https://nasional.tempo.co/read/1216774/kritik-kpu-andi-arief-menyembunyikan-informasi-publik/full&view=ok
Kritik KPU, Andi Arief: Menyembunyikan
Informasi Publik
Reporter:
Budiarti Utami Putri
Editor:
Syailendra Persada
Jumat, 21 Juni 2019 09:24 WIB
Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Andi Arief saat mendatangi Kantor BNN
Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. Kedatangan hari ini sekaligus untuk
penetapan tahapan rehabilitasi yang akan dijalani Andi Arief mulai dari
tempat hingga jangka waktunya. TEMPO/Amston Probel
<https://statik.tempo.co/data/2019/03/06/id_824447/824447_720.jpg>
Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Andi Arief saat mendatangi Kantor BNN
Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. Kedatangan hari ini sekaligus untuk
penetapan tahapan rehabilitasi yang akan dijalani Andi Arief mulai dari
tempat hingga jangka waktunya. TEMPO/Amston Probel
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi
Arief <https://www.tempo.co/tag/andi-arief> mengkritik Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang tak menghadirkan saksi ahli untuk menjawab status Calon
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di dua anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
Baca: Andi Arief Sebut Agus Maksum dan BPN Prabowo Menipu Rakyat
<https://pilpres.tempo.co/read/1216171/andi-arief-sebut-agus-maksum-dan-bpn-prabowo-menipu-rakyat>
KPU hanya menghadirkan satu saksi ahli yang berbicara ihwal Sistem
Informasi Perhitungan Suara (Situng), Marsudi Wahyu Kisworo. Adapun
saksi kedua, pakar hukum tata negara Riawan Tjandra hanya memberikan
keterangan tertulis.
Andi Arief pun menilai KPU menyembunyikan informasi dari publik. "KPU
juga edan terhadap publik, bawa saksi ahli tapi enggak bersaksi di depan
majelis hakim soal status BUMN dan Pak Ma'ruf Amin. Edannya adalah
berniat menyembunyikan informasi yang harus diketahui rakyat," kata Andi
Arief kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2019.
Andi Arief mempertanyakan niat KPU yang hanya menyerahkan keterangan
ahli dalam bentuk tulisan kepada majelis hakim. Dia pun membandingkan
dengan para saksi pihak Prabowo - Sandiaga yang dianggapnya nekad dan
berani dikoreksi publik dengan hadir di ruang sidang.
"Sebetulnya KPU ini menganggap rakyat seperti apa. Saksi 02 cukup nekad
dan berani dikoreksi di depan rakyat, mengapa KPU menghindar, ada apa?"
tulisnya.
Status Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua anak perusahaan
Badan Usaha Milik Negara menjadi polemik. Kuasa hukum Prabowo
Subianto - Sandiaga Uno menilai Ma'ruf melanggar atutan pemilu lantaran
tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Adapun pihak KPU dan kuasa
hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkukuh bahwa anak perusahaan BUMN bukan
BUMN.
Andi Arief juga mengkritik saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Badan
Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Jaswar Koto.
Dia menyebut Jaswar melakukan pengkhianatan intelektual dengan
kesaksiannya. "Pengkhianatan intelektual Prof Jaswar Koto, menyatakan 02
menang 52 persen berdasarkan survei setelah pemilu base on 110 juta
pemilih dengan sampel. Wong edan," kata Andi Arief.
Baca: Isu Jadi Makelar Ketua Umum Demokrat, Max: Andi Arief Berkhayal
<https://nasional.tempo.co/read/1215515/isu-jadi-makelar-ketua-umum-demokrat-max-andi-arief-berkhayal>
Jaswar Koto adalah Head and Academic Fellow of High Performan ce
Computing (HPC), CICT, Universiti Teknologi Malaysia. Dalam sidang
pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi Rabu, 19 Juni 2019, dia
mengatakan ada 27 juta pemilih hantu atau ghost voters di pemilihan
presiden 2019. Dia mengatakan angka ini didapat dari analisis terhadap
110 juta populasi pemilih.
------------------------------------------------------------------------
