajukan 15 poin petitum
yang muaranya agar Jokowi-Amin didiskualifikasi dan Prabowo-Sandi
ditetapkan sebagai pemenang pilpres. Seabrek posita atau rumusan dalil
mereka kemukakan untuk mengesankan seolah-olah pilpres sarat kecurangan
dan Jokowi-Amin tak pantas menang.
Namun, dalam sidang kemarin, pihak termohon dan pihak terkait dengan
amat meyakinkan membantah seluruh dalil tersebut. Mereka menguatkan
penilaian sebelumnya bahwa dalil pemohon cenderung asumtif, agitatif,
indikatif, dan miskin nilai. Ketua tim hukum Jokowi-Amin, Yusril Ihza
Mahendra, bahkan dengan tegas menyebut gugatan Prabowo-Sandi sekadar
asumsi dan opini, padahal pengadilan hanya berpijak pada bukti.
Bantahan secara argumentatif dikemukakan pula oleh KPU dan Bawaslu.
Mereka mencoba meyakinkan majelis hakim dan rakyat Indonesia bahwa
selaku penyelenggara pemilu, mereka tidak berbuat curang dan membiarkan
kecurangan, atau berpihak kepada pasangan 01, seperti yang dituduhkan
pemohon. Tak sekadar asumsi apalagi basa-basi, KPU dan Bawaslu
melengkapinya dengan bukti.
Dengan transparansi, tidak ada lagi ruang gelap selama proses
persidangan sengketa hasil pilpres. Siapa yang memang menang dan yang
cuma mengaku-aku menang tergambar gamblang. Dengan begitu, tiada lagi
alibi untuk meragukan putusan majelis hakim MK nanti.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1719-transparansi-persidangan-mk>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1719-transparansi-persidangan-mk>
