Landasannya masih sama dengan fatwa tahun 2010, hanya saja dengan penekanan tentang organ atau jaringan tubuh dari pendonor yang masih hidup. Menurut MUIini untuk menjawab pertanyaan masyarakat khususnya Kementrian Kesehatan. Anehnya, redaksi Tempo menulisnya sebagai transplantasi organ atau jaringan tubuh orang lain yang "memiliki kesamaan".
2010: MUIMembolehkan Pencangkokan Organ Tubuh Kalau tidak salah, fatwa adalah panduan, bukan peraturan. - MUI Keluarkan Fatwa SoalTransplantasi Organ Tubuh Reporter: Friski Riana Editor: Juli Hantoro Rabu, 19 Juni 2019 15:01 WIB TEMPO.CO,Jakarta - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwatentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untukorang lain. Salah satu keputusan dalam fatwa ini ialah seseorang tidak bolehmemberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. Dalam penjelasannya, organ tubuhtersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dantransplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'ihukumnya haram. Sekretaris Komisi Fatwa MUI AsrorunNi'am Sholeh mengatakan penerbitan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 itu untukmemberikan pedoman dan panduan bagi masyarakat dan pemerintah. "Untukdigunakan pijakan bagi praktek kedokteran. Sekaligus sebagai rujukan dalampenyusunan peraturan perundangan," kata Asrorun kepada Tempo, Rabu, 19Juni 2019. Asrorun menuturkan, penerbitanfatwa didasari adanya pertanyaan dari masyarakat, dan juga dari KementerianKesehatan tentang status hukum tentang transplantasi organ atau jaringan tubuhorang lain yang memiliki kesamaan. Dalam fatwa tersebut, MUImenyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untukmemindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh oranglain atau tubuh sendiri dam rangka pengobatan untuk menggantikan organ ataujaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi organ atau jaringantubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan terdapatkebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (dharurah syariah). Kemudian,tidak ada dharar bagi pendonor karena pengambilan organ atau jaringan tubuhbaik sebagian ataupun keseluruhan. Ketentuan lainnya adalah jenisorgan tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organvital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. Selanjutnya,tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengantransplantasi. Transplantasi organ juga dibolehkanjika bersifat untuk tolong menolong, tidak untuk komersial. Selain itu,transplantasi organ juga harus ada persetujuan dari calon pendonor, adarekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untukjaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi. Ketentuan berikutnya adalah adanyapendapat ahli tentang dugaan kuat (ghalabatil zonn) akan keberhasilantransplantasi organ kepada orang lain. Transplantasi organ atau jaringan tubuhdilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Proses transplantasidiselenggarakan oleh negara. Kebolehan transplantasi organ dan atau jaringantidak berlaku bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak. MUI pun merekomendasiman kepadapemerintah, tenaga medis, dan masyarakat untuk menjadikan fatwa sebagaipedoman. Untuk tenaga medis diminta selalu mempertimbangkan aspek syar'i padasetiap tindakan medis. Fatwa tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8Maret 2019.
