Soal pemberian bebas pajak hingga berapa tahun, ya Indonesia perlu menyesuaikan dengan negeri2 lain. Kalau pemberian incentive nya tidak menarik, ya investor akan pikir2 pilih negeri lain. Di samping itu masih banyak faktor2 lain yang bikin investor tertarik. Teman saya dulu mengepalai bagian research dan development dari Phillips di Singapore. Dia cerita beri tugas pada assistentnya, dan tanya bisa selesai dalam berapa bulan. Dijawab dalam 3 bulan. Wah, dia pikir, kok cepat, di Nederland biasanya semacam itu utuh 6 bulan. Belum 2 bulan, assistentnya datang, menyampaikan laporan sudah selesai. Dia heran, bagaimana bisa. Assisentnya jawab.Ya, malam hari dia masih ada waktu 1-2 jam, di kerjakan, setelah anak2 tidur. Lalu Saptu Minggu, setelah pergi antar istri dan anak2 belanja, dolan dll. biasanya dia masih ada waktu beberapa jam untuk mengerjakan. Beberapa tahun kemudian, teman dipindahkan ke Seoul di Korea Selatan. Saya tanya lalu bagaimana dengan research Phillips di Singapore. Dia bilang, dipindahkan ke Shanghai.Di Shanghai banyak universitas terkenal. Mudah dapat tenaga ahli an mereka kerja keras tidak kalah dengan orang Singapore. Di Tiongkok itu setiap provinci sudah menyediakan tanah yang luas untuk daerah industri, yang sudah dipersiapkan. Juga infrastruktur, listrik dll. Di Bali mulai dibangun jalan tertentu, yang di situ disediakan tanah luas, untuk investor asing bangun hotel dll. Lain dengan Jakarta, yang pengusaha real estate harus sedia pompa air besar, untuk cegah real estatenya jangan kebanjiran. lalu juga bangun sendiri jembatan (jalan layang) hubungkan jalan daerahnya dengan jalan besar. Kalau tidak dibikin jalan layang ini, penghuninya harus berputar beberapa km untuk bisa ke darah lain. Jadi untuk menarik calon pembeli, dia mesti bangun jalan layang.
Pada tanggal Jum, 21 Jun 2019 pukul 10.44 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > Negara lagi banyak utangnya, selalu defisit APBN, cadangan devisa hanya 3 > milyar dollar, apakah dengan adanya obralan insentif pajak akan memberikan > efek perbaikan ”positif” kepada ketiga faktor tersebut? Apakah Insentifini > tidak jelas mengambarkan repen (rezim penguasaha) yang berkuasa? Siapa yang > bukan pengusaha dalam kabinet Jokowi-Kalla? > > > > https://fokus.tempo.co/read/1216623/obral-insentif-pajak-untuk-pengusaha-ala-jokowi/full&view=ok > > > > *Obral Insentif Pajak untuk Pengusaha ala Jokowi* > > Reporter: > *Caesar Akbar* > > Editor: > *Rr. Ariyani Yakti Widyastuti* > > Kamis, 20 Juni 2019 19:13 WIB > > 0 KOMENTAR > <https://fokus.tempo.co/read/1216623/obral-insentif-pajak-untuk-pengusaha-ala-jokowi/full&view=ok#comments> > > 101 > [image: Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada > Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun > 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.] > <https://statik.tempo.co/data/2019/03/12/id_825813/825813_720.jpg> > > *Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada > Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun > 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.* > > *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* - Presiden Jokowi > <https://www.tempo.co/tag/jokowi> gusar. Enam kali memimpin rapat > terbatas soal investasi, ekspor, dan perpajakan digelar, namun ia masih > belum puas dengan eksekusi yang dilakukan menteri-menterinya. > > *Baca: *Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main > <https://www.tempo.co/partner/uc_browser/1112317/minta-impor-disetop-jokowi-saya-gak-main-main?uc_news_item_id=1421677742548447&app=h5_card> > > Di dalam rapat-rapat itu, Jokowi berkali-kali menyampaikan soal ekspor dan > investasi sebagai kunci utama menyelesaikan permasalahan defisit neraca > perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. > > "Tolong digarisbawahi, ini adalah rapat yang keenam yang terkait keinginan > saya di awal untuk terobosan kebijakan di bidang investasi, ekspor, dan > perpajakan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai terobosan > kebijakan investasi, ekspor, perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, > 19 Juni 2019. > > > Hingga saat ini, ujar Jokowi, kebijakan investasi hingga urusan perizinan > yang digelontorkan anak buahnya itu masih belum cukup nendang. "Benar-benar > kita mendengar dari kesulitan apa yang dialami para pelaku," kata dia. > Sehingga, presiden berharap kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan > ekspor betul-betul konkrit dan dieksekusi. > > Jokowi memang kerap menyinggung nilai investasi dan ekspor Indonesia yang > kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, > Filipina, dan Vietnam. Ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak sampai disalip > oleh Laos. > > Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi > pada triwulan I 2019 baru mencapai Rp 195,1 triliun atau 24,6 persen dari > target tahun ini sebesar Rp 792,0 triliun. Meskipun, capaian itu masih > tumbuh 5,3 persen secara tahunan ketimbang realisasi investasi pada periode > yang sama 2018, yaitu Rp 185,3 triliun. > > Dengan pencapaian tersebut, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong melihat > motor penggerak pertumbuhan seperti konsumsi dan ekspor saat ini masih > kurang moncer. Karena itulah, ia mengatakan pemerintah masih mengantongi > banyak pekerjaan rumah agar bisa mencapai target investasi dan menopang > pertumbuhan ekonomi. > > Merespons ketidakpuasan Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati > mengatakan bakal terus mengevaluasi kebijakan investasi, ekspor, dan > perpajakan, yang telah digelontorkan. Penilaian itu bakal dilakukan secara > terperinci per industri dan per lokasi. > > Soal perpajakan, Sri Mulyani berujar presiden punya instruksi khusus. > Jokowi telah meminta para menterinya supaya lebih banyak memberikan > fasilitas yang tidak hanya sekadar instrumen. Yang diutamakan, adalah > program bisa berjalan di lapangan. > > Hal ini, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan semakin mendorong > penerbitan kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tax > allowance. Bahkan, ia menyebut pemerintah telah berencana mengubah > Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) agar tarifnya lebih rendah. > > > "Sekarang sedang di-exercise seberapa cepat dan sudah betul-betul harus > dihitung rate-nya turun ke 20 persen (PPh Badan atau Perusahaan)," ujar > bekas Direktur Bank Dunia itu. "Itu seberapa cepat dan seberapa risiko > fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya." > > Rencana penurunan pajak penghasilan itu, menurut Sri Mulyani, juga sejalan > dengan penurunan seperti tax holiday ataupun tax allowance. Oleh karena itu > pemerintah tengah mendorong revisi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 > tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 terkait PPh. > > Kini rancangan revisi beleid itu sedang disiapkan pemerintah untuk dibahas > bersama DPR. "RUU PPh akan menjadi prioritas," ucap Sri Mulyani. > > Selain memangkas PPh badan, Sri Mulyani juga tengah menyiapkan Peraturan > Pemerintah mengenai insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor > manufaktur atau dikenal dengan kebijakan super deduction tax. Beleid itu > diharapkan bisa keluar pada pekan ini atau awal pekan depan. > > Memperjelas maksud Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian > Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pihaknya sedang menghitung betul soal > risiko fiskal dari rencana pemangkasan PPh badan tersebut. > > "Kan tergantung perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro > seperti apa. Seberapa cepat mau dilakukan," kata Suahasil di kompleks Dewan > Perwakilan Rakyat, Jakarta. Ia mengatakan kajian itu diperlukan untuk > memastikan kebijakan tidak hanya berdampak satu tahun, namun juga > tahun-tahun berikutnya. > > Wacana penurunan tarif PPh Badan itu bak angin segar bagi dunia usaha. > "Bagus sekali, dong. Sebetulnya sekarang itu usaha pemerintah dalam > menurunkan rating pajak," kata Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi > Wijaya seusai Halal Bihalal Lippo Karawaci, di Jakarta Pusat, 20 Juni 2019. > > Menurut Budi, rencana pemerintah memangkas tarif pajak itu justru bisa > mendorong peningkatan penerimaan pajak. Sebab, dengan tarif yang lebih > rendah, akan semakin banyak pengusaha yang mau membayar pajak dan menambah > investasi. Dengan demikian, meskipun tarifnya turun, jumlah pembayar pajak > meningkat sehingga penerimaan dari pajak pun naik. > > Kendati tarif PPh badan turun, Budi mengingatkan bahwa besaran 20 persen > itu masih lebih tinggi ketimbang negara tetangga, Singapura, yang sebesar > 17 persen. Walau, ia pede berinvestasi di Indonesia akan lebih > menguntungkan karena beragamnya sektor bisnis. "Prospek bisnis di sini > lebih banyak, jadi lebih kompetitif dibanding negara lain." > > Senada dengan Budi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani > memberi respon positif terhadap kebijakan ini. "Kami menyambut baik rencana > pemerintah ini," ucapnya melalui sambungan telepon. Ia mengatakan kebijakan > itu bisa menambah daya saing sekaligus memberikan ruang fiskal lebih besar > bagi perekonomian domestik untuk berekspansi. > > Hariyadi sempat mengeluhkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sebelumnya > telah digulirkan pemerintah. Ia menilai kebijakan itu masih terasa separuh > hati dan terasa masih dipengaruhi kebijakan yang konservatif. Ia berharap > rencana kebijakan ini akan berbeda dengan sebelumnya. "Sekarang sepertinya > lebih mendingan." > > Walau begitu, penurunan tarif PPh badan menjadi 20 persen itu, menurut > Hariyadi, masih belum cukup karena dunia usaha menginginkan tarif 17 > persen. Tapi, dia menyadari bahwa pemangkasan tarif itu memang mesti > dilakukan bertahap. Ia optimistis relaksasi pajak bisa membuat perusahaan, > baik pemain lama maupun pemain baru, lebih agresif dan ekspansif dengan > menambah investasi di Tanah Air. > > Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri > Indonesia Shinta Kamdani menyebut kelonggaran pajak yang bakal diberikan > pemerintah itu mesti dibarengi dengan insentif terperinci, misalnya diskon > PPh pada sektor dengan potensi ekspor bernilai tambah tinggi dan bisa > menyerap banyak tenaga kerja. Langkah semacam itu, menurut dia, sudah > dilakukan di negara lain, yaitu Vietnam. > > "Selain itu juga, investor dari luar negeri pastinya akan membandingkan > tarif pajak kita dengan negara lain, sehingga kebijakan semacam ini tentu > akan bisa membantu," tutur Shinta. > > Analis Pajak Dani Darrusalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memahami > langkah pemerintah itu. Menurut dia, pemangkasan tarif dan pemberian > insentif bisa meningkatkan daya tarik investasi serta meningkatkan kualitas > sumber daya manusia. Sebagai informasi, meningkatkan daya saing melalui > sistem pajak juga menjadi agenda reformasi pajak di banyak negara. > > "Ini terlihat dr tren penurunan tarif PPh Badan dan juga pemberian > berbagai insentif mulai dari tax holiday, tax allowance, insentif bagi > kawasan ekonomi khusus, hingga super deduction bagi kegiatan litbang dan > vokasi," kata Bawono. > > *Baca: *Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Sri Mulyani Merespons Begini > <https://bisnis.tempo.co/read/1203700/jokowi-jengkel-perizinan-ruwet-sri-mulyani-merespons-begini> > > > Secara khusus, Bawono menuturkan strategi penurunan tarif harus diikuti > oleh perluasan basis pajak, alias subjek dan objek baru sekaligus ketentuan > anti-penggerusan basis pajak. Jika tidak, ia takut langkah tersebut justru > akan memberikan dampak jangka pendek terhadap penerimaan serta tekanan yg > lebih besar bagi existing taxpayers. "Dengan kata lain, strategi broad-base > low rate harus diterapkan," ujar dia. > > *FRISKI RIANA | EGI ADYATAMA | HENDARTYO HANGGI | DIAS PRASONGKO* > > > >
