Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi, Anies: Bisa Rusak Hukum
Reporter:
Antara
Editor:
Ninis Chairunnisa
Kamis, 20 Juni 2019 07:11 WIB
Satu sudut Pulau D atau Pantai Maju di proyek pulau reklamasi Teluk
Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. TEMPO/Lani DianaSatu sudut Pulau D atau
Pantai Maju di proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.
TEMPO/Lani Diana
*TEMPO.CO, Jakarta*- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan
pihaknya tak bisa membongkar bangunan yang sudah berdiri dipulau
reklamasi <https://www.tempo.co/tag/pulau-reklamasi>Teluk Jakarta.
Alasannya, kata dia, hal tersebut bukan saja dapat merusak bangunan tapi
juga tatanan hukum.
"Jika saya sekedar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan
sebagai penghancur raksasa bisnis maka bongkar saja semua bangunan di
atas lahan hasil reklamasi itu," kata Anies, Rabu, 19 Juni 2019.
Baca:Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ahok: Gubernur Pintar Omong
<https://metro.tempo.co/read/1216199/anies-terbitkan-imb-pulau-reklamasi-ahok-gubernur-pintar-omong>
Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya menerbitkan IMB untuk bangunan di
Pantai Maju pada November 2018. Penerbitan IMB itu sebelumnya didahului
penyegelan 932 bangunan oleh Anies pada Juni 2018.
Pemerintah DKI memberi penjelasan bahwa penerbitan IMB itu berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh mantan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. IMB juga
diterbitkan karena pengembang, PT Kapuk Naga Indah, sudah membayar denda
dan mengajukan permohonan kembali.
Menurut Anies, secara politik dampak pembongkaran bangunan di pulau
reklamasi bisa dahsyat. Namun ia mengaku tak melakukan itu karena tak
ingin tatanan hukum juga ikut rusak. "Saya rasa kita perlu jaga prinsip
dasar ini. Janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok
membuatmu bersikap tidak adil," kata dia.
Baca:Penerbitan IMB Pulau Reklamasi, Anies Jelaskan Keterlibatan Ahok
<https://metro.tempo.co/read/1216047/penerbitan-imb-pulau-reklamasi-anies-jelaskan-keterlibatan-ahok>
Anies menjelaskan bahwa negara ini adalah negara hukum. Karena itu,
sebagai penyelenggara negara, Anies menyatakan ia harus terdepan dalam
menjalankan konstitusi dan menjaga tatanan hukum.
"Bukan melampiaskan rasa marah atau rasa kecewa dengan melakukan
tindakan apa saja. Bila anda menangkap adanya pelanggaran di hadapan
anda, bukan berarti lalu bisa menghabisinya agar puas semua kemarahan,"
kata Anies.
ADVERTISEMENT
Anies pun menyinggung persoalan hukum yang kerap dimanfaatkan oleh yang
sedang berkuasa. "Hukum dipakai sesuai selera, dipakai untuk
mempertahankan kekuasaan," ujarnya.
Bahkan, kata Anies, sering terjadi sebuah pergantian pemerintahan lalu
diikuti dengan pembatalan dan perubahan peraturan yang berlaku surut.
Menurut dia, perubahan yang berlaku surut seperti itu, akan merusak
kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum. "Ini yang saya jaga
kepercayaan publik atas hukum dan kebijakan. Negara ini akan maju bila
tiap kita menghormati dan menjalankan hukum dengan benar," ujarnya.
Saat ini, ratusan bangunan sudah berdiri dipulau reklamasi
<https://www.tempo.co/tag/pulau-reklamasi>. Ada yang berupa bangunan
maupun ruko untuk tempat usaha. Dari pantauan Tempo pekan lalu, sudah
ada aktivitas di sejumlah ruko.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
